Notifedia.com, PAREPARE – DPRD Kota Parepare melalui Komisi III menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini masih memicu antrean di sejumlah SPBU. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi III DPRD Parepare, Selasa (30/6/2026), jajaran legislatif mempertanyakan efektivitas pengawasan Pertamina meski pihak depot mengklaim stok BBM dalam kondisi aman.
RDP dihadiri Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, Wakil Ketua DPRD Yusuf Lapanna, Ketua Komisi III Amran Hamdani, anggota Komisi III Andi Fudail, Rudi Najamuddin, Achmad Ariady, dan Juspari Genda. Hadir pula Dinas Perdagangan Kota Parepare, perwakilan Depot Pertamina, Ketua dan Wakil Ketua Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU di Kota Parepare.
Dalam pemaparannya, perwakilan Depot Pertamina, Fitriya, menyampaikan bahwa stok BBM di Depot Parepare mencapai sekitar 1.911 kiloliter, terdiri atas Pertalite sekitar 936 kiloliter dan Biosolar sekitar 947 kiloliter. Pertamina juga menyebut pasokan BBM subsidi masih mencukupi dan bahkan telah dilakukan penambahan penyaluran sebesar 12–15 persen di Kota Parepare.
Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan dari DPRD. Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menilai klaim ketersediaan stok belum sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Kalau dari depot menyampaikan suplai aman dan stok tersedia, lalu mengapa masyarakat masih harus mengantre untuk mendapatkan BBM? Di mana letak persoalannya? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Kaharuddin dalam forum RDP.
Ia juga meminta penjelasan mengenai rantai distribusi BBM, mulai dari depot hingga penentuan kuota untuk setiap SPBU, agar DPRD memperoleh gambaran utuh mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam proses distribusi.
Sorotan yang lebih tajam disampaikan Ketua Komisi III DPRD Parepare, Amran Hamdani. Menurutnya, lemahnya pengawasan di lapangan menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan BBM subsidi masih berpotensi terjadi.
Amran mengungkapkan dirinya beberapa kali melihat langsung proses pengisian BBM subsidi di SPBU yang dinilai belum menerapkan pengawasan secara maksimal terhadap penggunaan barcode.
“Yang saya lihat di lapangan, setelah barcode dipindai, operator tidak lagi mencocokkan apakah kendaraan yang datang benar-benar sesuai dengan data barcode tersebut. Seharusnya ada pemeriksaan ulang agar tidak terjadi penyalahgunaan,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD tidak menuding adanya kerja sama antara SPBU dengan pihak tertentu. Namun, menurutnya, Pertamina sebagai pihak yang membawahi sistem distribusi harus memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh SPBU menjalankan standar operasional secara konsisten.
“Kami meminta Pertamina memperketat pengawasan. Jangan hanya menyampaikan stok aman, tetapi pengawasan di lapangan juga harus dipastikan berjalan sehingga BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata Amran.
Sementara itu, Ketua DPC II Hiswana Migas Parepare, H. Ibrahim Mukti, menjelaskan bahwa Depot Parepare melayani distribusi BBM untuk sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan hingga sebagian wilayah Sulawesi Barat. Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran Biosolar dan Pertalite ke Parepare telah ditambah sekitar 12–15 persen untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, DPRD menilai penambahan kuota belum cukup apabila persoalan pengawasan dan distribusi di lapangan belum dibenahi. Forum RDP pun menghasilkan dorongan agar Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi, pengawasan penggunaan barcode BBM subsidi, serta pelayanan di seluruh SPBU di Kota Parepare.
DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat benar-benar merasakan kemudahan memperoleh BBM subsidi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun dugaan penyalahgunaan dalam proses penyalurannya.
