HMI Sektor Timur Bongkar Transparansi DPRD Parepare: Perubahan Perda Dipertanyakan, Dokumen Pembahasan Tak Kunjung Dibuka
- 6 Oktober 2026 13:23 WITA
- Hukum & Kriminal
- 102
- 0
- Cetak

Notifedia.com, PAREPARE — Proses perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kembali menuai sorotan.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sektor Timur menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kota Parepare, Selasa (6/10/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti transparansi serta akuntabilitas lembaga legislatif dalam proses perubahan regulasi tersebut.

Sorotan utama HMI bukan hanya menyangkut substansi perubahan Perda, tetapi juga proses pembahasan dan pengambilan keputusan di DPRD Kota Parepare.
HMI mempertanyakan keberadaan dan keterbukaan sejumlah dokumen penting, mulai dari naskah akademik, bukti partisipasi publik, kajian keadilan usaha, daftar kehadiran anggota dalam pembahasan, risalah rapat hingga dokumen pengambilan keputusan.
Ketua HMI Komisariat STAIN Parepare, Arif Sulaeman, menilai keterbukaan dokumen menjadi penting karena Perda tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha masyarakat, pedagang kecil, pasar rakyat dan pelaku UMKM.
“Kami mempertanyakan dasar perubahan Perda ini. Mana naskah akademiknya? Mana bukti partisipasi publiknya? Mana hasil kajian keadilan usaha yang memastikan kebijakan ini tidak semakin menekan masyarakat kecil?” tegas Arif.
Dalam aksi tersebut, HMI juga menyoroti respons anggota DPRD Kota Parepare, Kamaludin Kadir.
Menurut Arif, ketika massa aksi meminta dokumen yang menjadi dasar proses perubahan Perda, pihak DPRD yang ditemui belum mampu menunjukkan secara terbuka dokumen-dokumen yang dipersoalkan tersebut.
Kondisi itu dinilai HMI menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana proses legislasi di DPRD Parepare dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Ketika kami meminta bukti konkret terkait hasil perubahan Perda ini, Saudara Kamaludin Kadir tidak mampu mempertanggungjawabkan dan memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar perubahan tersebut. Bagi kami, ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keterbukaan proses pengambilan keputusan di internal DPRD,” ujar Arif.
HMI menilai DPRD sebagai lembaga yang membawa mandat rakyat semestinya tidak menjadikan dokumen pembentukan Perda sebagai sesuatu yang sulit diakses masyarakat.
Terlebih, jika regulasi tersebut berpotensi memengaruhi pola perdagangan, keberadaan pasar rakyat, toko swalayan serta ruang usaha masyarakat kecil.
HMI Sektor Timur juga memperingatkan adanya potensi ketimpangan apabila perubahan regulasi tidak dibarengi kajian yang komprehensif mengenai dampaknya terhadap pedagang kecil dan UMKM.
Arif menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak investasi maupun pembangunan. Namun, kebijakan pemerintah dan DPRD harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dengan perlindungan ekonomi masyarakat kecil.
“Kami tidak anti-investasi dan tidak anti-pembangunan. Yang kami tuntut adalah keadilan. Jangan sampai regulasi memberikan ruang semakin besar kepada pemilik modal, sementara pedagang kecil dan UMKM kehilangan ruang untuk bertahan,” tegasnya.
Menurut HMI, perubahan Perda seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan setelah aturan tersebut diterapkan.
Karena itu, DPRD dinilai perlu membuka kepada publik bagaimana proses pembahasan dilakukan, siapa saja yang terlibat, apa dasar kajiannya, serta bagaimana aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses tersebut.
HMI Sektor Timur mendesak DPRD Kota Parepare membuka seluruh dokumen pembahasan perubahan Perda dan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menguji serta mengawasi proses pembentukan regulasi.
Bagi HMI, keterbukaan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat yang memberikan mandat politik kepada para wakil rakyat.
“Kami tidak datang ke DPRD untuk meminta belas kasihan. Kami datang untuk menagih pertanggungjawaban. Jika Perda ini dibuat atas nama rakyat, maka seluruh prosesnya juga harus bisa dilihat dan diuji oleh rakyat. Jangan jadikan regulasi sebagai ruang gelap kepentingan,” tutup Arif.
HMI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta DPRD Parepare memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh tahapan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017.
