Parepare – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Parepare Indonesia (HIPMI) PARE kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare pada Senin, 24 Maret 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang telah mereka lakukan sebelumnya pada Kamis lalu dengan tema “Jaga Parepare”. Namun, dalam aksi pertama mereka tidak berhasil bertemu langsung dengan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.
Ketua Umum HIPMI PARE, Faisal, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintahan daerah yang baru agar menjaga Parepare dari berbagai permasalahan yang ada.
Dalam orasinya, Faisal menyampaikan empat poin utama yang menjadi tuntutan mereka:
• Keselamatan Jalan dan Infrastruktur Kota
Faisal menekankan bahwa pemerintah harus menjaga masyarakat Parepare dari bahaya jalan berlubang yang dapat menyebabkan kecelakaan dan merenggut nyawa. Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur kota.
• Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Kurang Mampu
HIPMI PARE menuntut agar pemerintah kota menghadirkan kebijakan terkait UKT yang dapat membantu mahasiswa kurang mampu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka. Mereka mencontoh kebijakan serupa yang telah diterapkan di daerah lain seperti Barru dan Pinrang. Menurut mereka, Kota Parepare juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut.
• Transparansi dan Efisiensi APBD Kota Parepare
Mahasiswa menyoroti penggunaan anggaran daerah agar tidak dipotong secara tidak wajar atau mengurangi layanan publik dan bantuan sosial. Mereka menuntut agar setiap kebijakan anggaran dilakukan dengan transparansi dan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
• Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Mahasiswa mendesak pemerintah kota untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Mereka ingin memastikan bahwa Parepare benar-benar bersih dari segala bentuk penyimpangan dalam pemerintahan.
Dalam aksi kali ini, massa mahasiswa juga menggunakan topeng Pinokio sebagai simbol protes. Faisal menjelaskan bahwa penggunaan topeng ini merupakan bentuk ekspresi intelektual mereka terhadap janji-janji yang belum ditepati.
“Kami diminta menunggu 15 menit dalam aksi sebelumnya untuk bertemu Wali Kota, tapi nyatanya itu bohong. Karena itu, kami menampilkan karakter Pinokio, yang sebenarnya orang baik, tetapi sering berbohong,” ujar Faisal dalam orasinya.
Saat aksi berlangsung, mahasiswa sempat diterima oleh Asisten Dua Perekonomian dan Kesra, Andi Ardian Dalam tanggapannya, Andi menjelaskan bahwa pemerintah kota bukan tidak peduli dengan tuntutan mahasiswa, tetapi ada kendala dalam penganggaran yang menyebabkan beberapa kebijakan belum bisa direalisasikan.
“Perlu diketahui bahwa hampir semua daerah mengalami pemotongan anggaran, termasuk Kota Parepare. Dana alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan yang awalnya diharapkan sebesar Rp21 miliar, ternyata dinolkan oleh pemerintah pusat. Begitu pula dengan anggaran Rp7 miliar untuk infrastruktur yang juga tidak terealisasi,” jelas Andi Ardian.
Terkait bantuan pendidikan bagi mahasiswa, Andi Ardian menegaskan bahwa program beasiswa memang sudah masuk dalam prioritas Wali Kota Parepare. Namun, pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun dan merealisasikan kebijakan tersebut.
Selain itu, ia juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait transparansi APBD dan pemberantasan KKN. Menurutnya, program-program tersebut sudah menjadi bagian dari prioritas kerja Wali Kota Tasming Hamid, di mana ada 18 program prioritas yang telah disusun, termasuk beasiswa dan pengawasan terhadap praktik korupsi.
“Pemerintah sangat mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Kami tidak alergi terhadap kritik. Bahkan, kami membuka ruang untuk audiensi lebih lanjut agar dialog antara mahasiswa dan pemerintah dapat berjalan dengan lebih baik,” tambahnya.
Meskipun telah mendapatkan penjelasan dari Asisten 2 Kota Parepare, mahasiswa tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Tasming Hamid. Namun, Wali Kota Parepare saat itu sedang menghadiri agenda lain, yakni menjemput kedatangan Pangdam Hasanuddin dan Danrem 141/Todopuli.
Aksi akhirnya dibubarkan dengan damai, tetapi mahasiswa menegaskan bahwa mereka akan kembali menggelar aksi hingga Wali Kota Parepare bersedia bertemu dengan mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan mereka.
“Kami akan terus turun ke jalan sampai Wali Kota Parepare mau menemui kami. Kami tidak akan berhenti sampai ada kepastian dari pemerintah terkait tuntutan yang kami ajukan,” tegas Faisal.
Aksi ini menunjukkan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Kota Parepare, sekaligus menjadi bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah yang baru.
