Notifedia.com, Makassar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi menanggapi polemik pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Kota Parepare Tahun 2025.
Melalui surat bernomor 210/B/SEK/KNPI-SS/X/2025 tertanggal 9 Oktober 2025, DPD KNPI Sulsel menegaskan bahwa pihaknya mengambil alih penyelenggaraan lanjutan Musda XVI KNPI Parepare.
Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya pelanggaran prosedural dan konstitusional dalam forum yang digelar di tingkat kota tersebut.
Surat resmi itu juga menyoroti tindakan Steering Committee (SC) yang menghentikan jalannya persidangan atau melakukan skorsing tanpa koordinasi dan tanpa mandat dari DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam tanggapannya, DPD KNPI Sulsel menyebut bahwa skorsing yang dilakukan SC tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
“Setiap forum permusyawaratan di tingkat kabupaten atau kota, termasuk Musda, wajib berkoordinasi dan mendapat supervisi dari DPD KNPI Provinsi,” tulis pernyataan resmi tersebut.
DPD KNPI Sulsel menegaskan, berdasarkan Pasal 22 ayat (6) AD serta Pasal 11 ayat (8) ART KNPI, pelaksanaan Musda memang menjadi tanggung jawab DPD KNPI Kabupaten/Kota, namun tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan DPD KNPI Provinsi.
Sekretaris DPD KNPI Sulawesi Selatan, Imran Yusuf, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menelaah secara mendalam dinamika Musda XVI Parepare dan menemukan adanya kekeliruan prosedural.
“Kami menemukan bahwa Steering Committee menghentikan jalannya persidangan tanpa dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam konstitusi organisasi. Ini merupakan pelanggaran terhadap mekanisme formal KNPI,”
ujar Imran Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).
Imran menegaskan, DPD KNPI Sulsel tidak bisa membiarkan forum pemuda di daerah berjalan di luar koridor konstitusi.
“Kami tidak bisa berdiam diri ketika prinsip organisasi dilanggar. Musda adalah forum tertinggi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati aturan main,” tegasnya.
Provinsi Punya Kewenangan Ambil Alih
Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga KNPI, DPD KNPI Sulsel memiliki kewenangan untuk membatalkan, meluruskan, memperbaiki keputusan, serta mengambil alih kepengurusan DPD KNPI Kabupaten/Kota apabila terjadi pelanggaran terhadap AD/ART.
Imran menjelaskan, langkah pengambilalihan ini diambil bukan semata-mata karena konflik, melainkan untuk menjaga kehormatan dan tertib organisasi.
“Kami ingin meluruskan, bukan menghukum. Prinsipnya adalah restorasi organisasi dan memastikan proses Musda berjalan sesuai koridor konstitusi. Ini demi marwah KNPI,” kata Imran Yusuf.
Sebagai tindak lanjut, DPD KNPI Sulsel menetapkan untuk mengambil alih penyelenggaraan lanjutan Musda XVI KNPI Kota Parepare, sekaligus menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD KNPI Parepare.
Plt tersebut akan bertanggung jawab menuntaskan seluruh tahapan Musda hingga terpilihnya Ketua DPD KNPI Parepare yang sah secara konstitusional.
Imran menambahkan bahwa keputusan ini bukan langkah sepihak, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan struktural DPD KNPI Sulsel terhadap pembinaan organisasi di bawahnya.
“Kami mengambil langkah ini demi menjaga marwah organisasi dan memastikan proses Musda tidak terjebak pada kepentingan kelompok tertentu,”
ujarnya.
Berlandaskan AD/ART dan Semangat “Synergy of Harmony” DPD KNPI Sulsel menegaskan bahwa keputusan tersebut berpedoman pada:
Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Anggaran Dasar KNPI tentang hubungan hirarkis antara DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga KNPI tentang kewenangan DPD Provinsi dalam pengawasan dan pengambilalihan kepengurusan;
serta Prinsip “Synergy of Harmony” dalam menjaga kesatuan gerak dan kehormatan organisasi.
“Kami berharap semua pihak di Parepare dapat menerima keputusan ini dengan kepala dingin. Mari bersama menjaga nama baik KNPI dan melanjutkan Musda secara tertib dan konstitusional,” tutup Imran Yusuf, Sekretaris DPD KNPI Sulawesi Selatan.
