GEMPAR Gelar Aksi Demonstrasi “Indonesia Gelap” di Parepare, Suarakan Dampak Inpres No. 1 Tahun 2025

Parepare, – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Parepare (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, khususnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Aksi ini dimulai dari Patung tunas kelapa Ujung bulu berlanjut ke Lapangan Andi Makkasau dan depan Patung Habibi Ainun serta bergerak menuju kantor DPRD Kota Parepare sebagai titik aksi klimaks. Rabu, (26/2/25).

Koordinator Mimbar aksi, Khairuddin, menjelaskan bahwa demonstrasi ini merupakan respons terhadap keresahan masyarakat yang belum banyak mengetahui dampak kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemotongan anggaran yang diatur dalam Inpres tersebut akan berdampak besar pada berbagai sektor krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi nasional.

“Kebijakan ini akan berpengaruh pada pendapatan negara dan pengelolaan keuangan. Banyak sektor akan terdampak, termasuk dunia pendidikan dan kesehatan. Bahkan, sejumlah perusahaan berpotensi mengalami kesulitan akibat kebijakan ini,” tegas Khairuddin.

Aksi yang dilakukan GEMPAR ini melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Parepare, termasuk:

– Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

– Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR)

– Universitas Negeri Makassar (UNM) Kampus Parepare

– Institut Anisapada

Keempat kampus ini bersatu dalam aksi untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar meninjau ulang kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Menolak Inpres No. 1 Tahun 2025 karena dianggap akan memperburuk akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

2. Menuntut transparansi pengelolaan keuangan negara agar tidak merugikan rakyat kecil dan sektor-sektor vital.

3. Mendorong DPRD Parepare untuk menyampaikan aspirasi ini ke tingkat pusat agar pemerintah mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut.

Demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap dampak dari kebijakan efisiensi anggaran ini.

Khairuddin menegaskan bahwa aksi ini bukan semata-mata kepentingan mahasiswa, melainkan untuk masyarakat luas yang belum memahami dampak kebijakan tersebut.

“Kami turun ke jalan sebagai penyambung lidah masyarakat. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa kebijakan ini bisa berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Kami ingin membuka mata mereka dan mendesak pemerintah untuk lebih berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Dengan semangat perjuangan mahasiswa, aksi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil.

Mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mengakomodasi kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.