Dprd kota parepare

Notifedia.com, Parepare – Kebijakan Pemerintah Daerah Parepare yang membayarkan Tambahan Penghasilan Guru (TPG) sebesar 50 persen pada akhir Desember 2025 kini menuai sorotan tajam. Informasi yang beredar menyebutkan, pembayaran tersebut katanya telah menjadi temuan resmi BPK karena tidak tercantum dalam APBD Pokok maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, sebanyak 1.180 guru disebut harus melakukan […]

Notifedia.com, Parepare – Suasana rapat koordinasi antara Anggota DPRD Kota Parepare dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berlangsung hangat dan penuh dinamika yang berlangsung di Ruang paripurna DPRD. Selasa, (2/12/25). Para legislator menyampaikan berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembahasan dan pengesahan APBD 2025, khususnya terkait polemik penganggaran seragam sekolah serta ketidakhadiran Wali Kota dalam […]

Notifedia.com, Parepare — DPRD Kota Parepare menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Selasa siang menjelang sore di ruang Paripurna Kota Parepare, Selasa,(2/12/25). Pertemuan ini dihadiri pimpinan DPRD, anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Inspektorat, kepala OPD terkait, serta jajaran ASN Kota Parepare. Tim KPK […]

Notifedia.com, Parepare – Rapat Paripurna DPRD Parepare yang membahas laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) APBD 2026 berubah menjadi panggung terbukanya kelemahan Pemerintah Kota Parepare dalam memahami aturan pengelolaan keuangan daerah. Rapat yang digelar Rabu (19/11/2025) itu berlangsung panas, dipenuhi interupsi, hingga membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Amarun Agung Hamka walk out bersama timnya. Langkah walk out […]

Notifedia.com, Parepare – DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap alasan menolak usulan anggaran bantuan seragam SMA yang berujung Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare Amarun Agung Hamka, walk out dari rapat paripurna. DPRD menilai Pemkot tidak memiliki kewenangan memberikan bantuan seragam ke siswa SMA. “Kami minta dianggarkan di (APBD) perubahan sebelum dibuatkan Perwali, dibuatkan nota kesepahaman antara Pemkot […]

Notifedia.com, Parepare — Pemerintah Daerah Kota Parepare bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna penandatanganan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil […]

Notifedia.com, Parepare — Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, bersama sejumlah Anggota Komisi III DPRD Parepare meninjau langsung tiga lokasi proyek pembangunan toilet sekolah di antaranya SD Neg 3, SD Neg 9 dan SLTP Neg 10 yang mana belakangan ramai menjadi sorotan publik akibat nilai anggarannya yang dinilai tinggi di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. […]

Notifedia.com, Parepare — Anggota Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua sekolah, masing–masing SD Negeri 3 dan SMP Negeri 1 Parepare, guna menindaklanjuti polemik yang berkembang terkait pengerjaan proyek rehabilitasi WC sekolah yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan patut dipertanyakan dari sisi anggaran. Sappe turun langsung meninjau pekerjaan fisik di […]

Notifedia.com, Parepare – Pemerintah Kota Parepare resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui Rapat Paripurna, Selasa, 4 November 2025. Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Parepare ini dihadiri oleh Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, […]

Notifedia.com, PAREPARE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare resmi menggulirkan hak interpelasi terhadap Wali Kota Parepare. Langkah politik ini menjadi bagian dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sehat antara legislatif dan eksekutif. Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, menegaskan bahwa pengajuan interpelasi bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah kota, melainkan pelaksanaan fungsi pengawasan […]