Beranda » Opini » BAHAYA DI BALIK PELONGGARAN JARAK MINIMARKET: SIAPA YANG DIUNTUNGKAN, SIAPA YANG TERPINGGIRKAN?

BAHAYA DI BALIK PELONGGARAN JARAK MINIMARKET: SIAPA YANG DIUNTUNGKAN, SIAPA YANG TERPINGGIRKAN?

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Amran
Wakil Ketua II Bidang Kewirausahaan & Pengembangan Ekonomi Umat ICMI Parepare

Wacana pengurangan jarak pendirian pasar modern berjaringan, seperti minimarket, dari 500 meter menjadi 100 meter tidak boleh dipandang sekadar sebagai perubahan angka dalam sebuah regulasi.

Di balik perubahan tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, kemudahan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari, serta keberlangsungan pasar tradisional, warung kecil, koperasi dan UMKM lokal.

Pertanyaannya sederhana, tetapi penting untuk dijawab secara terbuka: ketika minimarket modern semakin dekat dan semakin banyak, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dan siapa yang berpotensi kehilangan ruang hidup ekonominya?

Jangan Sampai Pasar Rakyat Kehilangan Ruang Bernapas

Kehadiran ritel modern pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditolak. Masyarakat membutuhkan pilihan, pelayanan yang baik, harga yang kompetitif dan akses yang mudah terhadap berbagai kebutuhan.

Namun, investasi juga harus ditempatkan dalam kerangka keadilan ekonomi.

Pasar tradisional, warung kelontong, kios sembako dan pelaku UMKM memiliki kemampuan modal yang jauh berbeda dengan jaringan ritel berskala nasional. Karena itu, aturan mengenai zonasi dan jarak sejatinya bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk menciptakan level playing field.

Jika jarak antarminimarket maupun jarak minimarket dengan pasar tradisional semakin dipersempit, maka konsentrasi ritel modern di kawasan permukiman akan semakin tinggi.

Dalam kondisi seperti itu, warung kecil akan menghadapi persaingan yang tidak sederhana. Minimarket memiliki kemampuan pengadaan barang dalam skala besar, sistem distribusi yang terintegrasi, standar pelayanan, promosi, teknologi pembayaran dan kekuatan merek.

Sementara pedagang kecil bertahan dengan modal terbatas dan mengandalkan hubungan sosial dengan pelanggan.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar, “bolehkah minimarket berdiri setiap 100 meter?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Apakah kebijakan tersebut akan menciptakan persaingan yang sehat atau justru mempercepat tersingkirnya pelaku usaha kecil?”

Ekonomi Daerah Bukan Hanya Soal Jumlah Toko

Ada satu hal yang sering luput dalam melihat pertumbuhan ritel modern: ke mana uang masyarakat akhirnya mengalir?

Ketika masyarakat berbelanja di warung lokal, sebagian besar aktivitas ekonominya memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan sekitar. Pedagang membeli barang dari distributor lokal, mempekerjakan warga sekitar, membayar berbagai kebutuhan usaha di daerah dan membelanjakan pendapatannya kembali di lingkungan yang sama.

Terjadi efek berantai.

Sebaliknya, jaringan ritel nasional memiliki sistem pengadaan, distribusi, teknologi dan manajemen yang terintegrasi dalam skala yang jauh lebih besar.

Ini bukan berarti seluruh pendapatan minimarket otomatis keluar dari daerah. Mereka tetap membayar tenaga kerja, sewa tempat, pajak dan berbagai biaya operasional. Namun, pemerintah daerah perlu melihat persoalan yang lebih luas: berapa besar nilai ekonomi yang benar-benar tinggal dan berputar di daerah, dan berapa yang mengalir keluar melalui rantai pasok dan pusat korporasi?

Pertanyaan tersebut semakin penting di tengah era ekonomi digital.

Transaksi yang berlangsung secara digital membuat perputaran uang menjadi semakin mudah, cepat dan terpusat. Karena itu, daerah tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk dan layanan dari luar, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem ekonomi digitalnya sendiri.

Jangan Sampai Digitalisasi Justru Menjauhkan Uang dari Rakyat

Transformasi digital adalah keniscayaan.

