RDP FKM Parepare: Kominfo Akui SOP Belum Komprehensif, Tenaga Ahli Hukum DPRD Dorong Perwali Kerja Sama Media

Notifedia.com, PAREPARE – Forum Komunikasi Media (FKM) Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Parepare di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Selasa (17/11/2026).
RDP tersebut menjadi momentum bagi insan pers untuk membongkar sejumlah persoalan dalam tata kelola kerja sama publikasi Pemerintah Kota Parepare dengan perusahaan media massa.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat permohonan FKM kepada DPRD Kota Parepare dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme kerja sama publikasi yang transparan, profesional, proporsional, dan berkeadilan.
Sejumlah persoalan mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari keterbukaan anggaran, pemerataan kesempatan media lokal, pengelompokan nilai kontrak, dugaan intervensi pihak tertentu, hingga belum adanya regulasi teknis yang secara komprehensif mengatur kerja sama publikasi.
FKM secara tegas meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka data kerja sama media tahun 2026, termasuk nilai kontrak masing-masing perusahaan media. Tidak hanya itu, FKM juga meminta keterbukaan rencana kerja sama dan alokasi anggaran publikasi tahun 2027.
Sorotan lainnya menyangkut dugaan adanya media yang dikendalikan pihak luar, kontrak ganda, serta perusahaan media yang diduga berada di bawah kendali orang yang sama, termasuk pihak yang bukan wartawan maupun ASN.
FKM juga meminta kejelasan mengenai kedudukan tenaga ahli dan wartawan dalam kontrak kerja sama, serta mendesak agar pengelompokan media lokal berdasarkan klaster A, B, dan C tidak lagi diterapkan. FKM mengusulkan pemerataan nilai kerja sama bagi media lokal, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik media nasional.
Selain itu, FKM mendorong lahirnya Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang teknis kerja sama publikasi, menolak intervensi oknum tim sukses dalam penentuan media mitra, serta meminta penertiban terhadap dugaan praktik permintaan cashback dalam proses pencairan anggaran publikasi apabila terbukti terjadi.
FKM juga mengusulkan agar kerja sama publikasi dapat dibuka melalui OPD lainnya dan tidak hanya terpusat di Dinas Kominfo. Hal yang tidak kalah penting, kerja sama media tidak boleh dikaitkan dengan pemberitaan kontrol terhadap pemerintah.
RDP tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Parepare Kamaluddin Kadir, anggota DPRD Namri Nasir dan Asyari Abdullah, Asisten I Setdako Parepare Rustan Asta, Kepala Dinas Kominfo Jenamar, Kabid Kominfo Budiansyah, Wakil Ketua DPRD Suyuti, serta Tenaga Ahli Hukum DPRD Dr. Zainal Zaid.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kominfo Parepare, Jenamar, menjelaskan bahwa kerja sama relasi media tahun anggaran 2026 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan total 60 media.

Adapun pembagian anggarannya terdiri atas tiga klaster, yakni 10 media dengan alokasi Klaster A, 30 media dengan alokasi Klaster B, serta 20 media dengan alokasi Klaster C.
Jenamar mengakui bahwa mekanisme kerja sama media yang berjalan selama ini masih membutuhkan pembenahan, terutama dari sisi regulasi teknis dan standar operasional prosedur.
“Memang harusnya SOP secara komprehensif dibuat. Kami belum memiliki tim rekrutmen. Ke depan saya ingin membentuk tim yang melibatkan pihak-pihak terkait, bahkan kalau bisa independen,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana melakukan evaluasi terhadap dasar penetapan klaster dan besaran nilai kerja sama. Bahkan, Kominfo berencana meminta Inspektorat melakukan reviu terhadap standar harga dan kelayakan nilai kontrak.
Menurut Jenamar, penilaian tersebut perlu dilakukan untuk memastikan apakah nilai kerja sama yang diberikan kepada masing-masing media sudah sebanding dengan pekerjaan dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Ia mencontohkan, penentuan Klaster A, B, dan C seharusnya memiliki dasar penilaian yang jelas, termasuk bobot pekerjaan, frekuensi pemberitaan, serta indikator teknis lainnya.
“Ini yang saya maksud, nanti akan kami minta Inspektorat melakukan reviu, termasuk menghitung nilai kelayakannya. Apakah memang sesuai, apakah layak mendapatkan satu juta atau dua juta, itu harus dilihat berdasarkan pekerjaan dan penilaiannya,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap sistem pengelompokan media yang selama ini menjadi salah satu keberatan FKM.
Hal menarik lainnya, Jenamar mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan pola kerja sama publikasi melalui masing-masing OPD.
