Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe Dorong Penguatan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Parepare

Notifedia.com, Parepare — Anggota Komisi II DPR RI, H. Taufan Pawe, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang digelar di Café Lagota, Kota Parepare, Sabtu (6/12/2025).

Kegiatan yang diinisiasi Bawaslu RI ini turut dihadiri Tenaga Ahli Bawaslu RI, Ketua KPU Parepare, Ketua Bawaslu Parepare, unsur organisasi kemasyarakatan, pemuda, akademisi, serta masyarakat Kota Parepare.

Dalam sambutannya, Taufan Pawe  mantan Wali Kota Parepare dua periode  menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara dan pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Ia menyoroti fenomena keterwakilan pemerintah daerah yang kerap hanya diwakili oleh unsur Kesbangpol pada kegiatan penting kepemiluan.

“Sering kali penyelenggara hanya dihadiri Kesbangpol. Padahal dalam sistem kepemiluan, embrionya justru ada pada pemerintah. KPU dan Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu adalah kerja besar yang tidak dapat dipisahkan antara jajaran penyelenggara dan pemerintah, termasuk DPR dan eksekutif.

“Yang memutuskan anggaran adalah DPR bersama eksekutif. Karena uang yang dikelola adalah uang rakyat. Ini harus dipahami sebagai satu kesatuan,” ujarnya.

Taufan Pawe juga mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI tengah mempersiapkan pembahasan revisi regulasi kepemiluan.

Ia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menentukan waktu rekrutmen penyelenggara agar selaras dengan proses revisi undang-undang.

“Jangan sampai penyelenggara sudah direkrut, kemudian regulasi baru diberlakukan. Kita ingin revisi menjadi muatan untuk penyelenggara yang terpilih,” kata Taufan.

Ia memastikan pertengahan tahun mendatang Komisi II akan memanggil akademisi serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pandangan teknis dalam perbaikan regulasi.

Pada kesempatan ini, Taufan menjelaskan bahwa Komisi II memiliki 12 mitra strategis, empat di antaranya berkaitan langsung dengan pemilu: Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Selain itu, ia juga menyinggung beberapa tugas berat Komisi II lainnya, seperti pembinaan ASN melalui BKN dan pengelolaan kawasan perbatasan oleh BNPP.

“Di antara 13 komisi di DPR, Komisi II yang paling berat. Tidak ada proyek, yang ada hanya memastikan negara dan pemerintahannya berjalan dengan baik,” papar Taufan.

Taufan menegaskan bahwa pengawasan partisipatif adalah kunci sukses pemilu 2026.

“Sehebat apapun konsep sistem kepemiluan, kalau masyarakat tidak terlibat, kualitasnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Ia mengajak pemuda, masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan untuk turut mengambil peran aktif dalam pengawasan.

Menutup sambutannya, Taufan Pawe menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi seperti ini sebagai wujud komitmen bersama membangun demokrasi yang lebih kuat.

“Ini bukan acara politik. Ini komitmen kebangsaan. Mari bersama memastikan pemilu berjalan jujur, bersih, dan bermartabat,” tutupnya.

Kegiatan berlangsung interaktif dan mendapatkan respons positif dari peserta, menandai langkah penting dalam penguatan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu di Kota Parepare.