Namun digitalisasi tidak boleh dimaknai hanya sebagai penggunaan aplikasi, QRIS, dompet digital atau kasir elektronik.

Digitalisasi harus mampu menjawab pertanyaan yang lebih fundamental:

Apakah teknologi membuat pelaku UMKM semakin kuat atau justru semakin tergantung kepada platform dan jaringan usaha yang berada di luar daerah?

Parepare, misalnya, memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis pasar rakyat, koperasi dan UMKM.

Bayangkan jika pasar tradisional tidak lagi hanya menjadi tempat berjualan secara konvensional, tetapi terhubung dalam satu ekosistem digital.

Masyarakat dapat memesan kebutuhan rumah tangga melalui aplikasi. Pedagang pasar mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Pengantaran dilakukan oleh pengemudi lokal. Pembayaran dilakukan secara digital. Koperasi menjadi bagian dari rantai distribusi. Produk UMKM lokal mendapatkan ruang promosi dan pemasaran.

Dengan model seperti itu, teknologi tidak menjadi ancaman bagi pasar rakyat.

Sebaliknya, teknologi menjadi senjata untuk memperkuat pasar rakyat.

UMKM Tidak Cukup Hanya Diberi Rak

Kita juga perlu mengubah cara pandang mengenai kemitraan antara ritel modern dan UMKM.

UMKM tidak boleh sekadar dijadikan pelengkap atau formalitas dalam sebuah program kemitraan.

Jika pemerintah memberikan ruang ekspansi kepada jaringan ritel modern, maka harus ada mekanisme yang benar-benar memberikan manfaat kepada produk lokal.

Misalnya, pemerintah dapat mendorong skema yang memberikan porsi yang wajar bagi produk UMKM lokal untuk masuk ke rantai distribusi modern dengan persyaratan yang tidak memberatkan.

Namun persoalannya tidak berhenti pada berapa banyak produk UMKM masuk ke rak minimarket.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana UMKM dapat naik kelas.

Mereka membutuhkan akses bahan baku, pembiayaan, sertifikasi, kemasan, pemasaran, teknologi, logistik dan kepastian pasar.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah harus bergerak dari sekadar “memberi tempat berjualan” menjadi “membangun kemampuan bersaing.”

Pemerintah Harus Hadir Sebagai Wasit yang Adil

Pemerintah daerah tidak seharusnya berada pada posisi memilih antara investasi atau UMKM.

Keduanya dapat berjalan bersama.

Yang dibutuhkan adalah regulasi yang mampu memastikan bahwa pertumbuhan investasi tidak mematikan pelaku usaha kecil.

Karena itu, sebelum mengubah ketentuan jarak minimarket, pemerintah perlu melakukan kajian yang transparan dan berbasis data.

Berapa jumlah minimarket yang ideal?

Berapa jumlah warung dan pasar tradisional yang terdampak?

Bagaimana dampaknya terhadap omzet pedagang kecil?

Berapa kontribusi ritel modern terhadap PAD?

Berapa banyak tenaga kerja lokal yang diserap?

Dan yang paling penting, bagaimana distribusi manfaat ekonominya?

Jangan sampai sebuah kebijakan dibuat hanya karena melihat kebutuhan investasi jangka pendek, sementara dampaknya baru terasa beberapa tahun kemudian ketika banyak usaha kecil sudah tidak mampu bertahan.

Tiga Langkah yang Perlu Dipertimbangkan

Menurut saya, setidaknya ada tiga langkah yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, jangan terburu-buru memangkas zonasi.

Ketentuan jarak harus ditetapkan berdasarkan kajian ekonomi, tata ruang dan daya dukung pasar setempat. Jika 500 meter masih memberikan ruang yang sehat bagi pasar rakyat, maka tidak ada alasan untuk mengubahnya tanpa kajian yang kuat.

Kedua, bangun kemitraan yang benar-benar menguntungkan UMKM.

Jika ritel modern diberikan ruang untuk berkembang, harus ada mekanisme yang mendorong keterlibatan produk lokal, tenaga kerja lokal dan pemasok lokal secara nyata.

