Notifedia.com, Parepare — Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Parepare bergerak cepat. Senin (20/4/2026), jajaran pengurus mendatangi Mapolres Parepare untuk memasukkan laporan resmi terkait dugaan provokasi serta pencemaran nama baik yang dipicu oleh beredarnya video viral yang menampilkan Jusuf Kalla.
Video tersebut diduga telah dipotong dan diedit sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda dari konteks aslinya. KAHMI menilai, penyebaran potongan video itu berpotensi memicu kegaduhan publik dan mengganggu kerukunan antarumat beragama. Dua nama yang disorot dalam laporan tersebut adalah Abu Janda dan Ade Armando, yang disebut sebagai pihak yang menyebarluaskan konten kontroversial tersebut.
Pelaporan dilakukan di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Parepare. Sebelum proses administrasi, rombongan KAHMI terlebih dahulu diterima di lobi Mapolres oleh Kabag Ops Kompol Slamet, didampingi Kasat Intel AKP Burhanuddin serta Kasat Reskrim AKP Agus.
Ketua KAHMI Kota Parepare, Rahmat Syamsu Alam, menegaskan bahwa pihaknya merasa terganggu dengan beredarnya video yang dinilai telah dipelintir. Ia menyebut, potongan video tersebut telah memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat, bahkan hingga menimbulkan gelombang protes dari sejumlah kalangan lintas agama.
“Video berdurasi panjang dipotong lalu disebarkan tanpa konteks utuh. Ini jelas menimbulkan kegaduhan dan berpotensi memecah belah. Kami menduga ada motif di balik penyebaran ini,” tegas Rahmat.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena telah menyeret isu sensitif yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama. KAHMI pun meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Senada dengan itu, senior KAHMI Parepare, Rahman Saleh, menilai bahwa kasus ini bukan semata soal figur Jusuf Kalla, melainkan sudah menyentuh sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.
“Ini bukan hanya soal Pak JK sebagai tokoh KAHMI, tapi dampaknya sudah mengarah pada potensi konflik antarumat beragama. Video yang dipelintir ini bisa memicu kesalahpahaman luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pelaporan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral KAHMI untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya konflik akibat disinformasi.
KAHMI berharap Polres Parepare segera menindaklanjuti laporan tersebut dan menerbitkan nomor laporan polisi (LP) sebagai dasar proses hukum lebih lanjut.
Mereka juga mendesak agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyebaran konten yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Harapan kami sederhana, agar keadilan ditegakkan dan kejadian serupa tidak terulang. Keberagaman yang selama ini terjaga jangan sampai rusak hanya karena konten yang dipelintir,” tutup Rahman.
Kasus ini kini menunggu langkah lanjutan dari pihak kepolisian, di tengah sorotan publik terhadap maraknya penyebaran konten digital yang dinilai kerap keluar dari konteks aslinya dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
