Apresiasi Sinergitas TNI-Polri Ungkap Sindikat Penipuan Online di Sulsel: Tegakkan Hukum Tanpa Langgar HAM

Notifedia.com, Makassar – Pengungkapan kasus penipuan daring berskala besar di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, oleh Kodam XIV Hasanuddin pada Kamis, 24 April 2025, menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan.

Sebanyak 40 terduga pelaku berhasil diamankan dan diserahkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum.

Dari hasil penyidikan awal, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 37 lainnya dikenakan status wajib lapor karena belum ditemukan bukti kuat untuk penetapan tersangka.

Langkah ini dipandang sebagai cerminan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Makassar, Muh Syahban Munawir, menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara TNI dan Polri dalam mengungkap jaringan kejahatan siber tersebut.

“Kerja cepat dan terukur dari Kodam XIV Hasanuddin yang berhasil mengamankan para terduga pelaku patut diberi dukungan penuh oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia mengapresiasi keputusan penyidik yang tidak memaksakan penahanan terhadap 37 orang tanpa dasar hukum yang memadai.

“Tindakan ini patut diapresiasi sebagai bentuk kepatuhan penyidik pada aturan hukum, seperti KUHAP dan Perkap, yang membatasi waktu penahanan tanpa status hukum maksimal 1 x 24 jam,” ungkap Syahban.

Menurutnya, penegakan hukum harus dijalankan secara profesional, adil, dan tetap menghormati hak-hak warga negara. Ketegasan aparat tidak boleh mengesampingkan prinsip keadilan dan integritas hukum.

“Kita semua tentu berharap agar proses penyidikan terus dikembangkan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jika nantinya ditemukan alat bukti baru, penyidik berhak untuk kembali menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat,” pungkasnya.

Pengungkapan ini menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antara institusi keamanan dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, tanpa mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia.