Mantan Wakil Ketua Bappilu Partai Golkar Parepare Respon Pernyataan Ketua DPD I Golkar Sulsel

Makassar – Mantan Wakil Ketua Bappilu Partai Golkar Parepare, Fadly Agus Mante, atau yang akrab disapa Awin, merespons pernyataan Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe (TP), terkait ancaman sanksi bagi kader yang ikut Pilwalkot Parepare dengan membawa nama Partai Golkar.

Awin menilai pernyataan TP tersebut mencerminkan ketakutan pribadi, terutama kekhawatiran kalah dalam mendukung istrinya, Erna Rasyid, sebagai calon pemenang di Pilwalkot Parepare.

“Sama sekali tidak ada hak dan kewenangan Pak TP untuk memberikan sanksi, apalagi sampai memecat kader yang ikut bertarung di pilkada di daerah mana pun, apalagi paslon itu tidak diusung oleh Partai Golkar,” tegas Awin saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Awin menambahkan bahwa dalam AD/ART Partai Golkar serta peraturan organisasi, hanya DPP yang memiliki kewenangan penuh untuk memberikan sanksi hingga pemecatan kader.

Oleh karena itu, Awin menilai TP tidak bisa sewenang-wenang mengambil tindakan tersebut, terutama jika kader yang maju sebagai kandidat kepala daerah tidak membawa atribut partai.

“Harusnya mantan Wali Kota Parepare dua periode itu bangga dan mengapresiasi karena banyak kader Golkar yang memang memiliki kapabilitas serta berkompeten maju dalam kontestasi sekali lima tahunan itu,” ujar Awin.

Awin juga menyebut bahwa TP seharusnya lebih bijaksana dalam melihat situasi ini dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader untuk bertarung sesuai dengan aturan organisasi, bukan justru memicu konflik atau menciptakan musuh baru.

Sementara itu, bakal calon Wali Kota Parepare, Andi Nurhaldin Nurdin Halid, menegaskan bahwa keikutsertaannya di Pilwalkot Parepare sama sekali tidak membawa nama besar Partai Golkar.

“Saya tidak akan mengganggu kader Golkar yang ada di Kota Parepare. Hak memilih adalah hak demokrasi mereka, dan kita tidak bisa membatasi atau melarang mereka,” kata Nurhaldin singkat.

Dengan demikian, pernyataan dari Awin dan Andi Nurhaldin menggarisbawahi pentingnya netralitas dalam berkompetisi serta kebebasan demokratis bagi setiap kader untuk berpartisipasi dalam politik lokal, tanpa campur tangan atau tekanan yang berlebihan dari pimpinan partai.