Beranda » Hukum & Kriminal » HMI Sektor Timur Bongkar Transparansi DPRD Parepare: Perubahan Perda Dipertanyakan, Dokumen Pembahasan Tak Kunjung Dibuka

HMI Sektor Timur Bongkar Transparansi DPRD Parepare: Perubahan Perda Dipertanyakan, Dokumen Pembahasan Tak Kunjung Dibuka

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Notifedia.com, PAREPARE — Proses perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kembali menuai sorotan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sektor Timur menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Parepare, Selasa (6/10/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti transparansi serta akuntabilitas lembaga legislatif dalam proses perubahan regulasi tersebut.

Sorotan utama HMI bukan hanya menyangkut substansi perubahan Perda, tetapi juga proses pembahasan dan pengambilan keputusan di DPRD Kota Parepare.

HMI mempertanyakan keberadaan dan keterbukaan sejumlah dokumen penting, mulai dari naskah akademik, bukti partisipasi publik, kajian keadilan usaha, daftar kehadiran anggota dalam pembahasan, risalah rapat hingga dokumen pengambilan keputusan.

Ketua HMI Komisariat STAIN Parepare, Arif Sulaeman, menilai keterbukaan dokumen menjadi penting karena Perda tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha masyarakat, pedagang kecil, pasar rakyat dan pelaku UMKM.

“Kami mempertanyakan dasar perubahan Perda ini. Mana naskah akademiknya? Mana bukti partisipasi publiknya? Mana hasil kajian keadilan usaha yang memastikan kebijakan ini tidak semakin menekan masyarakat kecil?” tegas Arif.

Dalam aksi tersebut, HMI juga menyoroti respons anggota DPRD Kota Parepare, Kamaludin Kadir.

Menurut Arif, ketika massa aksi meminta dokumen yang menjadi dasar proses perubahan Perda, pihak DPRD yang ditemui belum mampu menunjukkan secara terbuka dokumen-dokumen yang dipersoalkan tersebut.

Kondisi itu dinilai HMI menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana proses legislasi di DPRD Parepare dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Ketika kami meminta bukti konkret terkait hasil perubahan Perda ini, Saudara Kamaludin Kadir tidak mampu mempertanggungjawabkan dan memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar perubahan tersebut. Bagi kami, ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keterbukaan proses pengambilan keputusan di internal DPRD,” ujar Arif.

HMI menilai DPRD sebagai lembaga yang membawa mandat rakyat semestinya tidak menjadikan dokumen pembentukan Perda sebagai sesuatu yang sulit diakses masyarakat.

Terlebih, jika regulasi tersebut berpotensi memengaruhi pola perdagangan, keberadaan pasar rakyat, toko swalayan serta ruang usaha masyarakat kecil.

HMI Sektor Timur juga memperingatkan adanya potensi ketimpangan apabila perubahan regulasi tidak dibarengi kajian yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap pedagang kecil dan UMKM.

Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, kebijakan pemerintah dan DPRD harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dengan perlindungan ekonomi masyarakat kecil.

“Kami tidak anti-investasi dan tidak anti-pembangunan. Yang kami tuntut adalah keadilan. Jangan sampai regulasi memberikan ruang semakin besar kepada pemilik modal, sementara pedagang kecil dan UMKM kehilangan ruang untuk bertahan,” tegasnya.

Menurut HMI, perubahan Perda seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan setelah aturan tersebut diterapkan.

Karena itu, DPRD dinilai perlu membuka kepada publik bagaimana proses pembahasan dilakukan, siapa saja yang terlibat, apa dasar kajiannya, serta bagaimana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses tersebut.

HMI Sektor Timur mendesak DPRD Kota Parepare membuka seluruh dokumen pembahasan perubahan Perda dan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menguji serta mengawasi proses pembentukan regulasi.

Bagi HMI, keterbukaan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat yang memberikan mandat politik kepada para wakil rakyat.

“Kami tidak datang ke DPRD untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menagih pertanggungjawaban. Jika Perda ini dibuat atas nama rakyat, maka seluruh prosesnya juga harus bisa dilihat dan diuji oleh rakyat. Jangan jadikan regulasi sebagai ruang gelap kepentingan,” tutup Arif.

HMI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta DPRD Parepare memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh tahapan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017.