Ketiga, bangun ekosistem ekonomi digital milik daerah.

Pemerintah, koperasi, perbankan daerah, pelaku UMKM dan komunitas teknologi perlu duduk bersama membangun platform ekonomi lokal.

Platform tersebut dapat mengintegrasikan pasar tradisional, UMKM, koperasi, toko kelontong, jasa pengantaran, pembayaran digital, pembelian kebutuhan sehari-hari dan layanan ekonomi lainnya.

Pemerintah daerah juga dapat mendorong terbentuknya pusat distribusi atau gudang logistik UMKM yang memungkinkan pelaku usaha kecil memperoleh harga barang lebih kompetitif.

Jika berhasil, ekosistem tersebut bukan hanya mempertahankan uang agar lebih banyak berputar di daerah, tetapi juga dapat menciptakan sumber-sumber ekonomi baru dan pada akhirnya memperkuat penerimaan daerah.

Jangan Sampai Kita Terlambat

Kita tidak sedang berbicara tentang perang melawan minimarket.

Kita juga tidak sedang menolak investasi.

Yang kita perjuangkan adalah keseimbangan.

Kota yang sehat bukan kota yang memiliki minimarket di setiap sudut jalan.

Kota yang sehat adalah kota yang memiliki investasi modern, tetapi pasar rakyat tetap hidup; pusat perbelanjaan berkembang, tetapi warung kecil tetap bertahan; teknologi maju, tetapi UMKM lokal ikut naik kelas.

Pelonggaran jarak dari 500 meter menjadi 100 meter mungkin terlihat sederhana di atas kertas.

Tetapi kebijakan ekonomi sering kali memiliki efek yang jauh lebih panjang daripada masa berlaku sebuah regulasi.

Hari ini mungkin hanya satu minimarket.

Besok bisa menjadi dua.

Lusa bisa menjadi beberapa jaringan dalam satu kawasan.

Dan ketika konsentrasi pasar sudah terbentuk, mengembalikan keseimbangan ekonomi menjadi jauh lebih sulit.

Karena itu, sebelum pemerintah mengambil keputusan, mari kita ajukan pertanyaan yang lebih mendasar:

Apakah kita sedang membangun ekonomi daerah yang kuat dan mandiri, atau hanya memperbesar pasar bagi modal yang lebih besar?

Investasi memang penting.

Tetapi investasi harus tumbuh bersama rakyat, bukan menggantikan ruang hidup ekonomi rakyat.

Pada akhirnya, pemerintah tidak harus memilih antara modernisasi dan ekonomi kerakyatan.

Yang harus dipilih adalah model pembangunan yang membuat keduanya tumbuh berdampingan.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak toko baru yang berdiri, tetapi juga berapa banyak usaha rakyat yang tetap hidup, berkembang dan mampu naik kelas.

Rekomendasi Untuk Anda

DPRD Parepare Desak Pertamina Benahi Pengawasan Distribusi BBM, Klaim Stok Aman Dinilai Belum Menjawab Antrean di SPBU

DPRD Parepare Desak Pertamina Benahi Pengawasan Distribusi BBM, Klaim Stok Aman Dinilai Belum Menjawab Antrean di SPBU

  • 30 Juni 2026 15:16 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – DPRD Kota Parepare melalui Komisi III menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hingga kini masih memicu antrean di sejumlah SPBU. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi III DPRD Parepare, Selasa (30/6/2026), jajaran legislatif mempertanyakan efektivitas pengawasan Pertamina meski pihak depot mengklaim stok BBM […]

DEKLARASI H. BADRIS SALAM, DUKUNGAN ANGGOTA KORWIL AJATAPPARENG MENGUAT UNTUK REI SULSEL 2026-2029

DEKLARASI H. BADRIS SALAM, DUKUNGAN ANGGOTA KORWIL AJATAPPARENG MENGUAT UNTUK REI SULSEL 2026-2029

  • 10 September 2026 00:00 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, MAKASSAR — Suasana konsolidasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan mulai menghangat. Ratusan pelaku usaha pengembang menghadiri deklarasi bakal calon Ketua DPD REI Sulsel, H. Badris Salam (HBS), yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (9/9/2026). Deklarasi tersebut menjadi momentum bagi HBS untuk menyampaikan komitmen dan gagasannya […]

