Beranda » Hukum & Kriminal » HMI Sektor Timur Bongkar Transparansi DPRD Parepare: Perubahan Perda Dipertanyakan, Dokumen Pembahasan Tak Kunjung Dibuka

HMI Sektor Timur Bongkar Transparansi DPRD Parepare: Perubahan Perda Dipertanyakan, Dokumen Pembahasan Tak Kunjung Dibuka

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Notifedia.com, PAREPARE — Proses perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kembali menuai sorotan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sektor Timur menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Parepare, Selasa (6/10/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti transparansi serta akuntabilitas lembaga legislatif dalam proses perubahan regulasi tersebut.

Sorotan utama HMI bukan hanya menyangkut substansi perubahan Perda, tetapi juga proses pembahasan dan pengambilan keputusan di DPRD Kota Parepare.

HMI mempertanyakan keberadaan dan keterbukaan sejumlah dokumen penting, mulai dari naskah akademik, bukti partisipasi publik, kajian keadilan usaha, daftar kehadiran anggota dalam pembahasan, risalah rapat hingga dokumen pengambilan keputusan.

Ketua HMI Komisariat STAIN Parepare, Arif Sulaeman, menilai keterbukaan dokumen menjadi penting karena Perda tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha masyarakat, pedagang kecil, pasar rakyat dan pelaku UMKM.

“Kami mempertanyakan dasar perubahan Perda ini. Mana naskah akademiknya? Mana bukti partisipasi publiknya? Mana hasil kajian keadilan usaha yang memastikan kebijakan ini tidak semakin menekan masyarakat kecil?” tegas Arif.

Dalam aksi tersebut, HMI juga menyoroti respons anggota DPRD Kota Parepare, Kamaludin Kadir.

Menurut Arif, ketika massa aksi meminta dokumen yang menjadi dasar proses perubahan Perda, pihak DPRD yang ditemui belum mampu menunjukkan secara terbuka dokumen-dokumen yang dipersoalkan tersebut.

Kondisi itu dinilai HMI menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana proses legislasi di DPRD Parepare dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Ketika kami meminta bukti konkret terkait hasil perubahan Perda ini, Saudara Kamaludin Kadir tidak mampu mempertanggungjawabkan dan memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar perubahan tersebut. Bagi kami, ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keterbukaan proses pengambilan keputusan di internal DPRD,” ujar Arif.

HMI menilai DPRD sebagai lembaga yang membawa mandat rakyat semestinya tidak menjadikan dokumen pembentukan Perda sebagai sesuatu yang sulit diakses masyarakat.

Terlebih, jika regulasi tersebut berpotensi memengaruhi pola perdagangan, keberadaan pasar rakyat, toko swalayan serta ruang usaha masyarakat kecil.

HMI Sektor Timur juga memperingatkan adanya potensi ketimpangan apabila perubahan regulasi tidak dibarengi kajian yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap pedagang kecil dan UMKM.

Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, kebijakan pemerintah dan DPRD harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dengan perlindungan ekonomi masyarakat kecil.

“Kami tidak anti-investasi dan tidak anti-pembangunan. Yang kami tuntut adalah keadilan. Jangan sampai regulasi memberikan ruang semakin besar kepada pemilik modal, sementara pedagang kecil dan UMKM kehilangan ruang untuk bertahan,” tegasnya.

Menurut HMI, perubahan Perda seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan setelah aturan tersebut diterapkan.

Karena itu, DPRD dinilai perlu membuka kepada publik bagaimana proses pembahasan dilakukan, siapa saja yang terlibat, apa dasar kajiannya, serta bagaimana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses tersebut.

HMI Sektor Timur mendesak DPRD Kota Parepare membuka seluruh dokumen pembahasan perubahan Perda dan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menguji serta mengawasi proses pembentukan regulasi.

Bagi HMI, keterbukaan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat yang memberikan mandat politik kepada para wakil rakyat.

“Kami tidak datang ke DPRD untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menagih pertanggungjawaban. Jika Perda ini dibuat atas nama rakyat, maka seluruh prosesnya juga harus bisa dilihat dan diuji oleh rakyat. Jangan jadikan regulasi sebagai ruang gelap kepentingan,” tutup Arif.

HMI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta DPRD Parepare memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh tahapan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017.

