Merek Rokok AS Disebut Ilegal, Ketua Asosiasi Rokok Soppeng Enggan Beri Klarifikasi

Notifedia.com, Soppeng — Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Soppeng terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Hasil penelusuran di lapangan mengungkapkan adanya distribusi aktif berbagai merek rokok ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, serta yang menggunakan pita cukai bekas.

Ironisnya, salah satu merek rokok yang paling banyak ditemukan, yakni AS, diduga kuat mendapat perlindungan dari oknum Ketua  Ketua Asosiasi Pengusaha Rokok ( HIPTERS) Jayadi.

Saat sejumlah jurnalis mencoba mengonfirmasi keterlibatannya, Jayadi memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun sambungan telepon yang dilakukan oleh beberapa media hingga kini tak direspons sama sekali. Selasa, (3/6/25).

Rokok-rokok ilegal ini sebagian besar didistribusikan melalui kios eceran dan warung-warung yang buka 24 jam, tersebar di berbagai kecamatan hingga beberapa daerah di Sulawasi Selatan.

Harganya yang jauh lebih murah dibanding rokok legal membuat permintaan semakin tinggi, terutama di tengah tekanan ekonomi masyarakat.

“Kalau rokok resmi sekarang bisa sampai Rp35 ribu–40 ribu per bungkus, rokok ini cuma belasan ribu. Apalagi gampang didapat di warung dekat rumah,” ujar Arief warga Kota Parepare.

Dari dugaan yang beredar, pasokan rokok ilegal tersebut juga berasal dari wilayah Kabupaten Soppeng sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait pengawasan dan integritas aparat atau pejabat yang seharusnya bertugas mengawasi industri tembakau.

Berdasarkan perkiraan awal, kerugian negara akibat maraknya rokok ilegal ini mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Meski Bea Cukai Sulbangsel bersama Dinas Perdagangan setempat telah melakukan beberapa sidak terbatas, namun pengawasan tersebut dinilai belum maksimal dan tidak konsisten.

“Selalu sidaknya dadakan tapi tak pernah menyentuh akar masalah. Apalagi kalau yang diduga terlibat justru orang yang seharusnya mengatur jalannya industri,” ujar A. Tolo tokoh masyarakat di Kab. Soppeng.

Maraknya peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum didesak segera melakukan tindakan konkret dan menyeluruh, termasuk mengusut dugaan keterlibatan oknum pejabat seperti Jayadi secara transparan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka potensi kerugian jangka panjang terhadap penerimaan negara dan keselamatan konsumen akan semakin tak terkendali.