Notifedia.com, Parepare – Rapat Paripurna DPRD Parepare yang membahas laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) APBD 2026 berubah menjadi panggung terbukanya kelemahan Pemerintah Kota Parepare dalam memahami aturan pengelolaan keuangan daerah.
Rapat yang digelar Rabu (19/11/2025) itu berlangsung panas, dipenuhi interupsi, hingga membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Amarun Agung Hamka walk out bersama timnya.
Langkah walk out itu dinilai sejumlah anggota DPRD sebagai bentuk ketidakmampuan Pemkot memberikan jawaban meyakinkan terkait usulan anggaran bantuan seragam SMA/SMK program yang secara hukum jelas bukan kewenangan pemerintah kota.
Ketegangan bermula saat Kepala BKD Parepare, Prasetyo, menginnginkan anggota DPRD memasukkan anggaran bantuan seragam SMA/SMK masuk dalam APBD 2026.
Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir menjawab bahwa laporan itu sudah di putuskan saat pembahsan di banggar DPRD bersama TAPD.
Interupsi makin mencuat ketika Sekda Amarun Agung Hamka ikut membela usulan tersebut dan mencoba menjelaskan tujuan bantuan seragam sekolah SMA. namun penjelasannya dinilai tidak memenuhi unsur legalitas. DPRD menilai Pemkot justru menunjukkan ketidakhati-hatian dalam mengelola anggaran.
“Ini bukan sekadar seragam. Ini soal memahami kewenangan. Yang mana merupakan kewenangan Pemprov Sulsel. Kalau Pemkot tetap memaksakan, itu menyalahi aturan, dan risikonya menjadi temuan BPK.” Ujar Kaharuddin Kadir.
Interupsi kembali di layangkan Kepala BKD namun tidak di persilahkan oleh Ketua DPRD sehingga membuat pihak Pemkot tersudut hingga memilih meninggalkan ruang sidang.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, dengan tegas menyatakan bahwa Pemkot seharusnya memahami aturan sebelum mengusulkan anggaran.
Ia menjelaskan:
SMA/SMK adalah kewenangan provinsi, sesuai UU 23/2014.
APBD Kota tidak boleh digunakan untuk membiayai urusan provinsi tanpa MoU atau kerja sama resmi.
Bantuan seragam hanya sah jika dicatat sebagai Belanja Bantuan Keuangan ke Provinsi, bukan langsung ke sekolah.
“Aturannya sangat jelas. Sangat disayangkan kalau pemerintah kota justru mengusulkan anggaran yang secara kewenangan tidak dapat dipertanggungjawabkan. DPRD tidak bisa menyetujui sesuatu yang melanggar regulasi.” tegas Ketua DPRD saat bertemu rekan-rekan Jurnalis.
DPRD menilai tindakan Pemkot yang mencoba memasukkan anggaran seragam tanpa dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan sejumlah risiko:
Potensi temuan BPK karena melakukan belanja di luar kewenangan.
Kerugian keuangan daerah bila dipaksakan tanpa kerja sama resmi.
Ketidaktepatan perencanaan APBD yang berpotensi menggangu struktur belanja lainnya.
“DPRD hadir untuk menjaga agar APBD Parepare tidak salah arah. Jika Pemkot membuat usulan yang menabrak aturan, sudah pasti akan kami koreksi.”
Keputusan Sekda Amarun Agung Hamka walk out dari rapat dilihat sebagai bentuk ketidaksiapan Pemkot mempertanggungjawabkan usulan anggarannya di hadapan dewan.
Beberapa anggota DPRD bahkan menilai walk out tersebut sebagai tindakan menghindar dari tanggung jawab politik dan administratif.
2 Komentar
link 66b Đối với người chơi mới, nơi đây mang đến chương trình khuyến mãi nạp tiền lần đầu cực kỳ hấp dẫn. Khi làm thao tác này thì hội viên sẽ nhận được một khoản thưởng tương ứng với tỷ lệ phần trăm trên số tiền nạp, thường từ 50% đến 100%.
đăng ký 66b đã xây dựng được niềm tin lớn từ cộng đồng nhờ chú trọng vào yếu tố an toàn và minh bạch trong mọi khâu vận hành. Với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và công nghệ hiện đại, trải nghiệm của người chơi luôn được bảo vệ tối đa ở mọi khía cạnh.