Komisi I DPRD Parepare Gelar RDP Bersama GAMAT RI, Bahas Legalitas Reklamasi dan Penerbitan SHM Lokasi H. Ibrahim Mukti
- 3 Juli 2025 12:27 WITA
- Hukum & Kriminal, Regional
- 42
- 2289
- Cetak

Notifedia.com, Parepare – Komisi I DPRD Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga GAMAT RI untuk membahas polemik legalitas reklamasi dan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Cempae, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kota Parepare, Kamis (3/7/2025).

Pertemuan ini secara khusus menyoroti kepemilikan lahan oleh H. Ibrahim Mukti yang saat ini telah dibangun secara permanen dan mencakup fasilitas olahraga seperti lapangan Sport Mini Soccer, Badminton, Rumah mewah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Kamaluddin Kadir, memimpin langsung jalannya RDP yang di dampingi oleh Anggota DPRD, Kadarusaman Mangurusi, Namri Nasir, Ahmad Zulfikar Zuhdi, turut dihadiri juga Ketua DPRD Kaharuddin Kadir sebagai kordinator, Tenaga Ahli DPRD serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Aset Daerah, serta tokoh masyarakat dan Ketua RT setempat.
Kamaluddin Kadir mengungkapkan bahwa lokasi tersebut pada awalnya adalah laut yang direklamasi secara bertahap sejak 2013 dan mulai ditimbun secara pribadi pada 2014, hingga kemudian terbit tiga Sertifikat Alas Atas (SAA) pada 2015 dengan total luas 6.435 meter persegi.

“Jika melihat riwayatnya, tanah itu adalah hasil reklamasi laut yang dilakukan oleh perorangan, bukan pemerintah. Maka menjadi penting untuk menelusuri legalitas penerbitan sertifikat di atas tanah negara,” tegas Kamaluddin.
Ketua GAMAT RI Andi Ece Mappasere dalam pemaparannya menyampaikan keraguan terhadap proses percepatan penerbitan sertifikat atas nama Hj. Fatimah Ibrahim. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara status lahan yang pada 2013 masih berupa laut, namun hanya berselang dua tahun kemudian sudah terbit sertifikat hak milik.

