Dugaan Skandal di Balik Pelantikan 59 Pejabat Eselon II DKI: Pimpinan DPRD dan Sekda Dituding Bermain Proyek

JAKARTA – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) lalu, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Pramono Anung di Balai Agung, Balai Kota DKI, diwarnai dugaan praktik kecurangan dan permainan proyek.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW mengungkap, proses seleksi diduga “disusupi” oleh Pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI berinisial MM. Keduanya disebut berkolaborasi meloloskan sekitar 20 pejabat dari 59 yang dilantik.

“Sekitar 20 pejabat yang dilantik itu orang dekat IM. Dia bekerja sama dengan Sekda MM untuk meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Pak Pramono tidak mengetahui adanya permainan di belakang itu,” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Informasi tersebut, kata SW, diperoleh dari empat anggota DPRD DKI Jakarta berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Dugaan skandal ini juga menyeret nama seorang perempuan berinisial DDY, yang disebut sebagai kekasih IM, serta tangan kanannya berinisial HMT yang berperan sebagai operator.

“IM ditugaskan oleh DDY untuk menempatkan pejabat eselon II agar bisa mengatur proyek bersama HMT. Operator ini kerap didampingi staf gubernur berinisial UDN dan WSN, yang sering terlihat masuk ke ruangan Sekda MM,” ungkap SW.

SW bahkan menuding IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, dan kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. Ia juga mengklaim, IM mendapatkan backup dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan pejabat Pemprov.

“Dengan dukungan itu, IM leluasa memanggil dan memaksa kepala dinas, Dirut BUMD, dan kontraktor untuk mengikuti skenarionya,” tegas SW.

Pelantikan tersebut sejatinya dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Keputusan Menteri Dalam Negeri, hingga Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025. Resminya, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Namun SW mengingatkan, kelompok yang disebutnya “komplotan” ini diduga sudah bersiap mengatur pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang, terutama untuk jabatan strategis seperti camat, lurah, dan dinas teknis.

“Pak Gubernur harus lebih waspada agar tidak kecolongan lagi,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, IM, MM, maupun pihak terkait lainnya belum memberikan tanggapan resmi.