Usai Dikecam Media Parepare Melawan, Tasming Hamid Akhirnya Minta Maaf: Akui Ada Ucapan yang Tidak Tepat

Notifedia.com, PAREPARE – Permintaan maaf Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, atas pernyataannya yang viral dengan ungkapan kontroversial “Halal Darahnya Media” akhirnya disampaikan secara langsung di hadapan insan pers.

Namun, pertemuan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat (13/11/2026), tidak sekadar menjadi ruang permintaan maaf. Sejumlah persoalan mendasar terkait hubungan pemerintah dan media turut dibongkar secara terbuka.

Pertemuan tersebut dihadiri Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo), Kasat Intelkam Parepare, serta sejumlah jurnalis yang tergabung dalam gerakan Media Parepare Melawan.

Dalam kesempatan itu, Tasming Hamid menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menjadi polemik setelah rekaman video atau audio dari sebuah forum rapat pemerintah daerah beredar luas.

Tasming menjelaskan bahwa pernyataan tersebut muncul dalam rapat monitoring ketiga pada 6 November 2026 yang membahas berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan Kota Parepare.

Ia mengaku tidak memiliki maksud untuk menyinggung, menyakiti, ataupun menyerang profesi jurnalis. Meski demikian, ia mengakui ada pilihan kata yang tidak tepat sehingga melukai perasaan insan pers.

“Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud sama sekali untuk melukai perasaan teman-teman media. Saya menyadari ada perkataan saya yang tidak tepat sehingga membuat teman-teman terluka,” ungkap Tasming.

Ia juga menegaskan tidak pernah bermaksud mengintervensi, menekan, ataupun mendikte independensi dan profesionalisme jurnalis.

Menurutnya, pemerintah tidak anti terhadap kritik media, bahkan pemberitaan kritis yang berdasarkan fakta dianggap sebagai bagian penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

“Kalau ada media yang bermitra dengan pemerintah kemudian mengkritik, itu boleh. Yang penting berdasarkan fakta. Kami tidak anti kritik, justru kritik itu bagus,” tegasnya.

Tasming turut menyampaikan bahwa pembangunan Kota Parepare membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.

Setelah penyampaian klarifikasi Wali Kota, perwakilan Media Parepare Melawan, Darwiati Dalle, memberikan tanggapan secara terbuka.

Darwati mengawali penyampaiannya dengan menyatakan bahwa dirinya secara pribadi telah berlapang dada dan menerima permintaan maaf Wali Kota, meskipun mengakui masih ada rasa kecewa dan kemarahan atas pernyataan yang sebelumnya viral.

“Kalau saya pribadi memaafkan. Walaupun tadi saya masih marah, tetapi sebenarnya itulah yang teman-teman minta, yaitu permintaan maaf,” ungkap Darwiati yang biasa di panggil Dar.

Namun, ia menegaskan ada sejumlah hal yang perlu diluruskan agar pemerintah daerah memahami secara utuh bagaimana kerja-kerja jurnalistik berjalan. Salah satu yang disoroti adalah pemahaman mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah dan media.

Menurut Dar, kontrak kerja sama merupakan hak pemerintah dalam menentukan media yang akan diajak bermitra. Namun, kontrak tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alat untuk mengendalikan isi pemberitaan atau ruang redaksi.

“Kontrak itu ruang untuk pemerintah atau siapa pun yang berkontrak untuk citra diri. Tetapi terlepas dari kontrak, redaksi tidak bisa diintervensi,” jelasnya.

Ia juga sependapat dengan pernyataan Wali Kota bahwa setiap pemberitaan harus mengedepankan prinsip keberimbangan atau cover both sides, memberikan ruang kepada semua pihak, serta membuka sumber informasi secara bertanggung jawab.

Namun, apabila pemerintah merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan, Dar mengingatkan bahwa terdapat mekanisme yang bisa ditempuh, mulai dari hak jawab, somasi, hingga jalur hukum apabila persoalan tidak terselesaikan.

“Kalau ada berita Pak Wali yang menurut Pak Wali tidak benar atau tidak ada konfirmasi, kan ada jalur-jalurnya. Ada hak jawab, ada somasi, dan kalau tidak ditanggapi, ada laporan. Jadi ada mekanismenya,” tegasnya.

