Sengketa Tanah Wakaf Syarikat Islam Makassar Berlanjut ke Pengadilan Agama

Makassar, – Sebidang tanah wakaf milik Pimpinan Cabang Syarikat Islam Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Datuk Patimang Nomor 1, Kelurahan Kalukuang, Kota Makassar, saat ini tengah menjadi sengketa hukum.

Sejumlah warga mengklaim kepemilikan lahan tersebut dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2025/PA.Mks. Selasa, (26/2/25).

Dalam gugatan tersebut, delapan orang penggugat, termasuk Ilyas H.M. Ali Arief, SE.MM bin M. Ali Arief, menuntut pembatalan status wakaf tanah tersebut.

Sementara itu, Dr. Firdaus Anas ditetapkan sebagai tergugat pertama, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo menjadi tergugat kedua.

Sidang perkara ini telah memasuki agenda persidangan kedua dan saat ini masih dalam tahap mediasi antara kedua belah pihak.

Ketua Cabang Syarikat Islam Kota Makassar sekaligus tergugat pertama, Dr. Firdaus Anas, menegaskan bahwa tanah yang disengketakan merupakan aset Pemerintah Kota Makassar yang telah diwakafkan kepada Syarikat Islam sejak tahun 1964, pada masa kepemimpinan Alm. H.M. Dg. Patompo selaku Wali Kota Makassar saat itu.

Lahan seluas 3.000 meter persegi ini selama bertahun-tahun dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, termasuk sebagai asrama mahasiswa bagi kader Syarikat Islam yang menempuh pendidikan di Makassar.

Namun, menurut Firdaus, sejak tahun 2023, tanah wakaf tersebut tidak lagi bisa diakses untuk kepentingan sosial akibat pendudukan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal tanpa izin dari pengurus Syarikat Islam.

Menanggapi sengketa ini, Takbir, Ketua Cabang Pemuda Muslim Kota Makassar, menyayangkan terjadinya perebutan aset wakaf yang selama ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan pendidikan.

“Syarikat Islam adalah organisasi yang telah berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Kita tahu banyak tokoh pahlawan nasional berasal dari Syarikat Islam. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah turut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang sedang diperjuangkan bukan hanya sekadar tanah, tetapi juga warisan sejarah yang tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan generasi mendatang,” ujar Takbir.

Dengan berlanjutnya proses mediasi di pengadilan, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan agar tanah wakaf tersebut tetap dapat digunakan untuk kepentingan sosial sebagaimana tujuan awalnya.

Peran serta pemerintah dan pihak terkait sangat dibutuhkan untuk menjamin kejelasan hukum serta menjaga aset bersejarah ini.

Sidang selanjutnya akan menentukan arah penyelesaian kasus ini, sementara masyarakat dan pihak-pihak terkait menanti keputusan yang adil demi kepentingan bersama.