Aliansi Mahasiswa AMPASTI Gelar Aksi di Parepare, Tuntut 10 Poin Reformasi dan Transparansi Pemerintah

Notifedia.com, Parepare — Aliansi Mahasiswa Parepare Sektor Timur (AMPASTI), yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti HMI Komisariat STAIN, Bumi Harapan, HMI MPO Cabang Parepare, dan JOL, menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi strategis, yakni depan Kampus IAIN Parepare dan Kantor Wali Kota Parepare, pada Rabu (21/5/25).

Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati momentum reformasi 21 Mei serta menyuarakan keresahan mahasiswa terhadap kondisi sosial-politik dan tata kelola pemerintahan di Kota Parepare.

Dalam orasinya, Zakwan, salah satu orator dari JOL, menyampaikan bahwa semangat reformasi yang diperjuangkan 23 tahun silam seolah belum terwujud sepenuhnya di kota yang mereka sebut “Paret-Paret”.

“Kini kita menyaksikan bayang-bayang praktik kolusi, korupsi, dan demokratisme yang menjauh dari nilai-nilai keadilan. Parepare hari ini bukan milik rakyat, tetapi panggung sandiwara para penjaga kekuasaan,” ujar Zakwan lantang dalam orasinya.

AMPASTI membawa 10 tuntutan utama dalam aksinya, di antaranya:

1. Menolak segala bentuk praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme di Kota Parepare.
2. Mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
3. Menyelesaikan persoalan pada sekolah-sekolah berbasis agama yang dinilai diskriminatif.
4. Mendorong pengembangan aset daerah untuk kesejahteraan rakyat.
5. Menolak monopoli ekonomi yang menekan masyarakat menengah ke bawah.
6. Mendesak penanganan serius terhadap meningkatnya angka kekerasan, terutama terhadap perempuan.
7. Menuntut transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. Memperbaiki tata kelola lingkungan dan ekosistem kota.
9. Menolak segala bentuk eksploitasi alam yang merusak masa depan generasi mendatang.
10. Mengevaluasi dan mencopot kepala OPD yang dinilai tidak kompeten.

Jenderal Lapangan, Muh Fahril, juga menyoroti ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat.

“Bagaimana masyarakat bisa merasa tenang bila penderitaan sosial terus terjadi? Kami minta Wali Kota Parepare keluar dari ruangan ber-AC dan menyatu dengan realitas masyarakat,” katanya.

Menanggapi aksi ini, Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Parepare, Eko Wahyu Aryadi, menerima langsung perwakilan massa aksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan telah mengambil sejumlah langkah nyata.

“Pemerintah tidak tidur. KPK sudah memberikan arahan terkait antikorupsi, dan semua OPD sudah diberi peringatan tegas. Soal pendidikan, semua sekolah harus memiliki standar yang sama tanpa diskriminasi,” jelas Eko.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah membuka peluang investasi sebagai upaya meningkatkan lapangan kerja di Kota Parepare, namun membutuhkan dukungan semua pihak untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Aksi damai ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian setempat. Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu-isu krusial ini hingga pemerintah benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.