Sekda Walk Out di Paripurna, Pengamat: “Fatal, Tanggung Jawab RAPBD Terancam Gantung”

Notifedia.com, Parepare — Tindakan Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Amarun Agung Hamka, yang melakukan walk out dalam rapat paripurna DPRD terkait penyampaian laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) APBD 2026, menuai kritik keras dari pengamat pemerintahan asal LSM, Sofyan.

Ia menilai langkah tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga fatal secara administratif dan politis.

Menurut Sofyan, posisi Sekda bukanlah jabatan biasa yang bisa keluar begitu saja dari forum resmi legislatif. Dalam aturan pemerintahan daerah, Sekda merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Artinya, seluruh proses penyusunan, pembahasan, hingga pertanggungjawaban RAPBD ada dalam kendalinya.

“Dengan dia walk out, bagaimana dengan RAPBD yang harus dia pertanggungjawabkan? Ini tindakan fatal. Apapun yang terjadi, Sekda tidak bisa walk out karena dialah penanggung jawab utama dokumen anggaran,” tegas Sofyan.

Sofyan menilai tindakan walk out oleh seorang Sekda dalam forum resmi seperti paripurna DPRD merupakan tindakan yang melanggar etika penyelenggaraan pemerintahan.

Langkah tersebut dianggap mengganggu proses pemerintahan yang seharusnya berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel.

“Sekda adalah representasi pemerintah daerah di hadapan DPRD. Dia bukan hanya pejabat teknis, tetapi pejabat strategis. Keluar dari ruang paripurna sama saja meninggalkan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Menurut Sofyan, walk out yang dilakukan Sekda tidak hanya menjadi catatan buruk secara etika, tetapi juga berpotensi menciptakan konsekuensi politik dan administratif bagi pemerintah kota.

“Dengan Sekda melakukan walk out, ini justru memberikan alasan kuat bagi DPRD. Jika terjadi sesuatu terhadap APBD 2026 keterlambatan, kesalahan, atau pembatalan maka pihak yang paling mudah disalahkan adalah eksekutif,” jelas Sofyan.

Ia menegaskan, peristiwa tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk ketidaksiapan atau ketidakmampuan TAPD mengawal pembahasan anggaran, yang pada akhirnya merugikan pemerintah sendiri.

Sofyan kembali mengingatkan bahwa RAPBD adalah dokumen vital bagi jalannya pemerintahan, mulai dari pelayanan publik, pembangunan, hingga belanja wajib.

Karena itu, pejabat yang memegang peran kunci tidak boleh bertindak emosional atau reaktif.

“Sekda harus hadir, mendengar, dan menjawab. Bukan keluar. RAPBD bukan dokumen main-main. Tindakan walk out membuat tanggung jawab RAPBD seakan menggantung tanpa kendali.”

Pengamat tersebut mendesak Wali Kota Parepare untuk mengevaluasi tindakan Sekda, karena dinilai mencoreng citra pemerintah daerah sekaligus mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif.