PN Parepare Terbitkan Surat Perintah Pengamanan Aset Negara: Tindak Lanjut Temuan BPK Terkait Tanah Bermasalah

Notifedia.com, Parepare — Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parepare, Andi Musyafir, resmi menerbitkan Surat Perintah Nomor 106/KPN.W22-U2/SP.PL.1/VII/2025 terkait langkah pengamanan terhadap aset negara berupa tanah seluas 514 meter persegi milik Pengadilan Negeri Parepare. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan adanya penggunaan properti inventaris oleh pihak lain tanpa dasar yang sah. Rabu, (6/8/25).

Dalam surat yang dibacakan pada Pengamanan Aset yang mana di bacakan oleh Sekertaris PN Parepare, Fatima Yusuf yang turut dihadiri Kabag OPS Polres Parepare, Bapak Camat Bacukiki Barat dan Ibu Lurah Bumi Harapan. disebutkan bahwa temuan BPK tertanggal 31 Mei 2024 menjadi dasar utama dari instruksi tegas ini.

Fatima Yusuf menjelaskan BPK menyampaikan adanya kejanggalan berupa aset milik negara yang dipergunakan oleh pihak lain tanpa kejelasan legalitas atau rencana pemanfaatan yang transparan. Menanggapi hal itu, Ketua PN Parepare memerintahkan agar segera dilakukan klarifikasi dan pengamanan.

Tanah yang dimaksud berlokasi di Jalan Beringin dan Palang Merah, kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas 514 m² dan terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung berdasarkan Sertifikat Hak Pakai.

Dalam riwayatnya, tanah tersebut sebelumnya tercatat atas nama H. Andi Aziz Palemai, SH (SHM) dan Andi Amiruddin Hodeng (SHM) . Namun, berdasarkan surat resmi Kantor Pertanahan Kota Parepare tertanggal 13 September 2024, hak milik tersebut telah dimatikan dan dialihkan menjadi Hak Pakai untuk Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan pada tahun 1999 dan 2000.

Peralihan hak ini telah dikuatkan oleh rangkaian putusan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri Parepare, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hingga Mahkamah Agung RI, dengan putusan berkekuatan hukum tetap atas nama dua terdakwa: Andi Asis Palemai, SH dan Andi Amiruddin Hodeng.

Upaya hukum telah ditempuh pihak Pengadilan Negeri Parepare melalui dua somasi kepada pihak yang masih menempati lahan secara tidak sah, yakni pada 16 Mei dan 13 Juni 2025. Namun hingga kini, para pihak belum melakukan pengosongan secara sukarela.

Merespons kondisi ini, Ketua PN Parepare membentuk Tim Pengamanan Aset Negara melalui SK. Tim tersebut terdiri dari Sekretaris PN Parepare dan dua orang saksi yang diberi tugas untuk mengamankan fisik aset negara tersebut pada Rabu, 6 Agustus 2025.

“Surat perintah ini di keluarkan demi menjalankan amanat undang-undang dan rekomendasi BPK. Negara tidak boleh dirugikan atas penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak,” tegas Sekertaris PN Parepare, Fatima Yusuf.

Langkah ini menegaskan komitmen lembaga peradilan untuk menjaga dan mengamankan aset negara dari penguasaan yang tidak sah, serta menunjukkan sinergi antara PN Parepare, KPKNL, BPK, dan BPN dalam menindaklanjuti hasil audit pengelolaan keuangan negara.