Reses Komisi XII DPR RI, Andi Muzakkir Aqil Fokus Isu Listrik, Bantuan Sosial, dan Lingkungan

Notifedia.com, PAREPARE — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, SH, MH, menggelar kegiatan reses di Rumah Aspirasi Andi Muzakkir Aqil, Jalan Abu Bakar Lambogo, Rabu (24/12/2025).

Reses tersebut dihadiri masyarakat dari sejumlah kelurahan di Kota Parepare. Turut hadir pula mitra kerja Komisi XII DPR RI, yakni perwakilan PT PLN (Persero), antara lain Manager UP3 PLN Akbar dan Manager ULP Mattirotasi, Adriani.

Dalam sesi dialog, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Penanya pertama, Bu Asia, selaku RT di Kelurahan Bukit Indah, menyoroti persoalan penggantian kWh meter listrik yang dinilai kurang disosialisasikan. Ia menyampaikan kekhawatiran warga bahwa penggantian meteran akan berdampak pada kenaikan biaya listrik.

Selain itu, Bu Asia juga menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial seperti PKH dan BPNT yang dinilai belum tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pihak RT bersama Dinas Sosial telah melakukan verifikasi dan survei lapangan, namun bantuan yang turun dinilai tidak sesuai dengan data warga tidak mampu.

“Data sudah diverifikasi, tapi yang menerima bantuan itu-itu saja. Dinas sosial bilang datanya dari pusat, jadi kami mohon Pak DPR bisa membantu agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Penanya kedua, Erni Tijayusup dari Kelurahan Ujung Baru, menyampaikan aspirasi terkait minimnya penerangan jalan umum di sejumlah titik, seperti di Jalan Andi Ajaib, Jalan Sanawiya, dan Jalan Haji Muhammad Tika Arsa. Kondisi gelap tersebut, menurutnya, memicu pembuangan sampah liar dan rawan kecelakaan.

Sementara itu, penanya ketiga, Arifin dari Kelurahan Bukit Indah, mengeluhkan rumah tidak layak huni di wilayah RT 1 yang belum tersentuh bantuan perbaikan rumah.

Ia juga menyoroti persoalan persampahan di wilayah Soreang, yang disebutnya tidak lagi memiliki tempat pembuangan sampah sehingga warga terpaksa membuang sampah di pinggir jalan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andi Muzakkir Aqil menjelaskan bahwa penggantian kWh meter listrik merupakan bagian dari program peremajaan PLN guna mencegah gangguan teknis dan risiko kebakaran.

“Penggantian meteran itu pembaruan. Meter lama diganti baru, bukan untuk menaikkan tarif. Pasca bayar tetap pasca bayar, prabayar tetap prabayar. Kalau mau pindah ke prabayar juga gratis,” jelasnya.

Terkait bantuan sosial, Andi Muzakkir Aqil mengakui masih adanya persoalan data. Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah harus berbasis data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga perlu pembaruan dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kita akan komunikasikan dengan pemerintah daerah dan wali kota agar data bantuan sosial diperbaharui, supaya benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk persoalan penerangan jalan dan persampahan, ia berkomitmen akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama PLN, Dinas Perhubungan dalam hal ini Uptd Lampu Jalan, dan Dinas Kebersihan.

Bahkan, ia membuka peluang pemasangan lampu jalan tenaga surya (solar cell) di titik-titik rawan serta penataan kembali lokasi tempat sampah dan pengadaan gerobak atau motor sampah.

“Kalau gelap, sampah biasanya makin banyak. Insya Allah, titik-titik yang disampaikan tadi akan kita tangani,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.

Sementara itu, Manager UP3 PLN Akbar menegaskan bahwa penggantian kWh meter merupakan program resmi PLN, khususnya untuk meter yang telah berusia di atas 20 tahun.

“Penggantian ini gratis, tidak dipungut biaya. Kami juga akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat tidak khawatir,” jelasnya.

Reses tersebut menjadi wadah dialog langsung antara wakil rakyat, mitra kerja, dan masyarakat, sekaligus mempertegas komitmen DPR RI dalam menindaklanjuti aspirasi warga di daerah pemilihan.