Kembali di Mediasi: Orang Tua, Guru, Kepala Sekolah SD Negeri 20 Cari Solusi atas Polemik Internal Sekolah

Notifedia.com, Parepare — Suasana SD Negeri 20 mendadak memanas setelah puluhan orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah pada Selasa (18/11/25).

Aksi ini dipicu oleh konflik internal yang melibatkan sejumlah guru dan kepala sekolah, yang kemudian berdampak terhadap suasana pembelajaran.

Aksi tersebut langsung mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian. Hadir di lokasi Kabag Ops Polres Parepare, Kasat Intel, Kapolsek Ujung, serta sejumlah personel yang menjaga situasi tetap kondusif.

Tak berselang lama, Sekretaris Dinas Pendidikan Parepare, Johansa P yang baru dua bulan menjabat turun langsung melakukan mediasi bersama para pihak terkait.

Dalam mediasi yang dihadiri orang tua siswa, guru, pengawas sekolah, serta perwakilan masyarakat, Asrul selaku perwakilan orang tua menjelaskan bahwa persoalan bermula dari kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar mahasiswa KKN.

Pada momen tersebut, beberapa orang tua terlihat bernyanyi dan bergoyang sambil menunggu pengumuman lomba. Namun video yang beredar di media sosial hanya menampilkan potongan yang seolah menunjukkan kegiatan tidak pantas.

“Yang kami sesalkan, videonya hanya potongan. Tanpa menjelaskan bahwa ada kegiatan resmi sebelumnya. Akhirnya muncul anggapan kepala sekolah tidak becus,” ujar Asrul.

Orang tua menduga penyebaran video itu berkaitan dengan ketegangan yang sudah lama terjadi antara beberapa guru dan kepala sekolah.

Mereka menilai ada upaya untuk memperburuk citra kepala sekolah melalui laporan-laporan yang disampaikan langsung ke Dinas Pendidikan, DPRD, hingga Wali Kota, tanpa mengedepankan penyelesaian internal.

Orang tua siswa kemudian menyampaikan petisi dengan tiga tuntutan utama:
1. Menolak pengunduran diri atau mutasi kepala sekolah, karena dinilai masih menjalankan tugas dengan baik.

2. Menolak tindakan intimidasi yang dianggap dilakukan oleh beberapa guru.

3. Mendorong mutasi sejumlah guru yang dinilai sebagai pemicu masalah berkepanjangan.

Sementara itu, perwakilan guru menegaskan bahwa persoalan tidak melibatkan orang tua secara langsung, melainkan murni konflik internal antara guru dengan kepala sekolah.

Guru mengaku mendapat tekanan setelah adanya ancaman mutasi besar-besaran yang disampaikan kepala sekolah.

“Kami mendampingi kepala sekolah selama ini. Tapi ketika tiba-tiba ada ancaman mutasi, kami kaget,” ujar salah satu guru.

Guru juga menambahkan bahwa persoalan ini sebenarnya pernah dimediasi dan dianggap selesai oleh Kepala Dinas Pendidikan, namun kembali mencuat setelah muncul komunikasi baru terkait mutasi.

Dalam forum mediasi, Sekretaris Dinas Pendidikan Johansa P menegaskan bahwa mutasi guru tidak bisa dilakukan sembarangan.

Ia menekankan tiga syarat mutasi:
Harus melalui surat resmi, Harus memiliki alasan objektif, seperti jam mengajar tidak mencukupi atau ketidakhadiran guru, Harus memiliki bukti administrasi, seperti absensi dan evaluasi kinerja.

“Tidak bisa hanya karena tidak cocok, lalu dimutasi. Ada proses hukum dan administrasi yang harus dilalui,” tegas Johansa.

Ia juga meminta semua pihak bersikap dewasa, menurunkan ego, dan mengutamakan kepentingan siswa.
Mediasi Berlanjut untuk Pemulihan Situasi Sekolah

Di akhir pertemuan, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa fokus mereka adalah mencari jalan damai, bukan mencari siapa yang bersalah.

“Kita harus mendengarkan maunya orang tua, guru, dan kepala sekolah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita duduk bersama,” ujar Johansa.

Mediasi akan dilanjutkan dengan proses pendataan ulang keluhan, verifikasi laporan dari kedua pihak, dan penyusunan langkah pembinaan agar suasana sekolah kembali kondusif.

Polemik yang terjadi di SD Negeri 20 menjadi catatan penting bahwa konflik internal dapat membesar ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Dinas Pendidikan memastikan akan bersikap netral dan berupaya menemukan solusi terbaik demi kepentingan siswa sebagai prioritas utama.