PENJABAT WALI KOTA PAREPARE : IKN, HARAPAN PEREKONOMIAN PAREPARE

NOTIFEDIA, PAREPARE — Penjabat Wali (Pj) Kota Parepare, Akbar Ali, menekankan pentingnya Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kebijakan besar yang menarik perhatian masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam pernyataannya kepada media,

Akbar Ali menyatakan bahwa IKN menjadi harapan bagi banyak kalangan, terutama di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Parepare.

Dengan kehadiran pusat pemerintahan di IKN, kita dapat mengantisipasi dampak positif berupa pergerakan ekonomi yang signifikan, melibatkan tidak hanya Kota Parepare tetapi juga wilayah-wilayah di sekitarnya.

Kota Parepare dengan posisigeografis sangat strategis di Utara Sulawesi Selatan dengan dukungan pelabuhan yang sangat memadai, tentu menjadikan Sulsel menjadi pusat bongkar muat kebutuhan akan sandang, pangan dan papan ke IKN.

“Kota Parepare akan menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah lain dan pemilik modal untuk menanamkan investasi seperti pergudangan dan peti kemas dalam mendukung aktifitas perdagangan dan perekonomian antar wilayah,” kata Akbar Ali.

Akbar Ali melanjutkan, bahwa masyarakat Kota Parepare tentunya sangat berharap IKN ini terus berlanjut dan terwujud dengan harapan dilanjutkan dengan kepemimpinan berikutnya.

“Dengan terwujudnya IKN, Kota Parepare akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan bisa mencapat 2 digit dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,93%, serta PDB/PDRB perkapita meningkat berlipat2 dari 56,16 juta pertahun pada tahun 2022,” ungkapnya.

Potensi perekonomian yang akan tumbuh dengan adanya IKN, membawa dampak positif bagi berbagai sektor.

IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas, memperkuat konektivitas antarwilayah serta memberikan peluang investasi yang signifikan.

Tentunya juga IKN tidak berjalan mulus karena beberapa kritikan dan bahkanwacana menghentikan kebijakan ini, hal ini tentunya akan mencederai kepentingan masyarakat banyak dan tidak menghargai proses yang telah dilalui melalui sistem perundang-undangan yang berlaku, pungkasnya.