Notifedia.com, PAREPARE — Aliansi Ormas Lintas Generasi Kota Parepare menggelar aksi demonstrasi dan mimbar bebas bertajuk “Parepare Bergerak, Aksi Merdeka Selamatkan Indonesia”, Kamis (20/8/2026).
Aksi tersebut diawali di Jalan Delima, samping Islamic Center Kota Parepare, sebelum massa bergerak menuju Kantor DPRD Kota Parepare untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.
Dalam orasinya, Jenlap aksi Muchtasim Ari Pasieh menyebut kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keresahan terhadap kondisi bangsa.
“Tema kita adalah mimbar bebas. Kita ingin menyampaikan seperti apa keresahan masyarakat kita yang hari ini ingin mengepulkan dapurnya, tetapi kemudian berpikir ke mana mereka mencari gas,” ujar Acing panggilannya dalam orasinya.
Ia juga menyinggung makna kemerdekaan yang menurutnya saat ini masih dirasakan belum sepenuhnya menghadirkan kebebasan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurutnya, suara kemerdekaan yang dikumandangkan dalam aksi tersebut diharapkan menjadi simbol keresahan masyarakat yang harus didengar oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.
Sementara itu, salah satu pemantik orasi, Rahman Saleh, mengajak massa untuk tetap bertahan menyampaikan aspirasi meski harus berada di bawah terik matahari.
Dalam orasinya, Rahman menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah pusat. Ia menilai berbagai persoalan bangsa saat ini tidak terlepas dari kebijakan dan perilaku pejabat negara.
Rahman juga mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyebut sejumlah persoalan yang menurutnya semakin memperbesar keresahan masyarakat.
“Kalau kita jujur, hati nurani kita yang paling dalam, Indonesia ini sudah ada di tepi jurang,” ujarnya dalam orasi.
Ia juga menyinggung isu korupsi, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Sejumlah pernyataan dalam orasi tersebut merupakan pandangan dan penilaian dari massa aksi.
Dalam aksi tersebut, massa kemudian membacakan 10 tuntutan, yakni:
1. Menyatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal mengemban amanah rakyat. Massa aksi menilai pemerintahan saat ini hanya melanjutkan warisan kerusakan dan kebijakan destruktif dari rezim 10 tahun kepemimpinan sebelumnya.
2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto kembali kepada haluan visi Indonesia yang kuat dan berdaulat, atau menghadapi gelombang mosi tidak percaya dan kekuatan rakyat yang menuntut perubahan.
3. Menuntut Presiden Prabowo melepaskan diri dari apa yang disebut massa sebagai cengkeraman “Geng Solo”, oligarki, serta intervensi institusi “Partai Cokelat” yang menurut mereka mencederai marwah penegakan hukum.
4. Meminta Presiden melakukan evaluasi total dan perombakan mendasar terhadap tata kelola birokrasi, termasuk merampingkan kabinet serta melakukan audit terhadap sejumlah program pemerintah seperti MBG, KOPDES, dan Sekolah Rakyat yang dinilai massa aksi rawan menjadi ladang rente dan korupsi elite kekuasaan.
5. Mendesak DPR/MPR RI memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Massa aksi menyatakan proses tersebut sejak awal dinilai bermasalah dari sisi hukum, etika, dan konstitusi.
6. Menuntut penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, termasuk meminta mantan Presiden Joko Widodo ditangkap dan diadili sebagai bentuk penerapan asas persamaan di depan hukum. Tuntutan ini merupakan sikap politik massa aksi dan belum merupakan putusan hukum.
7. Mendukung pembentukan Kabinet Bayangan (Shadow Cabinet) yang terdiri dari aktivis, cendekiawan, dan akademisi kritis sebagai bentuk kontrol moral terhadap jalannya pemerintahan.
8. Mengapresiasi kesediaan Dr. Syukur Mandar memimpin gerakan perubahan total dan gerakan revolusi konstitusional di Indonesia, yang oleh massa aksi disebut sebagai upaya menyelamatkan masa depan bangsa.
9. Menyerukan masyarakat Sulawesi bersatu menuntut keadilan distributif yang merata serta menolak pengabaian hak-hak daerah dengan alasan efisiensi anggaran. Massa juga menyerukan deklarasi “Sulawesi Merdeka” apabila pemerintah dinilai tidak mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat daerah.
10. Menyerukan kaum intelektual, akademisi, ulama, dan ustaz untuk tidak diam, melainkan bangkit menyuarakan kebenaran dan berdiri bersama rakyat dalam menghadapi persoalan yang dinilai sebagai bentuk ketidakadilan.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi Aliansi Ormas Lintas Generasi Kota Parepare untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah sekaligus menyerukan perubahan terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai sedang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Seluruh tuntutan tersebut merupakan aspirasi dan sikap politik massa aksi yang disampaikan dalam kegiatan mimbar bebas dan tidak serta-merta merupakan fakta atau kesimpulan hukum yang telah diputus oleh lembaga berwenang.
