BPI KPNPA RI Sulsel Angkat Suara: Korwil Amiruddin Puji Keberanian Kejari Pangkep Bongkar Skandal Korupsi Dana Hibah Pilkada

Notifedia.com, Pangkep — Drama politik lokal di Kabupaten Pangkep memasuki babak baru yang penuh gejolak. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep resmi menetapkan dan menahan tiga pejabat tinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep terkait dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2024.

Penetapan tersangka ini sontak mengguncang struktur penyelenggara pemilu di daerah tersebut.

Namun di balik kasus yang mencoreng dunia demokrasi ini, sorotan justru mengarah pada respons cepat dan tegas dari Koordinator Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Sulawesi Selatan.

Tokoh utama yang menonjol dalam dinamika ini adalah Amiruddin, Korwil BPI KPNPA RI Sulsel, yang langsung tampil mengapresiasi langkah Kejari Pangkep.

Amiruddin tanpa ragu memuji keberanian Kejari Pangkep di bawah kepemimpinan Jhon Ilef Malamassam.

Menurutnya, keputusan cepat untuk menetapkan dan menahan tiga pejabat KPU merupakan gebrakan besar yang menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam melawan korupsi, terutama pada sektor paling vital: penyelenggaraan demokrasi.

“Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Kajari dan tim. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan komitmen Kejari Pangkep dalam memberantas korupsi, terutama yang melibatkan dana publik untuk kepentingan demokrasi,” tegas Amiruddin.

Ia menambahkan bahwa tindakan tegas ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat publik menjelang Pilkada. BPI KPNPA RI, kata Amiruddin, akan terus mengawal kasus ini sampai benar-benar tuntas tanpa kompromi.

Pada Senin malam (1/12/2025), Kejari Pangkep melakukan penangkapan mendadak terhadap tiga pejabat KPU, yakni:
Ichlas, Ketua KPU Pangkep
Muarrif, Komisioner KPU Pangkep
Agussalim, Sekretaris KPU sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Ketiganya langsung digiring ke Rutan Kelas IIB Pangkep dan resmi ditahan 20 hari ke depan.

Dalam konferensi persnya, Kajari Jhon Ilef Malamassam mengungkap praktik kolusi yang diduga dilakukan para tersangka.

Meski tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan, Ichlas dan Muarrif disebut mengintervensi proses pemilihan penyedia barang pada skema e-purchasing.

Agussalim selaku PPK justru menuruti arahan, hingga dokumen teknis yang seharusnya disusun PPK digantikan dengan dokumen yang dibuat oleh penyedia pilihan mereka.

Negosiasi harga hanya formalitas. Tujuannya diduga untuk memperoleh imbalan dari penyedia yang telah ditunjuk.

Berdasarkan audit BPKP Sulsel, kerugian negara mencapai Rp554.403.275. Kejari telah menyita uang tunai Rp205.645.803 sebagai bukti, namun masih ada kekurangan sekitar Rp300 juta yang belum dikembalikan.

Korwil BPI KPNPA RI Sulsel, Amiruddin, menegaskan bahwa lembaganya akan terus berada di garda depan dalam pengawasan anggaran publik. Ia menilai, kasus ini harus dijadikan pijakan untuk memulihkan integritas penyelenggara pemilu.

“Penetapan tersangka ini menjadi peringatan keras. Dana rakyat harus digunakan secara transparan dan akuntabel. Kami akan terus mengawal proses hukum ini hingga terang benderang,” tutup Amiruddin.

Kasus ini bukan hanya ujian bagi KPU Pangkep, tetapi juga momentum bagi lembaga-lembaga pengawas untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan tanpa noda korupsi.

Keberanian Kejari Pangkep, didukung tekanan moral dari BPI KPNPA RI Sulsel, menjadi sinyal kuat bahwa publik tidak akan tinggal diam terhadap penyalahgunaan kekuasaan.