LSM PAKAR Ancam Aksi Besar! Bongkar Penyewaan HP, Rentenir, dan Sabu di Lapas Parepare

Notifedia.com, Parepare — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Parepare kembali menjadi pusat sorotan tajam publik. Hasil investigasi tim independen menguak adanya praktik-praktik ilegal yang disebut terstruktur dan telah berlangsung lama. Temuan ini semakin menegaskan bahwa fungsi pemasyarakatan sebagai lembaga rehabilitasi sosial telah mengalami degradasi serius.

1. Penyewaan HP dan Kuota: Bisnis Gelap Komunikasi di Balik Jeruji
Praktik penyewaan handphone secara diam-diam kepada warga binaan disebut menjadi salah satu bisnis gelap paling menguntungkan di dalam Lapas. Tidak hanya perangkat, jasa penyewaan tersebut turut menyediakan kuota internet, yang dikendalikan oleh napi-napi berpengaruh dengan dugaan pembiaran oleh oknum petugas.

“Ini menciptakan kasta sosial baru di dalam penjara. Yang punya uang bisa hidup mewah, yang miskin hanya jadi objek eksploitasi,” ungkap seorang pengamat pemasyarakatan yang menolak disebutkan namanya.

2. Rentenir Ala Penjara: Utang Berbunga Tinggi Picu Kekerasan
Lebih jauh, ditemukan sistem rentenir dengan bunga mencekik—mencapai 20% per minggu. Korban yang gagal membayar tak hanya diintimidasi, tapi juga bisa dijadikan budak kerja oleh kelompok napi tertentu.

“Ini bukan sekadar pelanggaran moral, tapi bentuk kekerasan struktural dalam sistem pemasyarakatan. Bahkan diduga ada oknum petugas yang menerima bagian dari praktik ini,” beber seorang sumber lapangan.

3. Sabu Rp 50.000: Bukti Nyata Jaringan Kriminal Terorganisir
Yang paling mengkhawatirkan, investigasi menemukan peredaran sabu dengan harga sangat murah hanya Rp 50.000 per paket. Ini mengindikasikan adanya jaringan narkoba yang terorganisir dan kuat di dalam tembok Lapas Parepare.

“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini pembiaran sistematis. Lapas bukan lagi tempat pembinaan, tapi jadi pusat distribusi narkotika murah,” kata Tenri Wara, Ketua LSM Pemerhati Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Represi (PAKAR).

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu (31/7), Tenri menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menuding Lapas Parepare mengalami “pembusukan moral institusional” dan berjanji akan melayangkan laporan resmi ke Kementerian Hukum dan HAM pusat.

“Kami juga akan gelar aksi damai di depan Lapas Parepare dan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel dalam waktu dekat. Ini bentuk perlawanan sipil terhadap praktik ilegal di institusi negara,” tegasnya.

Empat Tuntutan LSM PAKAR:
– Evaluasi total terhadap Kepala Lapas dan seluruh jajaran petugas yang terlibat.
– Audit internal menyeluruh oleh Kemenkumham serta pengawasan dari Ombudsman dan Komnas HAM.
– Penempatan petugas baru yang bersih, profesional, dan berintegritas.
– Penegakan hukum tegas terhadap pelaku praktik rentenir dan peredaran narkoba di dalam lapas.

Apa yang terjadi di Lapas Kelas II Parepare bukan lagi soal pelanggaran disiplin internal. Ini adalah refleksi dari kegagalan sistem pemasyarakatan nasional. Bila tak ada tindakan serius dari pemerintah, maka kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pemasyarakatan bisa runtuh total.

“Kami tak akan berhenti sampai sistem ini dibersihkan,” pungkas Tenri Wara dengan nada tegas.