Skorsing Musda XVI KNPI Parepare Tuai Sorotan, Dua Ketua OKP Nilai Keputusan SC Cederai Mekanisme Sidang

Notifedia.com, Parepare— Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Parepare kembali menuai sorotan tajam.

Satu ketua organisasi kepemudaan (OKP) dan peserta penuh Musda Muh. Iqbal dari Fokusmaker dan Tenri Wara dari Wira Karya, secara terbuka menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan Steering Committee (SC) yang menunda jalannya forum hingga waktu yang belum ditentukan. Selasa, (7/10/25).

Keduanya menilai keputusan tersebut tidak hanya mengundang tanda tanya besar, tetapi juga mencederai mekanisme persidangan resmi yang selama ini menjadi tradisi dalam forum-forum kepemudaan seperti Musda KNPI.

Peserta Penuh OKP Wira Karya, Tenri Wara, menegaskan bahwa proses verifikasi kepesertaan OKP sejatinya tengah berjalan lancar sebelum SC tiba-tiba mengumumkan Skorsing.

“Proses verifikasi kepesertaan OKP sebenarnya sementara berjalan. Yang diverifikasi duluan itu OKP karya. Tapi saat proses berlanjut ke OKP lain, tiba-tiba SC mengambil keputusan penundaan dalam waktu yang tidak ditentukan. Ini lucu dan tidak lazim dalam mekanisme sidang organisasi seperti KNPI,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan tata tertib persidangan, skorsing atau penundaan sidang seharusnya memiliki batas waktu yang jelas.

“Biasanya penundaan itu cuma 2×15 menit atau maksimal 2×30 menit untuk jeda istirahat. Kalaupun diskors untuk dilanjutkan keesokan harinya, biasanya ditetapkan pukul 10.00 pagi. Jadi maksimal 12 jam, bukan tanpa batas waktu,” tegasnya.

Tenri juga menilai alasan penundaan yang dikaitkan dengan keterbatasan waktu tidak dapat diterima.
“Faktanya waktu itu baru menunjukkan pukul 22.30 malam. Dalam forum-forum seperti ini, sidang KNPI atau sidang OKP lainnya biasa berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari. Jadi alasan waktu sangat tidak masuk akal,” tambahnya.

Senada, Ketua OKP Fokusmaker, Muh. Iqbal, juga mengkritik keras keputusan SC yang dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan. Ia bahkan menduga adanya intervensi dari pihak tertentu yang ingin menggagalkan proses verifikasi kepesertaan karena khawatir legalitas organisasi mereka tidak memenuhi syarat.

“Kalau kita jujur melihat, ini jelas ada intervensi oknum yang takut kalau OKP-nya ikut diverifikasi. Karena SK mereka itu sudah kadaluwarsa. Jadi dengan menunda Musda, mereka berharap bisa mencari celah agar SK lama mereka masih bisa dipakai,” ungkap Iqbal.

Iqbal menegaskan bahwa tindakan seperti itu mencederai semangat demokrasi dan kebersamaan antar OKP di bawah naungan KNPI.

“KNPI seharusnya jadi wadah pembinaan dan kolaborasi pemuda, bukan ajang untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Kalau mekanisme forum saja sudah diintervensi, bagaimana kita bisa bicara tentang regenerasi kepemimpinan yang sehat?” ujarnya dengan nada tegas.

Keduanya mendesak agar Steering Committee dan Panitia Pelaksana segera memberikan klarifikasi terbuka kepada seluruh peserta Musda terkait alasan penundaan forum. Mereka juga meminta agar tahapan verifikasi kepesertaan OKP dilanjutkan secara transparan dan profesional tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

“Kami ingin Musda ini berjalan jujur, terbuka, dan sesuai mekanisme. Jangan sampai marwah KNPI sebagai wadah pemuda tercoreng hanya karena kepentingan segelintir oknum yang takut kehilangan posisi,” tutup Tenri Wara.

Sebagai informasi, Musda XVI DPD KNPI Kota Parepare sejatinya menjadi momentum penting bagi konsolidasi organisasi kepemudaan dan pemilihan arah kepemimpinan baru.

Namun, dinamika internal, verifikasi kepesertaan OKP, serta isu dualisme dukungan disebut-sebut menjadi faktor utama forum ini berjalan alot dan akhirnya ditunda tanpa kepastian waktu.