Bupati Sidrap Pimpin Rakor Perubahan APBDes: Tekankan Keselarasan dan Kesejahteraan Masyarakat

Notifedia.com, Sidrap— Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) penting terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, dan dihadiri jajaran pejabat tinggi daerah, aparat penegak hukum, hingga seluruh kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Tampak hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dari Palopo dan Sidrap, yakni Haryanjas Pasang Kamase dan Aminah Arsyad. Hadir pula Kadis Pemdes PPA Abbas Aras, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta para kepala desa.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menekankan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam menyusun dan mengelola anggaran desa, yang bertujuan utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegas Syaharuddin.

Ia menegaskan pentingnya pengelolaan APBDes secara tepat guna dan terukur, mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) hingga hasil nyata di lapangan.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas. Anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Syaharuddin juga mengingatkan agar program perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan mendapat perhatian serius. Ia menyebut program ini memberikan manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk anak ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, meskipun dana tersebut bersumber dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Selain itu, Syaharuddin mengapresiasi sejumlah program nasional yang telah diimplementasikan di Sidrap, seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta reforma agraria yang tengah dikawal bersama Forkopimda.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan ketepatan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk soal pembayaran gaji kepala desa.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Sutikno, mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus selaras dengan regulasi, terutama yang menyangkut alokasi program jaminan sosial.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” kata Sutikno.

Ia juga meminta agar para kepala desa mendapat pendampingan hukum dalam proses penyusunan APBDes agar tidak terjadi kesalahan administratif maupun hukum.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” tutupnya.

Rakor tersebut menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.