Ia mengaku pernah merasakan pola kerja sama langsung dengan OPD ketika masih bertugas di Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai lebih memudahkan OPD dalam memenuhi kebutuhan publikasi kegiatan sektoral.
Jenamar bahkan menyatakan akan membicarakan kemungkinan tersebut dengan Wali Kota Parepare.
“Saya pernah merasakan waktu masih di Dinas Lingkungan Hidup. Sebetulnya saya lebih senang dengan pola lama, karena OPD bisa dibantu langsung oleh teman-teman media yang memang menjadi kebutuhan OPD tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun tanggung jawab informasi publik tetap berada pada Kominfo, secara teknis kerja sama publikasi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan langsung oleh OPD terkait.
Namun, wacana tersebut masih sebatas masukan dan rencana yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.
Jenamar juga menyoroti perlunya pembenahan isi perjanjian kerja sama. Menurutnya, kontrak yang selama ini digunakan masih sangat sederhana dan belum mengatur secara terperinci hak serta kewajiban masing-masing pihak.
Ia menginginkan agar kontrak ke depan memuat klausul yang lebih jelas, termasuk mekanisme pembayaran, standar pekerjaan, etika pemberitaan, evaluasi, hingga penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan.
“Perjanjian kerja sama sesungguhnya yang paling utama adalah menjaga masing-masing etika. Pihak pertama dan pihak kedua sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Jadi, harus jelas dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Jenamar juga menegaskan bahwa keterbatasan kuota anggaran membuat pemerintah harus melakukan seleksi terhadap perusahaan media yang akan menjalin kerja sama. Karena itu, menurutnya, proses seleksi harus memiliki dasar dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Hukum DPRD Parepare, Dr. Zainal Zaid, memberikan sejumlah pandangan hukum terkait tata kelola kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan perusahaan media.

Ia menguraikan bahwa terdapat sejumlah landasan hukum yang harus menjadi perhatian, di antaranya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Keuangan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta regulasi terkait pers.
Dalam pandangan hukumnya, Zainal menekankan enam prinsip utama yang harus menjadi pedoman pemerintah daerah.
Pertama, kepastian hukum. Pemerintah Kota Parepare harus memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan kerja sama publikasi dengan media massa.
Apabila belum terdapat Perwali khusus, menurutnya, perlu disusun regulasi yang mengatur persyaratan, mekanisme verifikasi, penunjukan mitra, standar harga, pembayaran, pengawasan, hingga penyelesaian perselisihan.
Kedua, pemerataan kesempatan. Seluruh perusahaan pers yang memenuhi persyaratan hukum dan kualifikasi teknis harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengikuti mekanisme kerja sama.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif berdasarkan kedekatan personal, politik, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Ketiga, persyaratan administrasi. Persyaratan harus berpedoman pada Undang-Undang Pers dan standar profesionalisme perusahaan pers. Verifikasi Dewan Pers dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menilai kapasitas dan kekuatan perusahaan pers.
Namun, pemerintah juga diminta menghindari persyaratan tambahan yang berlebihan dan tidak proporsional.
Keempat, akuntabilitas anggaran publikasi. Zainal menjelaskan bahwa penganggaran, keluaran kegiatan, dan pertanggungjawaban harus mengikuti ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Apabila secara substansi kerja sama tersebut merupakan pembelian jasa publikasi, maka proses pengadaannya harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk regulasi terbaru yang berlaku.
Kelima, transparansi. Anggaran, kriteria penetapan media, perjanjian kerja sama, hingga realisasi pembayaran pada prinsipnya merupakan informasi yang dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan tetap memperhatikan pengecualian informasi yang sah.
Keenam, independensi pers. Kerja sama publikasi tidak boleh mengurangi kemerdekaan pers, membatasi ruang kritik, ataupun menjadikan media sebagai alat propaganda politik pejabat pemerintah.
“Kerja sama publikasi tidak boleh mengurangi kemerdekaan pers, membatasi kritik atau menjadikan media sebagai alat propaganda politik pejabat pemerintah,” tegas Zainal.
Rangkaian pembahasan dalam RDP tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kerja sama publikasi media di Parepare bukan sekadar persoalan pembagian anggaran dan jumlah kontrak. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kepastian hukum, keadilan akses, profesionalisme perusahaan pers, serta independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Pengakuan Kadis Kominfo mengenai belum adanya SOP yang komprehensif, rencana pembentukan tim seleksi independen, serta rencana meminta reviu Inspektorat menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.
