Parepare – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Kota Parepare. Kegiatan ini berlangsung di Kantor KPU Kota Parepare pada Rabu, 19 Februari 2025, dengan menghadirkan sejumlah pemateri yang kompeten di bidang kepemiluan.
FGD ini dihadiri oleh berbagai unsur penyelenggara pemilu, stakeholder terkait, serta perwakilan media massa. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk merefleksikan proses Pemilihan 2024, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta merumuskan rekomendasi demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan.
Dalam diskusi ini, peserta mendapatkan pemaparan dari tiga pemateri yang membahas aspek berbeda terkait penyelenggaraan pemilu. Setiap materi yang disampaikan bertujuan untuk memperkaya evaluasi dan memberikan perspektif komprehensif atas dinamika Pemilihan 2024 di Kota Parepare.
Ketua KPU Kota Parepare, Muh Awal Yanto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk terus meningkatkan kualitas pemilu. Menurutnya, setiap penyelenggaraan pemilu pasti memiliki tantangan, sehingga evaluasi menjadi langkah strategis untuk memastikan proses demokrasi berjalan lebih baik di masa mendatang.
“Kami berharap melalui FGD ini, semua pihak dapat memberikan masukan yang konstruktif. Pengalaman Pemilu 2024 menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua agar ke depan proses pemilu dapat lebih baik lagi, khususnya di Kota Parepare,” ujar Muh Awal Yanto.
Salah satu sesi yang menjadi perhatian peserta adalah materi ketiga yang disampaikan oleh Prof. Rahmat Muhammad. Akademisi sekaligus pakar kepemiluan tersebut mengupas secara mendalam tentang dua aspek krusial, yakni logistik pemilu dan peran media dalam penyelenggaraan pemilu.
Dalam paparannya, Prof. Rahmat menyoroti pentingnya distribusi logistik yang tepat waktu dan sesuai prosedur. Menurutnya, logistik merupakan tulang punggung keberhasilan pemilu. Keterlambatan distribusi atau kesalahan dalam pengadaan bisa berdampak serius pada pelaksanaan pemungutan suara.
“Logistik pemilu ibarat nadi dalam penyelenggaraan pemilu. Jika distribusi terganggu, maka seluruh proses bisa lumpuh. Oleh karena itu, manajemen logistik harus menjadi perhatian utama,” tegas Prof. Rahmat.
Ia juga menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung pengelolaan logistik pemilu. Pemanfaatan sistem pelacakan real-time dan koordinasi lintas lembaga menjadi solusi untuk meminimalkan potensi hambatan.
Selain logistik, peran media juga menjadi sorotan penting. Prof. Rahmat menjelaskan bahwa media memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi publik terhadap pemilu. Media, katanya, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam mengedukasi masyarakat terkait proses dan tahapan pemilu.
“Media harus menjadi mitra strategis penyelenggara pemilu. Informasi yang disampaikan media akan membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara KPU dan media menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dan dipercaya publik,” urainya.
Prof. Rahmat juga mengingatkan agar media menjaga independensi dan menyajikan informasi yang berimbang. Pemberitaan yang tendensius atau hoaks justru dapat memperkeruh suasana dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.
Setelah pemaparan materi, sesi diskusi berlangsung interaktif. Peserta FGD aktif menyampaikan pandangan, berbagi pengalaman lapangan, serta memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pemilu di masa mendatang.
Beberapa isu yang mencuat antara lain perbaikan sistem pengadaan logistik, penguatan peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta optimalisasi sinergi dengan media lokal.
Ketua KPU Kota Parepare, Muh Awal Yanto, menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi dari FGD ini akan dirangkum dan menjadi bagian dari Laporan Evaluasi Pemilihan 2024. Laporan tersebut nantinya akan menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam FGD ini. Semua saran dan masukan akan menjadi bagian penting dalam laporan evaluasi, sekaligus bahan perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu yang akan datang,” tutup Muh Awal Yanto.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan penyelenggaraan pemilu di Kota Parepare semakin berkualitas, transparan, dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
