Beranda » Regional » GURU PPPK DIGAJI NOL DI KOTA PAREPARE: KEGAGALAN SISTEM ATAU KELALAIAN PEMDA?

GURU PPPK DIGAJI NOL DI KOTA PAREPARE: KEGAGALAN SISTEM ATAU KELALAIAN PEMDA?

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Notifedia.com, Parepare — Sebuah ironi besar terjadi di tengah upaya reformasi birokrasi nasional. Sebanyak 139 guru PPPK Paruh Waktu di Kota Parepare yang telah resmi menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN), justru tidak menerima gaji selama empat bulan, sejak Januari hingga April 2026.

Kondisi ini bukan sekadar keterlambatan administratif. Ini adalah indikasi kuat kegagalan tata kelola kebijakan publik yang berdampak langsung pada sektor paling fundamental: pendidikan.

Para guru tersebut diangkat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Secara hukum, status mereka jelas. Namun secara ekonomi, mereka berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Sebelumnya, saat masih berstatus honorer, penghasilan mereka ditopang melalui Dana BOS. Namun setelah resmi menjadi ASN, skema tersebut tidak lagi diperbolehkan, sementara APBD Kota Parepare belum menyediakan pos pengganti.

Hasilnya menjadi paradoks: Negara mengangkat, tetapi gagal membayar.

Benturan Kebijakan Pusat dan Daerah
Permasalahan ini mencerminkan ketidaksinkronan serius antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat mendorong percepatan pengangkatan PPPK sebagai solusi penataan tenaga honorer. Namun, kebijakan tersebut tidak diiringi dengan:

– regulasi teknis yang matang
– skema pembiayaan yang jelas
– kesiapan fiskal daerah

Di sisi lain, pemerintah daerah termasuk Kota Parepare terjebak pada keterbatasan anggaran, khususnya dalam memenuhi batas maksimal belanja pegawai dalam APBD.

Sejak awal, skema PPPK Paruh Waktu memang menuai kritik. Di sejumlah daerah, termasuk Parepare, muncul dugaan bahwa pembiayaan PPPK dialihkan ke pos Belanja Barang dan Jasa agar tidak membebani belanja pegawai secara administratif.

Namun praktik ini justru menimbulkan masalah baru: ketidakpastian pembayaran dan kekosongan hukum.

Hingga April 2026, regulasi teknis pembayaran belum juga final. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan diluncurkan tanpa kesiapan implementasi.

Ketua LSM PAKAR, Tenri Wara, menilai kasus ini sebagai bentuk kegagalan serius dalam perencanaan kebijakan. Saat memberikan tanggapan. Jum’at (24/4/26).

“Ini bukan sekadar persoalan teknis atau administrasi. Ini kegagalan perencanaan yang sangat mendasar. Pemerintah pusat dan daerah sama-sama lalai membaca dampak kebijakan. Guru dijadikan korban dari sistem yang tidak siap,” tegas Tenri Wara.

Ia juga menyoroti bahwa skema PPPK Paruh Waktu berpotensi menjadi jalan pintas kebijakan yang justru mengorbankan kepastian hak ASN.

“Kalau negara sudah menetapkan status ASN, maka haknya tidak boleh ditunda, apalagi dihilangkan. Ini menyangkut martabat profesi guru,” tambahnya.

Di balik angka 139 guru, tersimpan realitas sosial yang mengkhawatirkan:

– Guru terpaksa berutang untuk kebutuhan sehari-hari
– Tekanan psikologis meningkat
– Fokus mengajar terganggu
– Kualitas pembelajaran menurun
– Kepercayaan publik terhadap sistem ASN tergerus

Situasi ini tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan di daerah.

Kasus ini memunculkan pertanyaan besar:
Apakah ini murni kegagalan sistem nasional, atau kelalaian pemerintah daerah?

Jawabannya kemungkinan merupakan kombinasi keduanya. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pembiaran yang terus berlangsung tanpa solusi konkret.

Kasus Parepare kini menjadi alarm nasional. Sejumlah langkah mendesak perlu segera diambil:

– Penetapan regulasi teknis pembayaran PPPK secara nasional
– Intervensi fiskal dari pemerintah pusat
– Transparansi penganggaran di daerah
– Evaluasi menyeluruh skema PPPK Paruh Waktu

Jika guru sebagai pilar utama pendidikan dibiarkan tanpa penghasilan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan mereka, tetapi masa depan generasi bangsa.

Kasus di Kota Parepare adalah cermin keras: ketika kebijakan tidak matang, yang runtuh bukan sistem melainkan manusia di dalamnya.

