Norifedia.com, Parepare – Sorotan tajam terhadap lonjakan anggaran makan dan minum Wali Kota dalam Rancangan APBD 2026 di Parepare kini dipimpin langsung oleh Ketua LSM PAKAR, Tenri Wara. Senin, (4/5/26).
Ia menilai angka Rp7,2 miliar—yang naik dari Rp4,2 miliar pada 2025—sebagai sinyal serius yang tidak boleh dianggap biasa dalam tata kelola anggaran daerah.
Menurut Tenri Wara, lonjakan Rp3 miliar dalam satu tahun pada pos konsumsi kepala daerah bukan hanya soal angka, tetapi mencerminkan arah kebijakan yang perlu diuji secara terbuka.
“Ini alarm keras. Di saat efisiensi digaungkan, justru muncul pembengkakan pada belanja yang seharusnya bisa ditekan,” tegasnya.
“Jangan Abaikan Instruksi Presiden”
Tenri Wara menekankan bahwa kebijakan ini harus dilihat dalam konteks arahan nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemangkasan belanja seremonial dan konsumsi.
“Kalau pusat sudah jelas meminta efisiensi, maka daerah wajib mengikuti. Jangan sampai ada kesan bahwa instruksi itu hanya formalitas tanpa implementasi nyata,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Kepala Bappeda Parepare sebelumnya yang menyebut rapat strategis tetap bisa berjalan tanpa anggaran makan minum. Bagi PAKAR, pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa peningkatan anggaran ini tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak.
“Kalau tanpa konsumsi kegiatan tetap berjalan, maka dasar kenaikan hingga miliaran rupiah harus dijelaskan secara logis. Ini bukan sekadar kebijakan rutin, ini harus bisa diuji publik,” tambah Tenri.
Tiga Tuntutan Tegas dari Ketua PAKAR
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua LSM PAKAR, Tenri Wara menyampaikan tuntutan terbuka kepada Pemerintah Kota Parepare:
– Membuka secara rinci penggunaan anggaran Rp7,2 miliar
– Menjelaskan secara rasional dasar kenaikan signifikan
– Menjamin pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan
Ia menegaskan, tanpa transparansi, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menutup pernyataannya, Tenri Wara menegaskan bahwa fungsi kontrol masyarakat sipil tidak boleh dianggap sebagai gangguan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi.
“Ini bukan soal siapa yang salah atau benar. Ini soal akuntabilitas. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dijelaskan ke rakyat,” tegasnya.
Dengan sikap tegas Ketua LSM PAKAR Tenri Wara, tekanan terhadap Pemerintah Kota Parepare kian menguat. Kini publik menunggu: apakah akan ada penjelasan terbuka, atau justru polemik ini terus bergulir tanpa kejelasan.
