APBD Perubahan 2025 Terancam Batal, Pengamat: SK Parsial Rp 53 M Berpotensi Jadi Temuan BPK

Notifedia.com, Parepare — Pengamat pemerintahan dari salah satu LSM di Kota Parepare, Sofyan, menyoroti keras adanya indikasi pembatalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Parepare Tahun 2025.

Ia menilai, keputusan tersebut otomatis membuat seluruh pergeseran anggaran yang dilakukan melalui SK parsial berpotensi cacat prosedur jika tidak didukung dasar hukum yang sah. Selasa, (18/11/25).

Sofyan menjelaskan bahwa pergeseran anggaran dengan dalih efisiensi atau penyesuaian jika APBD Perubahan batal tetap wajib tunduk pada regulasi utama pengelolaan keuangan daerah, yakni PP Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“APBD Perubahan 2025 kalau benar dibatalkan, maka seluruh kegiatan harus kembali mengacu pada APBD Pokok 2025. Semua SK parsial yang digunakan sebelumnya otomatis harus dievaluasi ulang. Jika tidak sesuai mekanisme, ini berpotensi jadi temuan serius,” tegas Sofyan.

BPK Dipastikan Turun Periksa
Menurut Sofyan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hampir pasti akan memeriksa legalitas dan kelayakan SK parsial tersebut. BPK akan mengaudit seluruh proses, mulai dari rencana pembatalan APBD Perubahan, penggunaan SK parsial, hingga pengembalian anggaran ke APBD murni.

“BPK bisa saja menemukan SK parsial yang bermasalah dan menganggapnya sebagai temuan audit. BPK akan melihat apakah penggunaan anggaran dilakukan di luar sistem APBD yang sah atau tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan, penggunaan anggaran tanpa dasar hukum yang kuat—apalagi di luar struktur APBD resmi—sangat rawan menjadi temuan berat dan berpotensi menyeret pejabat terkait dalam masalah hukum.

Sofyan menyebut, dengan batalnya APBD Perubahan 2025, maka seluruh kebijakan teknis berbasis SK parsial otomatis kehilangan pijakan hukum. Termasuk di dalamnya:
Total SK Parsial: Rp 53 miliar
Efisiensi Anggaran: Rp 28 miliar

“Kalau APBD Perubahan 2025 batal, semuanya batal. Tidak bisa jalan. Semua harus kembali mengikuti APBD Pokok 2025, sesuai aturan,” tegas Sofyan.
Rawan Praktik Korupsi

Ia mengingatkan bahwa kondisi seperti ini sangat rawan dimanfaatkan untuk praktik korupsi, terutama jika ada belanja yang sudah dilakukan tanpa payung APBD yang sah.

“Ini warning keras. Jangan sampai ada belanja atau kegiatan yang dipaksakan tanpa proses yang benar. Karena kalau terjadi, itu bukan sekadar temuan, tapi bisa masuk ranah pidana,” tambahnya.

Sofyan meminta pemerintah daerah dan DPRD segera membuka ke publik keputusan resmi terkait APBD Perubahan 2025 agar tidak menimbulkan spekulasi.

Ia juga mendesak agar seluruh dokumen SK parsial beserta pergeseran anggaran diumumkan secara transparan.

“Ini uang rakyat. Jangan main-main. Kalau ada pergeseran tanpa dasar hukum, BPK pasti temukan,” tutupnya.