Rekomendasi Untuk Anda
Sidrap dan Parepare Dominasi Juara ORADO Tournament Kapolres Cup 2026, Kapolres Harap Lahir Atlet Domino Berprestasi
- 29 Juni 2026 09:18 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – ORADO Tournament Kapolres Cup 2026 resmi ditutup oleh Kapolres Parepare, Indra Waspada Yudha, di Baruga Paratista, Minggu (28/6/2026) malam. Turnamen yang berlangsung selama dua hari, sejak 27 hingga 28 Juni 2026, sukses digelar dengan aman, tertib, dan penuh sportivitas. Acara penutupan turut dihadiri Andi Muzakkir Aqil Anggota DPR RI, Fadly Agus Mante […]
Lebih dari 400 Travel Agent Terancam Gulung Tikar, Kerja Sama dengan PELNI Tak Diperpanjang
- 18 September 2026 08:40 WITA
Notifedia.com, Parepare — Kebijakan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI untuk tidak memperpanjang kerja sama dengan travel agent konvensional mulai mendapat sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan usaha ratusan pelaku jasa perjalanan yang selama ini menjadi mitra penjualan tiket PELNI. Rizaldy, salah seorang pengamat yang juga pelaku usaha travel agent, […]
PELNI Parepare Klarifikasi Soal Pembayaran Tiket Wajib EDC, Tegaskan Ada Banyak Pilihan Pembayaran
- 11 Agustus 2026 12:04 WITA
Notifedia.com, PAREPARE — Menanggapi pemberitaan terkait keluhan calon penumpang yang mengaku kesulitan membeli tiket kapal PELNI di Kota Parepare, Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Kota Parepare, Hari Santoso, memberikan klarifikasi melalui telpon Whatshap terkait mekanisme pembayaran tiket di kantor PELNI. Senin, 10/8/26. Hari Santoso membenarkan bahwa pembayaran tiket secara langsung di kantor PELNI […]
Kabar Baik! RSUD Andi Makkasau Parepare Kini Punya Layanan Cath Lab BPJS untuk Pasien Jantung
- 13 Juli 2026 12:46 WITA
Notifedia.com, Parepare – RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi menghadirkan layanan kateterisasi jantung (Cath Lab) yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kehadiran fasilitas medis canggih ini diharapkan menjadi solusi cepat bagi penderita penyakit jantung di wilayah Ajatappareng dan sekitarnya agar tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memberikan apresiasi […]
Penasihat Menteri Kelautan dan Wali Kota Parepare Kunjungi Kampung Nelayan Cempae
- 29 September 2026 21:22 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Warga nelayan di kawasan Kampung Nelayan atau Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Cempae, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mengaku bersyukur atas perhatian Pemerintah Kota Parepare (Pemkot Parepare) terhadap masyarakat pesisir. Apresiasi tersebut disampaikan warga saat Wali Kota Parepare Tasming Hamid bersama Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Paonganan, S.Si., mengunjungi kawasan Kampung Nelayan Cempae, […]
Unhas Kembangkan Semen dari Limbah Pertanian, Sekam Padi dan Tongkol Jagung Jadi Bahan Utama
- 15 Oktober 2026 15:40 WITA
Notifedia.com, PAREPARE– Inovasi pemanfaatan limbah pertanian menjadi material konstruksi dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Hasanuddin (Unhas). Melalui penelitian semen komposit bernama Siseli, limbah sekam padi, tongkol jagung, dan serbuk kayu diolah menjadi bahan pengikat alternatif yang berpotensi digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Inovasi tersebut diperkenalkan melalui kegiatan diseminasi yang berlangsung pada Kamis (15/10/2026), di Pudde’e, Kelurahan […]
Belasan Ribu Jiwa Terancam Narkoba, BNNP Sulsel Ungkap 40 Kasus Sepanjang 2026
- 16 September 2026 13:21 WITA
Notifedia.com, MAKASSAR — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kembali menunjukkan keseriusannya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Barang bukti hasil pengungkapan sejumlah kasus narkotika sepanjang periode Maret hingga Agustus 2026 dimusnahkan melalui prosedur hukum yang berlaku, Rabu (16/9/2026). Pemusnahan tersebut mencakup 993,1051 gram sabu dan 2.060 gram kokain yang sebelumnya telah diamankan penyidik sebagai […]
Sekda Parepare Pimpin Pemantauan Distribusi LPG 3 Kg, Pemkot Pastikan Stok Aman dan Awasi Penyaluran
- 4 Agustus 2026 14:54 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan, dengan pengawalan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amrung Agung Hamka, turun langsung melakukan pemantauan distribusi LPG 3 kilogram ke sejumlah agen dan pangkalan, Selasa. 4/8/26. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran sekaligus menelusuri penyebab meningkatnya kebutuhan LPG 3 kilogram di […]
