Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook Instagram
    Notifedia
    FOLLOW Login
    • Home
    • Regional
    • Nasional
    • Ekonomi
    • Hukum & Kriminal
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Politik
    • Opini
    • Video
    Notifedia
    Home»Regional»DPRD Soroti Inflasi Parepare Tertinggi di Sulsel, Singgung Rendahnya Serapan APBD
    Regional

    DPRD Soroti Inflasi Parepare Tertinggi di Sulsel, Singgung Rendahnya Serapan APBD

    notifediaBy notifediaSeptember 9, 2025Tidak ada komentar2 Mins Read
    Share
    Facebook WhatsApp

    Notifedia.com, Parepare – Inflasi Kota Parepare pada Agustus 2025 tercatat mencapai 4,46 persen dan menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan. DPRD Parepare menilai tingginya inflasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya serapan APBD Pemerintah Kota Parepare.

    Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, menyebut rendahnya realisasi anggaran berpengaruh pada peredaran uang di masyarakat.

    “Saya melihat mungkin masih ada pengaruhnya ini terkait dengan daya serap APBD kita. Jadi kalau daya serap APBD kita rendah, pasti juga ikut mempengaruhi jumlah uang yang beredar,” katanya, Selasa (9/9/2025).

    Kaharuddin menjelaskan inflasi yang tinggi memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

    “Kalau inflasi pasti tidak baik. Artinya harga pasti naik. Harga pasti naik yang menyebabkan daya beli masyarakat jadi turun,” ujarnya.

    Menurutnya, salah satu upaya untuk menekan inflasi adalah melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menilai program pemberdayaan UMKM yang berjalan selama ini masih bersifat insidentil dan belum memberikan dampak jangka panjang.

    “Ya, memang ada upaya pemerintah seperti car free day, car free night dengan memberdayakan UMKM. Tapi itu sifatnya insidentil. Yang kita mau penanganan UMKM yang berjangka panjang,” katanya.

    Kaharuddin juga menilai kegiatan car free day (CFD) dan car free night (CFN) justru berdampak negatif bagi pedagang kecil karena tidak merata. Ia meminta pemerintah menambah fasilitas dan titik UMKM di seluruh kecamatan.

    “Pengelolaan UMKM yang sifatnya insidentil di area pantai itu justru mematikan UMKM. Seharusnya pemerintah menambah fasilitas yang ada di spot-spot UMKM,” jelasnya.

    Selain itu, Kaharuddin menyoroti kurangnya perhatian Pemkot terhadap pelaku usaha lokal, termasuk dalam sistem lelang pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut peluang yang lebih besar bagi pengusaha dari luar daerah turut memengaruhi perputaran ekonomi lokal.

    “Kalau dia menangkan pekerjaan di sini, uangnya dibelanjakan di daerahnya. Barangnya ke sini, nah otomatis itu juga ikut berpengaruh,” pungkasnya.

    Dprd kota parepare Humas DPRD Kota parepare Serapan APBD
    Share. Facebook WhatsApp
    Previous ArticleAPBD Parepare Diprediksi Anjlok, Ketua DPRD Parepare Minta Penguatan UMKM
    Next Article Ulang Tahun ke-4, Key Kopi Parepare Gelar Donor Darah dan Masque Rade Party
    notifedia
    • Website
    • Instagram

    Related Posts

    Disorot BMI, Event Baku Tumbuk Dinilai Langgar Etika dan Moral Publik

    Januari 15, 2026

    Ketua Panitia Baku Tumbuk Parepare Klarifikasi, Akui Miskomunikasi dengan KONI dan Tegaskan Event Gunakan Rules Kickboxing

    Januari 15, 2026

    KONI Parepare Tegas: Tanpa Standar, Baku Tumbuk Tak Layak Disebut Olahraga

    Januari 14, 2026

    Diduga Salahgunakan BBM Subsidi, SPBU dan Pelindo Parepare Disorot Aktivis

    Januari 12, 2026
    Leave A Reply

    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Home
    © 2026 Notifedia.Com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?