Notifedia.com, Parepare – Aksi unjuk rasa Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB) di halaman Kantor DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa (15/5/25) berlangsung memanas.
Massa yang dipimpin Muchlis bersama orator Muhtasim dan Rahman Saleh itu menyuarakan 11 tuntutan keras kepada pemerintah pusat terkait arah kepemimpinan nasional.
Aksi diterima Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, bersama anggota dewan Sappe, Indriasari Husni, Jusfari Genda, dan Amran Hamdani. Namun, dialog yang diharapkan berjalan tenang berubah menjadi perdebatan sengit.
Dalam orasinya, KMPB menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sarat dengan “penyimpangan sistematis”, merujuk laporan investigasi yang menyoroti 18 poin pelanggaran, mulai dari pelemahan KPK, pelanggaran HAM, pembungkaman pers, hingga praktik politik dinasti.
Ketegangan meningkat saat anggota DPRD, Sappe, menanggapi aksi dengan menyoroti persoalan lokal. Ia menuding adanya pemotongan anggaran sepihak oleh pemerintah daerah tanpa persetujuan DPRD, serta mengkritisi event-event besar yang menurutnya tidak benar-benar memberdayakan UMKM.
“Jangan hanya tuding Jakarta. Di kota kita ini ada pemangkasan anggaran yang tidak jelas. Ini manipulasi,” tegas Sappe, disambut sorakan massa.
Pernyataan itu memicu reaksi keras dari orator KMPB Rahman Saleh hingga terjadi aksi dorong-dorongan. Meski demikian, suasana akhirnya kondusif setelah Yusuf Lapanna berjanji menyalurkan aspirasi tersebut ke DPR RI dan lembaga negara terkait.
