Notifedia.com, Parepare – Sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kota Parepare mengecam mandeknya pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Parepare.
Mereka menilai proses Musda yang dijalankan oleh Steering Committee (SC) dan pengurus DPD KNPI Parepare telah menyimpang dari aturan organisasi dan bertentangan dengan AD/ART KNPI Pasal 16 tentang Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam pernyataan sikap bersama yang diterima redaksi, para ketua OKP menilai keputusan SC dan pengurus DPD KNPI Parepare cacat prosedural serta melanggar prinsip demokrasi pemuda. Sabtu, (11/10/25).
“Musda seharusnya menjadi forum tertinggi organisasi yang diselenggarakan secara demokratis untuk mengevaluasi kepengurusan, menetapkan program kerja, dan memilih ketua DPD KNPI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 AD/ART KNPI,” ujar Faisal, Ketua OKP Gema Kosgoro yang juga menjadi juru bicara kelompok OKP tersebut.
Faisal menegaskan, proses Musda kali ini justru mencederai semangat kolektif kepemudaan karena sejumlah keputusan penting diambil secara sepihak tanpa mekanisme musyawarah yang sah.
“Musda ini tidak mencerminkan forum demokratis, melainkan ruang yang dikendalikan oleh segelintir pihak. Banyak keputusan strategis yang tidak dibahas dalam forum resmi, dan ini jelas menyalahi aturan organisasi,” tegasnya.
Desakan ke DPD KNPI Sulsel
Melihat kondisi yang dianggap sudah tidak sehat, Faisal bersama para pimpinan OKP mendesak DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di tubuh DPD KNPI Parepare.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga marwah organisasi dan menegakkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 20 AD/ART KNPI.
“DPD KNPI Sulsel tidak boleh berdiam diri. Ketegasan dan penegakan aturan organisasi harus menjadi langkah pertama untuk mengembalikan kepercayaan pemuda terhadap KNPI,” ujar Faisal.
Seruan Pemulihan Marwah Organisasi
Dalam pernyataan yang sama, Faisal menegaskan bahwa Musda bukan semata ajang perebutan posisi, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali arah perjuangan pemuda di Parepare.
“KNPI Parepare bukan milik kelompok tertentu. Kami menolak segala bentuk manipulasi organisasi yang mengabaikan nilai-nilai kolektif dan demokratis,” katanya.
Faisal berharap intervensi DPD KNPI Sulsel dapat mengembalikan Musda ke jalur konstitusional dan memastikan keterlibatan seluruh elemen pemuda dalam proses yang transparan.
“Pemuda Parepare berdiri di atas aturan, bukan kepentingan,” tutupnya.