Darwiati juga meluruskan pemaknaan kritik terhadap pemerintah. Ia menolak penggunaan istilah menyerang terhadap media yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, kritik yang disampaikan media justru merupakan bentuk pengawasan yang diberikan kepada pemerintah tanpa harus dibayar.

“Kontrol itu bonus untuk pemerintah kota yang tidak dibayar. Kita menunjukkan di sini ada kekurangan, di sana ada kekurangan. Tinggal pemerintah turun ke lapangan untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Persoalan lain yang disampaikan Dar adalah penggunaan istilah honor dalam pembahasan kerja sama media.

Ia menegaskan bahwa pembayaran kepada media atau jurnalis berdasarkan kontrak kerja sama bukanlah honor dalam pengertian pemberian cuma-cuma, melainkan bentuk imbal balik atas karya jurnalistik dan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Dar juga meminta Kadis Kominfo melakukan verifikasi ulang terhadap rilis sebelumnya yang disebut-sebut menyangkut dugaan rekayasa rekaman pernyataan Wali Kota.

Ia membantah adanya rekayasa terhadap rekaman yang beredar. Menurutnya, rekaman tersebut berasal dari rekan media yang berada langsung di lokasi saat Wali Kota menyampaikan pernyataannya.

“Rekaman itu lengkap. Ada dari kami yang berada di lokasi dan merekam saat Pak Wali memaparkan. Tidak ada rekayasa di situ. Kalau perlu, kami bisa keluarkan rekamannya dan kita periksa bersama apakah ada potongan-potongan,” ungkapnya.

Dar meminta agar tidak ada informasi yang menggiring opini seolah-olah media sengaja merekayasa rekaman tersebut.

Ia menilai tudingan semacam itu justru dapat memperburuk citra jurnalis dan menimbulkan persoalan baru di tengah upaya memperbaiki hubungan pemerintah dengan media.

Dalam forum tersebut, Dar juga mengangkat persoalan yang lebih sensitif, yakni dugaan adanya pemotongan pembayaran atau cashback dalam pencairan kontrak kerja sama media.

Ia mengungkapkan adanya informasi dari sejumlah rekan media yang mengaku mengalami pemotongan pembayaran setelah pencairan anggaran. Darwati meminta pemerintah daerah membuka kembali mekanisme pembayaran dan melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut.

Ia juga menyebut adanya informasi mengenai sebagian media yang diduga tidak menerima pembayaran secara utuh. Namun, ia menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut.

“Terus terang, ada teman-teman yang menyampaikan bahwa setiap pencairan ada cashback. Misalnya, mendapatkan satu juta, tetapi saat pencairan diminta dua ratus atau tiga ratus. Ini perlu menjadi pertimbangan dan diperiksa kembali,” ungkapnya.

Dar berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi isu yang berkembang tanpa kejelasan.

Tanggapan lebih keras disampaikan Koordinator Lapangan Media Parepare Melawan, Ardiansyah.

Ia menyebut bahwa permintaan maaf Wali Kota merupakan langkah yang patut dihargai. Namun, ia ingin menjelaskan bahwa dampak dari pernyataan viral tersebut tidak hanya menyangkut perasaan tersinggung, melainkan juga menyentuh persoalan keamanan dan keselamatan jurnalis.

Menurut Ardiansyah, setelah rekaman pernyataan tersebut menyebar luas, dirinya bahkan menerima pesan dari anggota keluarga yang mengingatkannya untuk berhati-hati.

“Keluarga saya bahkan ada yang menghubungi dan mengatakan hati-hati. Siapa tahu nanti ada orang yang berniat buruk. Jadi, dampaknya bukan hanya kepada kami sebagai wartawan, tetapi juga sampai kepada keluarga,” ungkapnya.

Ia mengaku mengenal Tasming sejak masih menjabat sebagai anggota DPRD. Karena itu, secara pribadi ia meyakini Wali Kota tidak memiliki niat untuk mencelakakan jurnalis.

Namun, menurutnya, sebuah pernyataan yang telah terlanjur viral tetap memiliki konsekuensi dan dapat memunculkan persepsi serta kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Saya yakin Pak Wali tidak mungkin bermaksud seperti itu. Tetapi ada fakta, ada video, ada rekamannya yang viral. Dan ini berdampak kepada kami, bahkan keselamatan dan keamanan kami menjadi kekhawatiran,” tegasnya.

