AMSINDO Sulselbar Dorong Transparansi Polda Sulsel Tangani Aduan Umrah Subsidi, Ingatkan Ancaman Intimidasi Digital

Notifedia.com, Makassar — Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menekankan pentingnya keterbukaan dan kepastian hukum dalam penanganan laporan masyarakat terkait dugaan persoalan program umrah subsidi yang hingga kini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).

Dorongan tersebut disampaikan Ketua AMSINDO Sulselbar, Muh. Najib M, sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi media siber dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas negara.

Menurutnya, akumulasi pengaduan yang masuk ke aparat penegak hukum, tanpa informasi perkembangan yang memadai, berpotensi menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami tidak dalam posisi menuduh siapa pun. Namun ketika warga telah menempuh jalur resmi pengaduan dan belum mendapatkan kejelasan, maka negara perlu hadir melalui proses hukum yang transparan dan komunikatif,” ujar Muh. Najib M, Rabu, (7/1/26).

Ia menegaskan, AMSINDO tetap meyakini profesionalitas dan integritas Polda Sulsel. Justru karena keyakinan tersebut, keterbukaan informasi dinilai penting agar kepercayaan publik tidak tergerus oleh asumsi liar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun AMSINDO, sejumlah warga mengaku telah menyetorkan dana dalam skema program umrah subsidi. Namun hingga waktu yang dijanjikan, keberangkatan tidak kunjung terealisasi, sehingga para peserta memilih melaporkan persoalan tersebut secara resmi kepada kepolisian.

“Kejelasan proses lebih dibutuhkan daripada kegaduhan. Jika hukum ditegakkan secara terbuka dan terukur, citra kepolisian justru akan semakin kuat,” tambahnya.

Selain aspek penegakan hukum, AMSINDO Sulselbar juga menyoroti dinamika lanjutan yang berkembang di ruang digital. Organisasi ini menilai, munculnya narasi dan unggahan tertentu di media sosial berpotensi menciptakan tekanan psikologis serta rasa tidak aman, terutama bagi pihak-pihak yang aktif menyuarakan pengaduan.

AMSINDO mencatat adanya unggahan terbuka berupa sayembara pencarian admin akun media sosial tertentu yang ramai diperbincangkan publik. Secara sosial, fenomena tersebut dinilai berpotensi dimaknai sebagai bentuk tekanan, meski penilaian unsur hukumnya sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum.

“Kami tidak menilai apakah unggahan itu melanggar hukum atau tidak. Namun praktik semacam ini berisiko memicu intimidasi, ketakutan, bahkan konflik di ruang digital jika tidak disikapi secara bijak,” tegas Muh. Najib M.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa anggota dan jejaring AMSINDO mengaku menerima pesan bernada tekanan sejak isu ini mencuat ke publik. Karena itu, kehadiran kepolisian secara preventif dinilai penting guna mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.

“Ini bukan soal membela pihak tertentu. Ini soal menjaga ruang publik tetap aman, sehat, dan beradab,” katanya.

Menanggapi penyebutan nama Putriana Hamda Dakka atau Putri Dakka yang telah beredar luas di ruang publik, AMSINDO menegaskan bahwa hal tersebut merujuk pada informasi laporan yang berkembang, tanpa maksud mendahului atau menyimpulkan proses hukum.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Proses yang profesional dan transparan adalah cara terbaik untuk menutup ruang anggapan adanya perlakuan khusus atau kebal hukum,” tegas Muh. Najib M.

AMSINDO Sulselbar menyatakan akan terus mengawal isu ini secara objektif, etik, dan bertanggung jawab. Organisasi tersebut berharap Polda Sulsel dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara proporsional, sekaligus mengambil langkah antisipatif terhadap potensi intimidasi di ruang digital, demi menjaga rasa keadilan, keamanan publik, dan kehormatan institusi kepolisian.