“Kami temukan tiga SHM yang diterbitkan atas nama Fatimah Ibrahim. Masing-masing: SHM No. 2233, No. 2882, dan No. 2513. Prosedur dan kecepatan penerbitannya sangat janggal, apalagi warga lain yang mengurus sertifikat di kawasan tersebut justru mengalami kesulitan,” ungkap Rusdianto Sudirman selaku Bidang Hukum dan legal.
Lanjut Rusdianto juga mempertanyakan legitimasi surat penguasaan lahan yang dikeluarkan oleh oknum pejabat sementara (PLT) lurah dan camat. Menurut mereka, PLT tidak memiliki kewenangan menerbitkan dokumen penguasaan tanah, sehingga menjadi cacat prosedur.
Kepala BPN Parepare Ridwan Jali Nurcahyo menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan prosedur layanan SK pemberian hak. Ia memaparkan kronologi dan dokumen pendukung atas nama Hj. Fatimah Ibrahim, termasuk proses pemisahan dari SHM induk dan catatan peralihan hak.
“Dari overlay peta dan citra udara, lokasi SHM memang sesuai dengan dokumen, namun memang perlu ada peninjauan ulang jika terdapat potensi pelanggaran administrasi atau hukum,” kata Kepala BPN.
Sementara itu, dari sisi Bidang Aset Daerah, diketahui bahwa pemerintah kota pernah melakukan reklamasi pada 2005 seluas 13,5 hektare untuk membangun akses ke pelabuhan kontainer. Namun, luasan tersebut tidak pernah dicatatkan secara utuh sebagai aset tetap Pemkot.
“Sayangnya, saat reklamasi dilakukan, tidak diikuti pengamanan aset secara fisik, administratif, maupun hukum. Inilah celah yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” ungkap perwakilan Aset Daerah.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Inspektorat Kota Parepare telah melakukan review dan merekomendasikan pembentukan tim serta penyusunan laporan kegiatan reklamasi. Hasil laporan itu nantinya akan menjadi dasar bagi BPK untuk menentukan apakah dapat dilakukan koreksi pencatatan aset dari 13,5 hektare menjadi luasan yang sah.
“Kami menunggu laporan akhir dari Dinas PU. Jika sudah rampung, akan kami konsultasikan ke BPK untuk menentukan langkah koreksi aset secara resmi,” jelas pihak Aset Daerah.
Di akhir rapat, Komisi I menegaskan akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi penguasaan ilegal atas aset negara. Komisi juga meminta seluruh pihak terkait untuk terbuka dalam memberikan data dan bersedia dilakukan audit menyeluruh.
“Isu ini bukan hanya soal individu, tapi menyangkut kepentingan publik dan pengelolaan aset negara. Kita harus menjamin prosesnya berjalan transparan dan sesuai aturan hukum,” tutup Kamaluddin Kadir.
Komentar (2289)
Rekomendasi Untuk Anda
Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim 1405 Parepare Gelar Bakti Kesehatan dan Bazar
- 23 September 2026 08:51 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026, Kodim 1405/Parepare menggelar sejumlah kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Makodim 1405/Parepare, Jalan Jenderal A. Yani Km 4, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selasa (22/9/2026), tersebut dikemas dalam bentuk bakti kesehatan dan bazar. Dandim […]
Wali Kota Tasming Hamid Sampaikan Selamat Dies Natalis ke-70 Universitas Hasanuddin
- 11 September 2026 21:00 WITA
Notifedia.com, MAKASSAR – Wali Kota Parepare Tasming Hamid menghadiri Rapat Terbuka Upacara Dies Natalis ke-70 Universitas Hasanuddin (Unhas) di Baruga A.P. Pettarani, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Tasming Hamid menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Dies Natalis ke-70 Universitas Hasanuddin. Tasming Hamid berharap Universitas Hasanuddin terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada […]
Kapolres Sidrap Hadiri Latihan Penerjunan Statik Yonif 431 di Desa Sereang
- 10 September 2026 12:04 WITA
Notifedia.com, SIDRAP — Kapolres Kabupaten Sidrap AKBP Indra Waspada Yudha turut menghadiri kegiatan Latihan Penerjunan Statik yang dirangkaikan dengan kegiatan Bakti Sosial dan Pesta Panen di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kamis (10/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin Divisi 3 Kostrad dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan prajurit. Pada pelaksanaan kali […]
Gas Melon Kembali Melimpah, Pemkot Parepare Minta Warga Laporkan Penjual Nakal yang Jual di Atas HET
- 3 Agustus 2026 10:25 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Setelah sempat dikeluhkan langka di sejumlah titik, pasokan LPG subsidi 3 kilogram di Kota Parepare kini dipastikan kembali normal. Pemerintah Kota Parepare meminta masyarakat tidak lagi panik membeli gas melon dan mengajak warga ikut mengawasi praktik penjualan yang merugikan konsumen. Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarung Agung Hamka menegaskan, distribusi LPG 3 kilogram […]
RDP FKM Parepare: Kominfo Akui SOP Belum Komprehensif, Tenaga Ahli Hukum DPRD Dorong Perwali Kerja Sama Media
- 17 November 2026 17:28 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Forum Komunikasi Media (FKM) Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Parepare di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Selasa (17/11/2026). RDP tersebut menjadi momentum bagi insan pers untuk membongkar sejumlah persoalan dalam tata kelola kerja sama publikasi Pemerintah Kota Parepare dengan perusahaan media massa. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat […]
Pemkot Parepare – KPPU Kolaborasi Ciptakan Iklim Usaha Kompetitif dan Berkeadilan
- 14 September 2026 21:07 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare (Pemkot Parepare) memperkuat sinergi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI Kanwil VI Makassar dalam mengawal persaingan usaha yang sehat sekaligus memastikan kemitraan yang adil bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu mengemuka saat Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menerima kunjungan rombongan KPPU RI Kanwil VI […]
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui Bersama, Pemkot Parepare Apresiasi Dukungan DPRD
- 6 Juli 2026 15:29 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare bersama Pemerintah Kota Parepare resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (6/7/2026). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, didampingi dua wakil ketua DPRD. Hadir pula Wakil Wali Kota Parepare, […]
PELNI Parepare Klarifikasi Soal Pembayaran Tiket Wajib EDC, Tegaskan Ada Banyak Pilihan Pembayaran
- 11 Agustus 2026 12:04 WITA
Notifedia.com, PAREPARE — Menanggapi pemberitaan terkait keluhan calon penumpang yang mengaku kesulitan membeli tiket kapal PELNI di Kota Parepare, Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Kota Parepare, Hari Santoso, memberikan klarifikasi melalui telpon Whatshap terkait mekanisme pembayaran tiket di kantor PELNI. Senin, 10/8/26. Hari Santoso membenarkan bahwa pembayaran tiket secara langsung di kantor PELNI […]

Saat ini belum ada komentar