DPRD Parepare Gandeng Kemenkumham Sulsel untuk Pendampingan Produk Hukum Daerah

Notifedia.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan dalam rangka pendampingan pembentukan produk hukum daerah.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, di Aula Pancasila Kanwil Kemenkumham Sulsel, Rabu (5/3/2025).

Dalam sambutannya, Kaharuddin Kadir menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap produk hukum yang dilahirkan DPRD Parepare memiliki dasar hukum yang kuat, harmonis, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

“Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas regulasi di daerah, agar lebih aspiratif dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi,” ujar Kaharuddin.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, menyambut baik kemitraan ini. Menurutnya, pihak Kemenkumham akan memberikan pendampingan dan asistensi secara teknis dalam proses perancangan, harmonisasi, hingga evaluasi produk hukum daerah.

“Pendampingan ini juga menjadi bagian dari komitmen kami untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun sistem hukum yang terintegrasi,” terang Andi Basmal.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri sejumlah pejabat struktural dari DPRD Parepare dan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel, serta menjadi simbol nyata kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum.

Dengan adanya kerja sama ini, DPRD Parepare diharapkan semakin mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai kebutuhan daerah, tetapi juga selaras dengan norma-norma hukum nasional demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum di masyarakat.