RS Ainun Habibie Tanggapi Penolakan: Sistem Parkir Digital Demi Transparansi dan Peningkatan PAD

Parepare – Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Kota Parepare bersama sejumlah pekerja parkir Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie menggelar aksi penolakan terhadap implementasi sistem pengelolaan parkir baru yang diberlakukan oleh rumah sakit.

Aksi ini menjadi sorotan setelah adanya penolakan serta aksi unjuk rasa maka itu dilangsungkannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. Jum,at, (27/12/24).

Pihak Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan baru ini.

Latar Belakang Kebijakan Baru

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Sukmawati, ST., M.I.Kom selaku Humas RS Dr. Hasri Ainun Habibie, perubahan sistem pengelolaan parkir bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parepare.

Kebijakan ini juga diambil berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan sumber pendapatan pajak, termasuk sektor perparkiran.

Adapun kebijakan ini melibatkan implementasi sistem parkir berbasis digital, yang diharapkan mampu memberikan pengalaman parkir yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Langkah Rumah Sakit

Dalam upaya memastikan transisi berjalan lancar, rumah sakit telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Rumah sakit menjalin komunikasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pengelola parkir profesional.

2. Peningkatan Keamanan dan Pelayanan: Sistem parkir baru dilengkapi teknologi modern seperti CCTV dan perangkat digital untuk meningkatkan keamanan.

3. Penyediaan Informasi: Informasi tarif dan aturan baru disampaikan melalui berbagai saluran resmi rumah sakit.

4. Dialog dengan Pihak Terdampak: Rumah sakit mengedepankan penyelesaian konflik secara bijak, termasuk dialog dengan para pekerja parkir yang terdampak kebijakan ini.

Manfaat Kebijakan

Pihak rumah sakit meyakini bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Parepare, khususnya dalam hal optimalisasi PAD yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.

Tanggapan DPRD

DPRD menyatakan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini dan mengutamakan penyelesaian konflik secara damai.

Diharapkan, semua pihak dapat mencapai titik temu demi kepentingan bersama.

Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat Parepare menantikan hasil nyata dari implementasi sistem digital yang diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan parkir, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana pihak-pihak terkait dapat mengelola perubahan ini secara adil dan transparan.