Parepare, – LSM atau Organisasi non-pemerintah (NGO) Lingkar Hijau menggelar aksi demonstrasi di dua lokasi strategis di Kota Parepare, yakni di depan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan di depan Kantor Wali Kota Parepare.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah kota yang dinilai merugikan masyarakat. Kamis, (27/2/25).
Ketua Lingkar Hijau, Iqbal, yang akrab disapa IRG, menyampaikan orasi dengan nada tegas. Ia menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap menekan rakyat, terutama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Silakan berbayar, silakan mencari pendapatan asli daerah, tapi jangan sampai menjerat rakyatmu! Kasihan rakyatmu yang diperlakukan seperti ini,” tegas Iqbal di depan massa aksi.
Dalam aksinya, Lingkar Hijau juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Parepare. Mereka mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam menangani genangan air yang semakin parah.
“Sejahtera tanpa ada intimidasi! Ini menjadi tolak ukur 100 hari ke depan, terutama soal banjir yang masih tergenang. Ini tugas pokok! Kenapa anggaran 2025 malah terpotong puluhan miliar rupiah? Ini catatan penting!” lanjut Iqbal.
Menurutnya, kebijakan pemangkasan anggaran harus dievaluasi dengan cermat, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah seharusnya lebih berpihak pada rakyat, bukan sekadar menjalankan program tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Selain menyoroti anggaran dan kebijakan terkait banjir, aksi ini juga menyoroti peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Lingkar Hijau menilai bahwa Satpol PP seharusnya fokus menjalankan tugas utamanya, bukan mengurusi hal-hal yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
“Satpol PP mengawal perda, bukan menjaga Taman Aisyah! Silakan Taman Aisyah dikelola dengan baik, tapi jangan sampai Satpol PP dialihkan tugasnya. Jangan sampai ada tekanan berlebihan terhadap masyarakat,” ujar Iqbal dengan nada kritis.
Ia juga menyinggung soal aturan larangan merokok yang dianggap tidak ditegakkan secara konsisten.”Sekarang Anda mampu nggak menegakkan perda tentang larangan merokok? Ini seharusnya jadi prioritas, bukan malah sibuk dengan urusan yang tidak relevan,” tambahnya.
Di akhir orasinya, Iqbal menyerukan agar aparat dan pejabat pemerintah lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.
“Saya lihat kemarin kejadian-kejadian di depan mata saya, bukan saya melarang, tapi lakukan secara humanis. Kenapa? Kita ini manusia, harus dimanusiakan,” katanya.
Ia juga memperingatkan agar pemerintah tidak asal mencopot pegawai atau sumber daya manusia di Kota Parepare.
“Hati-hati! Jangan asal mencopot orang. Sumber daya manusia di Parepare ini luar biasa. Jangan hanya karena kebijakan yang tidak jelas, malah mengorbankan mereka!” pungkasnya.
Asisten III Administrasi Umum Pemerintah Kota Parepare saat ini dijabat oleh Eko Wahyu Ariyadi, S.T. , memberikan pernyataan resmi terkait aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran.
“Saya pikir wajar jika teman-teman dari NGO dan masyarakat menyampaikan aspirasinya, karena memang mereka memiliki hak untuk itu. Pemerintah daerah tetap mengapresiasi dan menghormati setiap pendapat yang disampaikan. Sekali lagi, tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kita,” ujar Eko.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu membuka ruang dialog dan siap melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang menjadi sorotan masyarakat.
“Kita akan lakukan evaluasi-evaluasi, apakah betul yang disampaikan oleh teman-teman NGO itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai penyelenggara pemerintahan, baik dalam aspek kemasyarakatan maupun pembangunan. Semua tentu menjadi catatan dan perhatian kami,” tambahnya.
Terkait beberapa kebijakan pemerintah, termasuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penanganan banjir, Eko menyatakan bahwa segala keputusan yang diambil pemerintah selalu melalui proses pertimbangan yang matang.
“Kebijakan yang kami jalankan tentu memiliki tujuan, termasuk dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kami juga memahami bahwa setiap kebijakan perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Parepare,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Eko kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat serta akan terus berupaya meningkatkan kinerja demi kepentingan bersama.
“Terima kasih atas aspirasinya, ini menjadi perhatian bagi kami. Kami akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat Parepare,” tutupnya.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Sejumlah perwakilan dari Pemkot Parepare juga terlihat memantau jalannya aksi.