Rekomendasi Untuk Anda

Lindungi Kesehatan Warga, Pemkot Parepare Bagikan Masker di 11 Titik

Lindungi Kesehatan Warga, Pemkot Parepare Bagikan Masker di 11 Titik

  • 15 Oktober 2026 23:10 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare membagikan 1.750 masker kepada masyarakat di 11 titik pada Kamis (15/10/2026). Kegiatan yang dipimpin Wali Kota Parepare, Tasming Hamid itu menjadi salah satu upaya mencegah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Parepare. Pembagian masker dimulai dengan menyasar sejumlah lokasi strategis, seperti kawasan […]

Antween Fest Last Memories 2026 Siap Digelar, Warga Parepare Diajak Ramaikan Tribute To R-Ween JR

Antween Fest Last Memories 2026 Siap Digelar, Warga Parepare Diajak Ramaikan Tribute To R-Ween JR

  • 18 Juli 2026 11:15 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Semangat kreativitas, persaudaraan, dan kebersamaan anak muda kembali hadir melalui Antween Fest Last Memories 2026: Tribute To R-Ween JR yang akan digelar pada Minggu, 26 Juli 2026 di Taman Mattirotasi, Kota Parepare. Festival yang diinisiasi oleh Pasukan 15 ini dipastikan menjadi salah satu agenda paling dinantikan masyarakat. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan […]

Kemendagri Atensi Polemik Ucapan Walkot Parepare Soal ‘Halal Darah’ Media

Kemendagri Atensi Polemik Ucapan Walkot Parepare Soal ‘Halal Darah’ Media

  • 13 November 2026 21:00 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, Parepare – Polemik pernyataan Wali Kota Parepare terkait ‘halal darah’ media mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri kini tengah menyusun laporan resmi untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait polemik tersebut. “Kami dari inspektorat sedang menyusun laporan ke Pak Menteri,” ujar Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol […]

DEKLARASI H. BADRIS SALAM, DUKUNGAN ANGGOTA KORWIL AJATAPPARENG MENGUAT UNTUK REI SULSEL 2026-2029

DEKLARASI H. BADRIS SALAM, DUKUNGAN ANGGOTA KORWIL AJATAPPARENG MENGUAT UNTUK REI SULSEL 2026-2029

  • 10 September 2026 00:00 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, MAKASSAR — Suasana konsolidasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan mulai menghangat. Ratusan pelaku usaha pengembang menghadiri deklarasi bakal calon Ketua DPD REI Sulsel, H. Badris Salam (HBS), yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (9/9/2026). Deklarasi tersebut menjadi momentum bagi HBS untuk menyampaikan komitmen dan gagasannya […]

HUT TNI ke-81, Makodim 1405/Parepare Jadi Arena Adu Strategi 160 Peserta Domino

HUT TNI ke-81, Makodim 1405/Parepare Jadi Arena Adu Strategi 160 Peserta Domino

  • 27 September 2026 19:41 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2026 turut diramaikan melalui Open Tournament Domino 101 Piala Panglima TNI 2026 yang digelar secara serentak di 100 titik di seluruh Indonesia. Untuk Kota Parepare, kegiatan tersebut dipusatkan di Makodim 1405/Parepare, Minggu (27/9/2026). Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, […]

Antrean BBM di Parepare Mulai Terurai, Namun Masih Ada SPBU Diduga Belum Terapkan Seluruh Himbauan Pemprov Sulsel

Antrean BBM di Parepare Mulai Terurai, Namun Masih Ada SPBU Diduga Belum Terapkan Seluruh Himbauan Pemprov Sulsel

  • 14 September 2026 15:17 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai menunjukkan dampak di sejumlah SPBU di Kota Parepare. Salah satunya terlihat di SPBU 74.911.01 yang mengaku telah menerapkan sistem pengaturan pengisian BBM sebagaimana imbauan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel. Senin, 14/9/26 Kebijakan tersebut merupakan tindak […]

BAHAYA DI BALIK PELONGGARAN JARAK MINIMARKET: SIAPA YANG DIUNTUNGKAN, SIAPA YANG TERPINGGIRKAN?

BAHAYA DI BALIK PELONGGARAN JARAK MINIMARKET: SIAPA YANG DIUNTUNGKAN, SIAPA YANG TERPINGGIRKAN?

  • 7 Oktober 2026 15:29 WITA
  • notifedia

Oleh: AmranWakil Ketua II Bidang Kewirausahaan & Pengembangan Ekonomi Umat ICMI Parepare Wacana pengurangan jarak pendirian pasar modern berjaringan, seperti minimarket, dari 500 meter menjadi 100 meter tidak boleh dipandang sekadar sebagai perubahan angka dalam sebuah regulasi. Di balik perubahan tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, kemudahan […]

Anggota MPR RI Andi Muzakkir Aqil Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Parepare

Anggota MPR RI Andi Muzakkir Aqil Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Parepare

  • 28 Oktober 2026 21:27 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. Andi Muzakkir Aqil, S.H., M.H., menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Mempererat Silaturahmi dan Memperkokoh Persatuan Bangsa” tersebut berlangsung mulai pukul 12.00 WITA hingga selesai, bertempat di Ballroom Hotel Kenari, Jalan Jenderal […]

×
×