Begitu pula pandangan hukum Tenaga Ahli DPRD yang menekankan perlunya pedoman tertulis agar tidak ada ruang bagi diskriminasi maupun intervensi kepentingan tertentu.
<span;>Kini, publik menunggu sejauh mana DPRD dan Pemerintah Kota Parepare menerjemahkan berbagai masukan tersebut menjadi kebijakan konkret.
Sebab, transparansi tidak cukup hanya disampaikan dalam forum RDP. Keterbukaan data anggaran, kejelasan kriteria seleksi, pemerataan kesempatan, serta kepastian pembayaran harus benar-benar diwujudkan dalam praktik.
Pers bukan sekadar mitra publikasi pemerintah, melainkan juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial.
Jangan sampai kerja sama publikasi justru menjadi ruang ketergantungan yang melemahkan independensi pers. Sebaliknya, pemerintah harus mampu membangun kemitraan yang sehat, terbuka, dan menghargai kebebasan pers.
Rekomendasi Untuk Anda
Wali Kota Parepare Tasming Hamid Kunjungi RSAB Harapan Kita, Pelajari Pengelolaan Layanan Eksekutif
- 21 Oktober 2026 19:51 WITA
Notifedia.com, PAREPARE — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, melakukan kunjungan kerja dan studi inovasi ke Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Kunjungan ini menjadi upaya Pemerintah Kota Parepare untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Andi Makkasau. Dalam kunjungan tersebut, Tasming Hamid didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Andi Makkasau […]
Maulid Nabi di Kodim 1405/Parepare, Dandim Tekankan Pentingnya Meneladani Akhlak Rasulullah
- 2 September 2026 19:02 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Kodim 1405/Parepare menjadi momentum bagi jajaran prajurit dan PNS untuk kembali merefleksikan keteladanan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (2/9/2026) tersebut diikuti Komandan Kodim (Dandim) 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., bersama keluarga besar Kodim 1405/Parepare. Peringatan berlangsung […]
Tasming Hamid Sentil Soal IPK di PKKMB ITH Parepare: Integritas Lebih Penting
- 1 September 2026 20:43 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta mahasiswa baru Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH Parepare) tidak hanya berorientasi pada pencapaian gelar akademik, tetapi juga membangun kompetensi, karakter, jejaring, dan pengalaman. Pesan itu disampaikan Tasming Hamid saat memberikan sambutan sekaligus materi pada pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) ITH Parepare tahun […]
Kejari Parepare Musnakan Barang Bukti, Kasus Narkotika Jadi Perkara Dominan: Putusan Seumur Hidup
- 31 Agustus 2026 11:33 WITA
Notifedia.com, PAREPARE, — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kejari Kota Parepare, Senin (31/8/2026). Pemusnahan ini merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan Kejari Parepare sepanjang tahun 2026. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum […]
Kabar Baik! RSUD Andi Makkasau Parepare Kini Punya Layanan Cath Lab BPJS untuk Pasien Jantung
- 13 Juli 2026 12:46 WITA
Notifedia.com, Parepare – RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menghadirkan layanan kateterisasi jantung (Cath Lab) yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kehadiran fasilitas medis canggih ini diharapkan menjadi solusi cepat bagi penderita penyakit jantung di wilayah Ajatappareng dan sekitarnya agar tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memberikan apresiasi […]
Tasming Hamid Dukung Penetapan LP2B Sulsel, Perkuat Ketahanan Pangan Daerah
- 10 Juli 2026 15:39 WITA
Notifedia.com, MAKASSAR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2026). Rakor tersebut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta […]
Aliansi Ormas Lintas Generasi Parepare Gelar Aksi “Selamatkan Indonesia”, Sampaikan 10 Tuntutan
- 20 Agustus 2026 10:55 WITA
Notifedia.com, PAREPARE — Aliansi Ormas Lintas Generasi Kota Parepare menggelar aksi demonstrasi dan mimbar bebas bertajuk “Parepare Bergerak, Aksi Merdeka Selamatkan Indonesia”, Kamis (20/8/2026). Aksi tersebut diawali di Jalan Delima, samping Islamic Center Kota Parepare, sebelum massa bergerak menuju Kantor DPRD Kota Parepare untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam orasinya, Jenlap aksi Muchtasim Ari […]
Paskibraka Parepare 2026 Resmi Dikukuhkan, Tasming Hamid Tekankan Disiplin dan Nasionalisme
- 15 Agustus 2026 15:23 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kota Parepare Tahun 2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Sabtu (15/8/2026). Pengukuhan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, didampingi Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, serta dihadiri Ketua DPRD Kota Parepare Kaharuddin Kadir dan jajaran Forum Koordinasi […]
