Viral Ucapan “Halal Darahnya” terhadap Media, Wali Kota Parepare Disorot: Kritik Pers Dianggap Ancaman?

Notifedia.com, PAREPARE – Pernyataan kontroversial Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyinggung frasa “halal darahnya” dalam sebuah forum resmi pemerintahan kini menjadi sorotan.

Rekaman audio yang beredar luas di tengah masyarakat dan kalangan insan pers itu memantik pertanyaan serius tentang bagaimana pemerintah daerah memandang kritik media sebagai bagian dari kontrol terhadap kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tasming saat memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium Habibie Ainun, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).

Dalam rekaman yang beredar, Tasming tampak menyoroti sikap sejumlah media lokal yang masih melontarkan kritik terhadap pemerintahannya, meskipun disebut telah menjalin kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah.

Namun, yang kemudian menjadi persoalan bukan semata-mata kritik terhadap media yang menjalin kerja sama, melainkan pilihan diksi yang digunakan seorang kepala daerah ketika menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pemberitaan.

“Jadi, Pak Kadis AA, BB tidak ada istilah abu-abu. Di agama saja itu tidak ada istilah Bali Bella’ (bermuka dua). Bali Bella’ itu haram itu, halal darahnya itu yang Bali Bella. Tidak ada Pak, Bali Bella,” demikian petikan pernyataan Tasming dalam rekaman tersebut.

Ucapan itu sontak mengundang reaksi. Sebab, dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan, apalagi alasan untuk melontarkan ungkapan yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keselamatan pihak lain.

Pers memiliki mandat menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus kontrol sosial. Karena itu, keberadaan media tidak semestinya diukur dari seberapa patuh pemberitaannya terhadap pemerintah, melainkan dari independensi, akurasi, dan keberaniannya menyampaikan fakta kepada publik.

Persoalan ini juga membuka kembali perdebatan mengenai batas antara kemitraan pemerintah dan media. Kontrak kerja sama publikasi tidak boleh dimaknai sebagai kontrak untuk membatasi kritik, mengatur sudut pandang pemberitaan, atau menuntut media menjadi corong kekuasaan.

Pemerintah daerah tentu memiliki hak memberikan klarifikasi, membantah informasi yang dianggap tidak benar, bahkan menempuh mekanisme hukum apabila merasa dirugikan.

Namun, respons terhadap kritik semestinya dilakukan melalui argumentasi, data, transparansi, dan mekanisme yang berlaku, bukan melalui diksi yang berpotensi menimbulkan ketakutan.

Jurnalis Parepare, Darwiaty Dalle, menilai pernyataan Tasming Hamid telah mencederai profesi jurnalis dan martabat media di Kota Parepare.

“Dengan arogan, Tasming terang-terangan melontarkan pernyataan provokatif mengancam keselamatan jurnalis bahkan menghalalkan darah media yang mengkritik pemerintahannya,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Darwiaty menegaskan, seorang kepala daerah sekaligus pelayan publik seharusnya menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik, terlebih apabila kritik tersebut disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat.

“Pelaksana pemerintahan di Kota Parepare mesti sadar, bahwa bekerja untuk melayani masyarakat termasuk kebutuhan keterbukaan informasi untuk publik melalui jurnalis,” ungkapnya.

Pernyataan seorang kepala daerah tentu memiliki bobot yang berbeda dibandingkan ucapan masyarakat biasa. Setiap kalimat yang disampaikan dalam forum pemerintahan dapat memengaruhi persepsi publik, terlebih ketika menyangkut profesi yang memiliki fungsi mengawasi jalannya kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan bagi kemerdekaan pers. Pasal 3 menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers serta melindungi pers dari tindakan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik.

Artinya, pemerintah tidak harus selalu sepakat dengan pemberitaan media. Namun, ketidaksepakatan itu tidak boleh berubah menjadi tekanan terhadap independensi pers.

Jika pemberitaan dianggap keliru, tersedia ruang hak jawab, hak koreksi, dan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Kini, publik menunggu sikap dan penjelasan terbuka dari Wali Kota Parepare atas pernyataan yang telanjur menjadi perbincangan tersebut. Apakah ada penjelasan mengenai konteks penggunaan frasa itu? Apakah Tasming bersedia memberikan klarifikasi sekaligus memastikan bahwa tidak ada ancaman terhadap keselamatan jurnalis dan pekerja media?

Sebab, pemerintah yang kuat tidak diukur dari seberapa sedikit kritik yang terdengar, melainkan dari seberapa besar keberaniannya menerima koreksi.

Pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah salah satu instrumen demokrasi yang memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik. Dan kritik, selama berlandaskan fakta serta kode etik jurnalistik, bukanlah kejahatan yang harus ditakuti.