Rekomendasi Untuk Anda

Kemenbud RI Pastikan Dukungan Penuh untuk AMI Awards 2026, Apresiasi 29 Tahun Perjalanan Musik Indonesia

Kemenbud RI Pastikan Dukungan Penuh untuk AMI Awards 2026, Apresiasi 29 Tahun Perjalanan Musik Indonesia

  • 28 Oktober 2026 21:02 WITA
  • HKH

Notifedia.com, MAKASSAR – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI) memastikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 4 November 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan RI Fadly Zon saat menghadiri konferensi pers bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Ketua Umum Yayasan AMI […]

Pemkot dan Forkopimda Cek Kualitas Beras Bantuan, Tasming Apresiasi Sinergi Bulog Parepare

Pemkot dan Forkopimda Cek Kualitas Beras Bantuan, Tasming Apresiasi Sinergi Bulog Parepare

  • 12 Agustus 2026 15:15 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat Kota Parepare dalam kondisi aman. Kepastian itu disampaikan saat dirinya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pemeriksaan kualitas bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Gudang Bulog Parepare, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Rabu (12/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, […]

Babinsa Galung Dampingi Vaksinasi Sapi Warga, Dukung Pencegahan Penyakit Ternak

Babinsa Galung Dampingi Vaksinasi Sapi Warga, Dukung Pencegahan Penyakit Ternak

  • 4 September 2026 16:42 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, Barru – Upaya menjaga kesehatan hewan ternak terus dilakukan melalui sinergi antara aparat kewilayahan dan instansi terkait. Babinsa Desa Galung, Koptu Muh. Iqbal, turut mendampingi petugas Dinas Peternakan dalam pelaksanaan vaksinasi sapi milik warga di wilayah binaannya, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan terhadap penyebaran penyakit pada hewan ternak sekaligus memastikan […]

Emosi Memuncak Saat Rekonstruksi, Keluarga Korban Penikaman Tikala Nyaris Kejar Pelaku

Emosi Memuncak Saat Rekonstruksi, Keluarga Korban Penikaman Tikala Nyaris Kejar Pelaku

  • 10 Agustus 2026 19:21 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, TORAJA UTARA – Suasana rekonstruksi kasus penikaman yang menewaskan Elius Sonda Randanan (19) di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, berlangsung tegang. Emosi keluarga korban memuncak saat melihat langsung para terduga pelaku memperagakan kembali sejumlah adegan dalam perkara tersebut yang berlangsung di Kantor Polres Toraja Utara. Senin, 10/8/26. Tak mampu menahan amarah dan rasa kehilangan, […]

Tiket di PELNI Parepare Dipertanyakan, Warga Mengaku Dipersulit dan Soroti Harga Travel

Tiket di PELNI Parepare Dipertanyakan, Warga Mengaku Dipersulit dan Soroti Harga Travel

  • 10 Agustus 2026 12:13 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Pelayanan pembelian tiket kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) di Kota Parepare kembali menjadi sorotan. Seorang calon penumpang mengaku kesulitan mendapatkan tiket kapal Lambelu tujuan Baubau, Sulawesi Tenggara, meski dirinya telah datang langsung ke kantor PELNI untuk membeli tiket dengan harga resmi. Senin, 10/8/26. Calon penumpang tersebut, Roma, awalnya mendatangi kantor PELNI […]

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui Bersama, Pemkot Parepare Apresiasi Dukungan DPRD

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui Bersama, Pemkot Parepare Apresiasi Dukungan DPRD

  • 6 Juli 2026 15:29 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare bersama Pemerintah Kota Parepare resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (6/7/2026). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, didampingi dua wakil ketua DPRD. Hadir pula Wakil Wali Kota Parepare, […]

Kejari Parepare Musnakan Barang Bukti, Kasus Narkotika Jadi Perkara Dominan:  Putusan Seumur Hidup

Kejari Parepare Musnakan Barang Bukti, Kasus Narkotika Jadi Perkara Dominan: Putusan Seumur Hidup

  • 31 Agustus 2026 11:33 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE, — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kejari Kota Parepare, Senin (31/8/2026). Pemusnahan ini merupakan kegiatan kedua yang dilaksanakan Kejari Parepare sepanjang tahun 2026. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum […]

Penertiban PKL Musiman Di Dekat Jembatan Sumpang, Pemkot Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

Penertiban PKL Musiman Di Dekat Jembatan Sumpang, Pemkot Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

  • 10 Juli 2026 15:36 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan unsur Kelurahan Lumpue melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di dekat Jembatan Sumpang. Langkah tersebut diambil lantaran adanya aduan yang masuk di layanan aduan “Lapor Pak Wali” sebanyak dua kali terkait pengguna fasilitas umum di jalan poros nasional tersebut. Kepala […]

×
×