Disindir Belum Move On Pilkada, Legislator Gelora,PKS dan Nasdem Parepare Bersitegang di Rapat Paripurna

Notifedia.com, Parepare – Suasana rapat paripurna DPRD Kota Parepare berubah panas saat dua legislator, Asy’ari Abdullah dari Partai Gelora dan Sappe dari PKS, melawan keras sindiran yang dianggap melecehkan forum resmi dewan.

Rapat yang digelar pada Selasa (10/6/2025) pagi itu semula beragendakan penyerahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh Wakil Wali Kota Hermanto. Proses penyerahan berlangsung lancar di awal, namun berubah tegang setelah muncul gelombang interupsi dari sejumlah anggota dewan.

Sedikitnya delapan legislator menyampaikan interupsi berisi kritik dan masukan terhadap arah kebijakan Pemkot Parepare dalam dokumen RPJMD tersebut. Namun, suasana mendadak berubah panas saat Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti dari Partai NasDem, menyampaikan komentar kontroversial.

“Mungkin belum move on dengan Pilkada,” ucap Suyuti di hadapan forum.

Pernyataan tersebut langsung memantik reaksi keras dari Asy’ari Abdullah (Gelora). Ia menyebut pernyataan itu tidak hanya keliru, tapi juga berbahaya karena mencederai semangat kritik konstruktif di DPRD.

“Itu keliru, pak! Kalau disebut belum move on Pilkada, apa maksudnya itu? Tolong kata-kata itu ditarik,” tegas Asy’ari.

Sappe dari PKS turut angkat bicara dengan nada tegas. Menurutnya, membawa isu Pilkada ke dalam forum paripurna tidak etis dan justru mengaburkan tujuan utama rapat, yaitu pembahasan tata kelola pemerintahan.

“Tidak boleh lagi bahas Pilkada, pak. Kita ini memberi masukan agar tata kelola pemerintahan Parepare berjalan baik dan sesuai aturan. Bukan lagi bicara Pilkada,” ujarnya.

Kedua legislator ini menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan karena agenda politik masa lalu. Mereka meminta pimpinan dewan untuk menjaga marwah forum agar tetap fokus pada substansi pembangunan, bukan saling serang personal.

Melihat situasi memanas, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, segera mengetuk palu dan meminta semua pihak menahan diri. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dalam forum resmi dewan.

Setelah situasi mereda, Suyuti kembali diberi kesempatan menyampaikan tanggapannya. Ia menyinggung persoalan penertiban PKL dan menutup dengan permintaan maaf kepada anggota DPRD yang merasa tersinggung.

“Mohon maaf kepada rekan-rekan anggota DPRD jika ada kata-kata yang salah. Mari kita hormati forum ini bersama-sama,” tuturnya.

Insiden ini menjadi sorotan karena mencerminkan tensi politik yang masih terasa di dalam tubuh DPRD Parepare. Namun bagi Asy’ari dan Sappe, kejadian ini adalah pengingat bahwa DPRD bukan tempat membawa dendam politik, melainkan ruang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara objektif dan profesional.