DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan PBB, Warga Keluhkan Lonjakan Hingga 800 Persen

Notifedia.com, Parepare, – Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare memicu sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera mengkaji ulang kebijakan yang dinilai memberatkan warga.

Lonjakan PBB terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPRD Parepare bersama Badan Keuangan Daerah (BKD). Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat. Bahkan, ada warga yang mengalami kenaikan hingga 800 persen.

“Bayangkan saja, ada warga yang biasanya membayar Rp400 ribu, tahun ini tiba-tiba naik jadi Rp4 juta. Bagaimana orang tidak kaget?” tegas Yusuf, Selasa (19/8/2025).

Yusuf menekankan, DPRD tidak ingin Parepare mengalami gejolak sosial seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat lonjakan PBB. Ia mengingatkan Pemkot agar bijak dalam mengambil kebijakan, apalagi kenaikan pajak ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

“Ini sudah jadi perhatian nasional. Kita tidak mau Parepare ikut-ikutan gaduh seperti Pati. Bahkan di Bone juga sudah mulai muncul protes,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD menekankan agar kebijakan PBB Parepare selaras dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatur tata kelola pajak daerah secara proporsional dan tidak membebani rakyat.

Untuk meredam keresahan masyarakat, DPRD meminta Pemkot membuka posko pengaduan PBB di setiap kelurahan. Posko ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara wajib pajak dengan BKD, sekaligus wadah mencari solusi jika ada tagihan yang melonjak.

“Kita minta supaya setiap kelurahan ada pos-pos pengaduan. Jangan sampai warga kebingungan dan merasa diperas. Harus ada solusi nyata,” kata Yusuf.

Lebih jauh, DPRD Parepare membuka opsi merevisi bahkan mencabut Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak daerah bila Pemkot tidak segera menindaklanjuti keresahan warga.

“Demi kepentingan masyarakat, jangankan direvisi, mencabut aturan ini pun memungkinkan. Tapi kita beri kesempatan dulu kepada Pemkot untuk memperbaiki,” tegasnya.

Kebijakan PBB yang melonjak hingga 800 persen ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat Parepare. DPRD menilai Pemkot harus segera turun tangan agar polemik tidak meluas.

“Kalau dibiarkan, dampaknya bisa besar. Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan pemerintahnya,” pungkas Yusuf.