Beroperasinya BTN Syariah di Parepare: Pelanggaran Izin serta Amdal Lalin

Parepare – Sebulan yang lalu, BTN Syariah resmi beroperasi di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare. Namun, beberapa hari setelah peresmian tersebut, Satuan Pelajar Mahasiswa (Sapma) Kota Parepare mengirimkan surat audiens terkait perihal kesesuaian prosedur operasional bangunan perbankan.

Aldy selaku Ketua Sapma menjelaskan bahwa Hal ini di lakukan untuk memastikan apakah BTN Syariah telah memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, terutama dalam hal perubahan fungsi bangunan dari hunian pribadi menjadi perkantoran/perbankan. Senin, (19/8/24)

Menurutnya berdasarkan regulasi yang ada, perubahan fungsi bangunan dari hunian pribadi ke perkantoran atau perbankan memerlukan perubahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Sebelum PBG dapat diterbitkan, beberapa izin perlu dipenuhi, salah satunya adalah dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal lalin). Dokumen Andalalin sangat penting untuk memberikan gambaran prediksi lalu lintas, rencana mitigasi, serta rekomendasi terkait luasan lahan parkir yang diperlukan.” Ujar Aldy.

Masalah yang muncul adalah bahwa gedung BTN Syariah ini diduga tidak memiliki lahan parkir yang memadai, padahal lokasinya berada di ruas jalur utama perkotaan yang padat.

“Ketiadaan Andalalin bisa berdampak pada kemacetan dan masalah lalu lintas di sekitar gedung tersebut, yang seharusnya bisa diantisipasi dengan adanya dokumen tersebut.” Tegasnya.

Setelah kami mencoba membuka komunikasi dengan pihak BTN Syariah, muncul kecurigaan bahwa gedung ini mungkin belum mengantongi izin-izin yang diperlukan.

Hal ini terbukti ketika pihak kami mencoba berkomunikasi dengan Kepala Cabang BTN Syariah, Bapak Fadil, namun komunikasi tersebut justru berujung pada pemblokiran akun WhatsApp kami.

“Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan besar, karena jika operasional gedung ini benar-benar sesuai prosedur, tentunya pihak BTN Syariah akan menerima kami dengan baik dan transparan.” Lanjutnya dengan nada kesal.

Setelah menganalisis situasi ini, maka kami memutuskan untuk turun ke jalan dan menyuarakan kepedulian kami. Kami ingin menegaskan bahwa Kota Parepare adalah kota yang menjunjung tinggi ketertiban aturan. Kami tidak ingin ada tindakan yang semena-mena dalam mendirikan gedung dengan operasional yang tidak sesuai dengan izin.

Setiap pembangunan di Parepare harus memperhatikan dampak arus lalu lintas yang semakin meningkat seiring bertambahnya volume kendaraan dari tahun ke tahun.

Maka itu kami berharap, melalui aksi ini, Pemerintah dan pihak terkait dapat segera menindaklanjuti dan memastikan bahwa setiap bangunan yang berdiri di kota Parepare telah mematuhi peraturan yang berlaku.

Terakhir kami menuntut Pihak berwenang menutup gedung BTN Syariah karena tidak sesuai dengan Prosedural yang berlaku, Kami anggap cacat prosedural.