Notifedia.com, PAREPARE — Komisi I DPRD Kota Parepare memanggil Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memberikan klarifikasi terkait anggaran kerja sama media yang dinilai tidak transparan dan terkesan pilih kasih.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Parepare ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Kamaluddin Kadir. Dalam forum tersebut, para anggota dewan menyoroti pola kerja sama media yang dianggap tidak merata serta terlalu banyak dipengaruhi oleh pihak-pihak luar yang seharusnya tidak mencampuri urusan teknis dinas.
“Kami menilai ada indikasi ketidakadilan dalam alokasi anggaran kerja sama media. Hanya media tertentu yang mendapatkan perhatian, sementara yang lain diabaikan tanpa alasan yang jelas,” ujar Kamaluddin Kadir dalam rapat.
Komisi I juga meminta Kepala Dinas Kominfo untuk membeberkan secara terbuka daftar media yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Parepare, lengkap dengan dasar dan kriteria penetapannya. Hal ini dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Kami tidak ingin ada permainan di balik anggaran media. Dinas Kominfo harus independen dan terbuka, serta tidak tunduk pada intervensi siapa pun,” tegas Kamaluddin Kadir.
Kepala Dinas Kominfo Parepare yang hadir dalam rapat diminta menjelaskan proses seleksi media, mekanisme penganggaran, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara rinci di hadapan anggota dewan.
Komisi I menegaskan akan terus mengawasi proses ini agar kerja sama media dengan pemerintah benar-benar dijalankan secara adil dan profesional. Mereka berharap Dinas Kominfo segera melakukan evaluasi dan pembenahan agar tidak menimbulkan kecemburuan atau kesan diskriminatif di kalangan media lokal.