Rekomendasi Untuk Anda

HUT ke-81 RI di Parepare Berlangsung Khidmat, Tasming Hamid Pimpin Upacara di Lapangan Andi Makkasau

HUT ke-81 RI di Parepare Berlangsung Khidmat, Tasming Hamid Pimpin Upacara di Lapangan Andi Makkasau

  • 17 Agustus 2026 15:26 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Parepare berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Upacara dengan tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” digelar di Alun-alun Kota, Lapangan Andi Makkasau, Senin (17/8/2026). Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara diikuti berbagai unsur pemerintahan, TNI, Polri, organisasi kepemudaan, […]

Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim 1405 Parepare Gelar Bakti Kesehatan dan Bazar

Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim 1405 Parepare Gelar Bakti Kesehatan dan Bazar

  • 23 September 2026 08:51 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026, Kodim 1405/Parepare menggelar sejumlah kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Makodim 1405/Parepare, Jalan Jenderal A. Yani Km 4, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Selasa (22/9/2026), tersebut dikemas dalam bentuk bakti kesehatan dan bazar. Dandim […]

PENYIMPANGAN ETIKA POLITIK TERSTRUKTUR DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MA

PENYIMPANGAN ETIKA POLITIK TERSTRUKTUR DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MA

  • 8 Oktober 2026 07:10 WITA
  • notifedia

Ketika Putusan Pengadilan Dihadapkan pada Kalkulasi Kekuasaan Oleh: AmranPengurus ORDA ICMI Kota Parepare Dalam negara hukum, putusan pengadilan bukan sekadar dokumen yang selesai dibacakan di ruang sidang. Putusan pengadilan merupakan bagian penting dari mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum. Karena itu, ketika Mahkamah Agung (MA) melalui kewenangan hak uji materiil menyatakan […]

Aliansi Ormas Lintas Generasi Parepare Gelar Aksi “Selamatkan Indonesia”, Sampaikan 10 Tuntutan

Aliansi Ormas Lintas Generasi Parepare Gelar Aksi “Selamatkan Indonesia”, Sampaikan 10 Tuntutan

  • 20 Agustus 2026 10:55 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Aliansi Ormas Lintas Generasi Kota Parepare menggelar aksi demonstrasi dan mimbar bebas bertajuk “Parepare Bergerak, Aksi Merdeka Selamatkan Indonesia”, Kamis (20/8/2026). Aksi tersebut diawali di Jalan Delima, samping Islamic Center Kota Parepare, sebelum massa bergerak menuju Kantor DPRD Kota Parepare untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam orasinya, Jenlap aksi Muchtasim Ari […]

Pemkot Parepare Jalin Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik

Pemkot Parepare Jalin Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik

  • 13 Oktober 2026 23:00 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare menjalin kerja sama dengan PT Japri Pay Nusantara melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pemanfaatan lahan Barang Milik Daerah (BMD) untuk pemasangan stasiun pengisian daya (charging station) dan stasiun penukaran baterai (battery swap station) V-Green. Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Makassar, Selasa (13/10/2026). Kerja sama ini menjadi salah satu […]

Antween Fest 2026 Dapat Dukungan Wali Kota dan Kapolres Parepare, Panitia Paparkan Konsep Last Memory to R-Ween JR

Antween Fest 2026 Dapat Dukungan Wali Kota dan Kapolres Parepare, Panitia Paparkan Konsep Last Memory to R-Ween JR

  • 7 Juli 2026 12:38 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Panitia pelaksana Antween Fest 2026: Last Memory to R-Ween JR melaksanakan audiensi bersama Wali Kota Parepare H. Tasming Hamid dan Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yudha di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (7/7/2026). Audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan konsep serta rangkaian kegiatan Antween Fest 2026 yang akan digelar sebagai bentuk penghormatan […]

Penertiban PKL Musiman Di Dekat Jembatan Sumpang, Pemkot Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

Penertiban PKL Musiman Di Dekat Jembatan Sumpang, Pemkot Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

  • 10 Juli 2026 15:36 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan unsur Kelurahan Lumpue melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di dekat Jembatan Sumpang. Langkah tersebut diambil lantaran adanya aduan yang masuk di layanan aduan “Lapor Pak Wali” sebanyak dua kali terkait pengguna fasilitas umum di jalan poros nasional tersebut. Kepala […]

Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh

Parepare Jadi Pusat Persiapan Timnas Sepak Takraw Menuju Asian Games 2026, Pemkot Siap Beri Dukungan Penuh

  • 14 Juli 2026 15:42 WITA
  • notifedia

Notifedia.com, PAREPARE – Kota Parepare dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Sepak Takraw sebagai bagian dari persiapan Tim Nasional Indonesia menghadapi Asian Games XX Aichi-Nagoya, Jepang, Tahun 2026. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, secara resmi membuka Pelatnas Sepak Takraw Persiapan Asian Games XX Aichi-Nagoya 2026 di Kota Parepare, Selasa. (14/7/2026). Dalam kesempatan itu, […]

×
×