PELNI Parepare Klarifikasi Soal Pembayaran Tiket Wajib EDC, Tegaskan Ada Banyak Pilihan Pembayaran

PELNI Parepare Klarifikasi Soal Pembayaran Tiket Wajib EDC, Tegaskan Ada Banyak Pilihan Pembayaran

  • 11 Agustus 2026 12:04 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Menanggapi pemberitaan terkait keluhan calon penumpang yang mengaku kesulitan membeli tiket kapal PELNI di Kota Parepare, Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Kota Parepare, Hari Santoso, memberikan klarifikasi melalui telpon Whatshap terkait mekanisme pembayaran tiket di kantor PELNI. Senin, 10/8/26. Hari Santoso membenarkan bahwa pembayaran tiket secara langsung di kantor PELNI […]

Penertiban PKL Musiman Di Dekat Jembatan Sumpang, Pemkot Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

Penertiban PKL Musiman Di Dekat Jembatan Sumpang, Pemkot Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

  • 10 Juli 2026 15:36 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan unsur Kelurahan Lumpue melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di dekat Jembatan Sumpang. Langkah tersebut diambil lantaran adanya aduan yang masuk di layanan aduan “Lapor Pak Wali” sebanyak dua kali terkait pengguna fasilitas umum di jalan poros nasional tersebut. Kepala […]

Seragam Sekolah Gratis Pemkot Parepare Bantu Orangtua Tekan Pengeluaran Di Tahun Ajaran Baru

Seragam Sekolah Gratis Pemkot Parepare Bantu Orangtua Tekan Pengeluaran Di Tahun Ajaran Baru

  • 8 Juli 2026 15:32 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE -Pemerintah Kota Parepare menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis pada Tahun Ajaran 2026-2027. Penyerahan bantuan seragam gratis ini diserahkan secara simbolis di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Jalan Pettana Rajeng, Rabu (8/7/2026). Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam sambutannya, program tersebut merupakan salah satu janji politik yang terus diwujudkan bersama Wakil Wali Kota, Hermanto, sebagai […]

Antrean BBM di Parepare Mulai Terurai, Namun Masih Ada SPBU Diduga Belum Terapkan Seluruh Himbauan Pemprov Sulsel

Antrean BBM di Parepare Mulai Terurai, Namun Masih Ada SPBU Diduga Belum Terapkan Seluruh Himbauan Pemprov Sulsel

  • 14 September 2026 15:17 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai menunjukkan dampak di sejumlah SPBU di Kota Parepare. Salah satunya terlihat di SPBU 74.911.01 yang mengaku telah menerapkan sistem pengaturan pengisian BBM sebagaimana imbauan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel. Senin, 14/9/26 Kebijakan tersebut merupakan tindak […]

Lebih dari 400 Travel Agent Terancam Gulung Tikar, Kerja Sama dengan PELNI Tak Diperpanjang

Lebih dari 400 Travel Agent Terancam Gulung Tikar, Kerja Sama dengan PELNI Tak Diperpanjang

  • 18 September 2026 08:40 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, Parepare — Kebijakan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI untuk tidak memperpanjang kerja sama dengan travel agent konvensional mulai mendapat sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan usaha ratusan pelaku jasa perjalanan yang selama ini menjadi mitra penjualan tiket PELNI. Rizaldy, salah seorang pengamat yang juga pelaku usaha travel agent, […]

Pastikan Dapur MBG Tak Sekadar Siap Masak, Gapembi Parepare Dorong Standar Keamanan Pangan Berbasis HACCP

Pastikan Dapur MBG Tak Sekadar Siap Masak, Gapembi Parepare Dorong Standar Keamanan Pangan Berbasis HACCP

  • 9 Agustus 2026 22:41 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal menyediakan makanan dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan setiap makanan yang disajikan aman, higienis, dan memenuhi standar pengelolaan pangan. Komitmen tersebut menjadi perhatian serius DPD Gapembi Kota Parepare (Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia). Organisasi ini terus mendorong peningkatan kapasitas pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan […]

×
×