Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 diperkirakan turun lebih dari Rp200 miliar.
Dampak penurunan itu membuat APBD Parepare diproyeksikan menyusut dari sekitar Rp900 miliar menjadi sekitar Rp700 miliar.
“Kondisi ekonomi 2026 diprediksi tidak stabil. Dana transfer kita turun lebih dari Rp200 miliar,” ujar Kaharuddin dalam program Obrolan Asyik (Obras), Sabtu (6/9/2025).
Kaharuddin menegaskan bahwa penurunan anggaran akan berdampak pada ekonomi daerah, daya beli masyarakat, dan kemampuan pemerintah menjalankan program prioritas.
“Pertumbuhan ekonomi pasti menurun, daya beli masyarakat pasti turun, pokoknya akan susah ke depannya,” katanya.
Ia mendorong pemerintah kota memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga aktivitas ekonomi.
“UMKM ini perlu karena di situlah andalan pemerintah sebenarnya. UMKM kita harus digerakkan,” ucapnya.
Terkait kebijakan penertiban pedagang kaki lima, Kaharuddin menilai pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia menyebut penertiban sebaiknya dilakukan secara persuasif.
“Kita mau bagaimana UMKM ini bisa lebih berkembang. Apalagi visi misi Wali Kota juga mengarah ke sana. Itu yang kita dorong,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tren penurunan dana transfer sudah terjadi tahun ini. “Tahun ini kita sudah turun sekitar Rp27 miliar. Tahun 2026 diperkirakan turun lagi sekitar Rp200 miliar,” kata Kaharuddin.