Ardiansyah juga menegaskan bahwa aksi solidaritas jurnalis bukan gerakan tanpa alasan. Aksi tersebut merupakan bentuk respons kolektif atas akumulasi kekecewaan yang selama ini dirasakan sebagian insan pers.

Dalam kesempatan itu, Ardiansyah turut mengungkap pengalaman pribadi terkait kerja sama media pada masa sebelumnya. Ia mengaku pernah memiliki kontrak kerja sama media selama dua bulan sebelum Tasming menjabat sebagai Wali Kota. Namun, menurut pengakuannya, pembayaran untuk periode tersebut kemudian mengalami persoalan saat proses pencairan.

Ardiansyah juga menyampaikan adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum yang disebutnya berasal dari kalangan media sendiri. Ia mengaku pernah diminta menyerahkan sejumlah uang agar pembayaran dapat diproses. Bahkan, ia menyebut terdapat rekan lain yang diduga diminta hingga Rp4 juta.

“Ada yang meminta kepada saya. Saya juga mendengar banyak, bahkan ada bukti transfernya. Ada teman-teman yang diminta sampai Rp4 juta. Kalau saya, memang tidak sampai satu juta, tetapi saat itu saya terpaksa memberikan karena memang membutuhkan pembayaran tersebut,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian dari akumulasi kekecewaan yang selama ini belum banyak disuarakan.

Selain persoalan pembayaran, Ardiansyah juga menyinggung dugaan intimidasi dan intervensi terhadap jurnalis ketika menerbitkan pemberitaan kritis.

Menurutnya, terdapat pengalaman ketika sejumlah jurnalis mendapat tekanan melalui pesan komunikasi setelah menerbitkan berita yang dianggap mengkritik pemerintah.

Ia juga mengungkap adanya pernyataan dari oknum tertentu yang disebut pernah menyarankan agar media yang kritis dilawan.

Ardiansyah meminta Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh hubungan pemerintah dengan insan pers.

“Sebenarnya ini sudah menjadi akumulasi kekecewaan. Ada banyak hal yang selama ini kami diamkan, termasuk intimidasi terhadap wartawan. Kami memilih diam karena belum sampai mengancam keselamatan seperti yang kemarin,” ujarnya.

Ia berharap Wali Kota tidak lagi melibatkan pihak-pihak yang dinilai berpotensi memicu keretakan hubungan antara pemerintah dan media.

Menurutnya, hubungan kemitraan seharusnya dibangun dengan komunikasi yang sehat, bukan melalui tekanan maupun upaya membungkam kritik.

Menutup penyampaiannya, Ardiansyah menegaskan bahwa pihaknya menerima permintaan maaf Wali Kota dengan lapang dada.

Namun, ia memastikan bahwa penerimaan permintaan maaf tersebut bukan bentuk tawar-menawar agar media mendapatkan kontrak kerja sama dengan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa jurnalis akan tetap bekerja secara profesional, independen, dan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana mestinya.

“Kami memaafkan, Pak Wali. Tetapi saya tegaskan, ini bukan bargaining agar kami harus mendapatkan kerja sama. Tidak. Kami tetap harus bekerja secara profesional,” tegasnya.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi hubungan pemerintah daerah dan insan pers di Kota Parepare.

Di satu sisi, Wali Kota telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang melukai perasaan jurnalis. Di sisi lain, perwakilan media memanfaatkan ruang dialog itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dianggap belum mendapatkan penyelesaian.

Kini, tantangan sesungguhnya bukan lagi sekadar meredakan polemik pernyataan “Halal Darahnya Media”. Lebih dari itu, pemerintah daerah perlu membuktikan komitmennya dalam menghormati independensi pers, membuka ruang kritik, serta menindaklanjuti setiap dugaan persoalan dalam tata kelola kemitraan media.

Sebab, pers bukan alat pencitraan pemerintah, bukan pula lawan yang harus ditaklukkan. Pers adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki hak untuk mengawasi kekuasaan.

Permintaan maaf mungkin dapat mengakhiri pertengkaran, tetapi kepercayaan hanya bisa dipulihkan melalui pembuktian dan tindakan nyata.