HIPMI PARE Gelar Aksi Demonstrasi di Depan DPRD dan Kantor Wali Kota Parepare

Parepare, – Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Parepare (HIPMI PARE) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Parepare. Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dan pelajar dari berbagai komisariat yang tergabung dalam HIPMI PARE.

Mereka turun ke jalan dengan tema JAGA PAREPARE mereka menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat yaitu,

1. Jaga Keselematan Parepare dari jalan berlubang.
2. Jaga Mahasiswa Parepare dari putus Kuliah karena tidak kemampuan membayar UKT.
3. Jaga APBD Kota Parepare di tengah intruksi efesiensi anggaran.
4. Jaga Parepare dari praktik KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme).

Ketua Umum HIPMI PARE, Faisal Idrus, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan pemerintah daerah agar mereka lebih peduli terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan pelajar di Parepare.

“Kami datang ke DPRD karena ini adalah tempat kami untuk menyampaikan aspirasi. Kami ingin memastikan bahwa suara mahasiswa dan pelajar Parepare didengar oleh pemerintah daerah,” ujar Faisal. Kamis, (20/3/25).

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini adalah terkait dengan beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari Parepare. Faisal menyoroti bahwa daerah lain seperti Pinrang, Barru, dan Soppeng telah memiliki regulasi yang jelas mengenai penyediaan anggaran beasiswa melalui peraturan bupati. Sementara itu, di Parepare, regulasi serupa belum diterapkan secara optimal.

“Kami telah menyuarakan ini sejak 2023. Kami bukan berbicara tanpa dasar. Kami mendapatkan informasi bahwa di daerah lain, mahasiswa menerima beasiswa dalam bentuk bantuan tahunan dan penelitian. Tapi di Parepare, belum ada kebijakan yang benar-benar mendukung pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu,” tambahnya.

Para mahasiswa juga mengkritik ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini. Mereka menyebutkan bahwa ketika mereka meminta kejelasan mengenai beasiswa kepada Dinas Pendidikan, mereka justru dilempar ke BKPSDM, lalu ke KESRA, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Kami ingin tahu, bagaimana mungkin daerah-daerah tetangga bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa, tetapi Parepare tidak? Jangan hanya berpikir bahwa Parepare ini daerah maju, tetapi dalam hal membantu pendidikan warganya malah tertinggal,” ujar Aldy Sekertaris Umum HIPMI PARE.

Selain menuntut kebijakan beasiswa, HIPMI PARE juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare. Mereka mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memangkas anggaran yang berkaitan dengan layanan masyarakat, terutama dalam hal bantuan sosial dan pendidikan.

“Kami hanya mengingatkan, jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk masyarakat malah dipotong. Jangan sampai pelayanan masyarakat berkurang dan bantuan untuk mereka yang membutuhkan dihilangkan,” tegas Faisal.

Selain membahas beasiswa dan APBD, demonstrasi ini juga menyinggung isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Parepare. Para mahasiswa menekankan bahwa mereka akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dan tidak akan ragu melaporkan segala bentuk penyimpangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ditemukan indikasi korupsi di Parepare.

“Kami bukan hanya sekadar berbicara. Kami tahu bagaimana cara menyampaikan laporan ke BPK dan KPK jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Kami ingin mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam setiap kebijakan yang diambil,” ungkap Faisal.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti pengelolaan aset pemerintah daerah, terutama terkait dengan fasilitas asrama mahasiswa di Makassar. Mereka mengungkapkan bahwa asrama yang telah dianggarkan sejak 2022 dengan nilai Rp3 miliar masih belum layak digunakan dan mengalami banyak kerusakan.

“Asrama mahasiswa kita di Makassar masih bocor-bocor sampai hari ini. Jangan sampai anggaran sebesar itu terbuang percuma untuk bangunan yang tidak layak pakai. Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini,” Lanjut Aldy selaku Sekertaris.

Mahasiswa juga menyoroti anggaran untuk kendaraan dinas (randis) di lingkungan pemerintahan. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah belajar dari universitas yang menerapkan sistem rental kendaraan guna menghemat anggaran.

“Kita bisa belajar dari universitas yang menggunakan metode rental untuk efisiensi anggaran. Jika pemerintah daerah ingin menganggarkan pembelian kendaraan dinas, lebih baik dipertimbangkan kembali, apakah itu benar-benar prioritas atau tidak,” tambah Faisal.

Di DPRD Kota Parepare Mahasiswa diterima oleh Ketua, Kaharuddin Kadir dan di dampingi oleh dua Anggota DPRD Kamaluddin Kadir dan Asy’ari Abdullah.

Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait beasiswa, Kaharuddin Kadir menjelaskan bahwa pemberian bantuan pendidikan melalui APBD memiliki keterbatasan karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

Ia juga menegaskan bahwa jika ada daerah yang mengalokasikan APBD untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, maka hal tersebut bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mahasiswa itu memang perlu dibantu, tetapi jumlahnya juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau ada daerah yang mengalokasikan APBD untuk membayar UKT mahasiswa, itu pasti akan menjadi temuan BPK. Jika sudah jadi temuan, maka dalam waktu 60 hari harus dikembalikan. Jika tidak, BPK akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum,” ujar Kaharuddin.

Kaharuddin mengakui bahwa memang terdapat banyak jalan yang rusak, terutama di dalam kota. Namun, ia menjelaskan bahwa pemotongan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu kendala utama dalam perbaikan jalan.

“Kami sadar banyak jalan yang rusak, dan kami akan segera menyampaikan hal ini kepada Wali Kota. Namun, perlu adik-adik ketahui bahwa dalam APBD sebenarnya sudah ada anggaran khusus untuk perbaikan jalan, yang dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Masalahnya, pemerintah pusat dalam rangka efisiensi telah menarik kembali anggaran tersebut. Kita mengalami pemotongan anggaran dari pusat sekitar Rp28,7 miliar, termasuk untuk perbaikan jalan,” jelasnya.

Meskipun ada pemotongan anggaran, Kaharuddin memastikan bahwa pemerintah daerah tetap mencari solusi alternatif untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, salah satunya dengan melakukan efisiensi anggaran.

Ketua DPRD juga mengungkapkan bahwa dalam APBD 2025, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah efisiensi anggaran. Salah satu pos anggaran yang mengalami penyesuaian adalah penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Dalam APBD 2025, kita sudah menyiapkan anggaran Rp28 miliar lebih untuk gaji P3K. Namun, karena pengangkatan P3K baru efektif pada 1 Oktober, sedangkan gaji sudah disiapkan sejak Juli, maka ada kelebihan anggaran sekitar Rp8-9 miliar. Dana ini mungkin bisa dialihkan untuk perbaikan jalan,” ungkapnya.

Menanggapi kritik mahasiswa mengenai pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat daerah di tengah keterbatasan anggaran, Kaharuddin Kadir menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan fasilitas wajib yang harus disediakan oleh pemerintah daerah.

“Kendaraan dinas ini bukan sekadar alat transportasi biasa, tetapi juga sebagai tempat istirahat bagi pejabat. Pejabat daerah memiliki mobilitas tinggi, sering melakukan perjalanan dinas, dan terkadang harus menghadiri rapat mendadak di luar kota. Oleh karena itu, kendaraan dinas yang disediakan harus memenuhi standar tertentu, bukan sekadar kendaraan biasa seperti Avanza,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun ada pejabat di daerah lain yang memilih untuk tidak menggunakan kendaraan dinas dan lebih memilih kendaraan pribadi, hal itu merupakan hak pribadi mereka. Namun, pemerintah tetap wajib menganggarkan kendaraan dinas dalam APBD.

Kaharuddin Kadir juga menjelaskan bahwa APBD Kota Parepare tahun 2025 mengalami tekanan besar, terutama akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Sejak saya menjabat di DPRD, APBD tahun 2025 ini adalah yang paling berat. Total APBD yang kami sahkan pada November lalu adalah Rp989 miliar. Namun, setelah dipotong oleh Menteri Keuangan, turun sekitar Rp28 miliar. Kami juga diminta untuk melakukan efisiensi tambahan di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas dan pengadaan barang,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa 96% sumber APBD Parepare berasal dari transfer pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp200 miliar per tahun.

“Kalau pemerintah daerah hanya mengandalkan PAD tanpa bantuan pemerintah pusat, maka pemerintahan ini hanya bisa berjalan tiga bulan sebelum kehabisan anggaran. Oleh karena itu, kita memang masih sangat bergantung pada dana dari pusat,” tegasnya.

“Kami sangat menghargai aspirasi adik-adik mahasiswa. Masukan ini akan kami bahas lebih lanjut dalam pembahasan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah ke depan,” tutupnya.

Sedangkan di Kantor Wali Kota Parepare Mahasiswa menolak diterima oleh Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto. Ia meminta akan tetap ingin di temui oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid selaku Ayahanda dari adik-adik Mahasiswa HIPMI PARE.

Mahasiswa akan kembali turun ke depan Kantor Wali Kota Parepare hingga mereka bisa di terima oleh Ayahanda mereka Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Mereka akan turun dengan full Massa yang lebih banyak melebihi hari ini.