Komisi I DPRD Parepare Gelar RDP Bersama GAMAT RI, Bahas Legalitas Reklamasi dan Penerbitan SHM Lokasi H. Ibrahim Mukti
- 3 Juli 2025 12:27 WITA
- Hukum & Kriminal, Regional
- 43
- 2289
- Cetak

Notifedia.com, Parepare – Komisi I DPRD Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga GAMAT RI untuk membahas polemik legalitas reklamasi dan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan Cempae, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Kota Parepare, Kamis (3/7/2025).

Pertemuan ini secara khusus menyoroti kepemilikan lahan oleh H. Ibrahim Mukti yang saat ini telah dibangun secara permanen dan mencakup fasilitas olahraga seperti lapangan Sport Mini Soccer, Badminton, Rumah mewah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Kamaluddin Kadir, memimpin langsung jalannya RDP yang di dampingi oleh Anggota DPRD, Kadarusaman Mangurusi, Namri Nasir, Ahmad Zulfikar Zuhdi, turut dihadiri juga Ketua DPRD Kaharuddin Kadir sebagai kordinator, Tenaga Ahli DPRD serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Aset Daerah, serta tokoh masyarakat dan Ketua RT setempat.
Kamaluddin Kadir mengungkapkan bahwa lokasi tersebut pada awalnya adalah laut yang direklamasi secara bertahap sejak 2013 dan mulai ditimbun secara pribadi pada 2014, hingga kemudian terbit tiga Sertifikat Alas Atas (SAA) pada 2015 dengan total luas 6.435 meter persegi.

“Jika melihat riwayatnya, tanah itu adalah hasil reklamasi laut yang dilakukan oleh perorangan, bukan pemerintah. Maka menjadi penting untuk menelusuri legalitas penerbitan sertifikat di atas tanah negara,” tegas Kamaluddin.
Ketua GAMAT RI Andi Ece Mappasere dalam pemaparannya menyampaikan keraguan terhadap proses percepatan penerbitan sertifikat atas nama Hj. Fatimah Ibrahim. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara status lahan yang pada 2013 masih berupa laut, namun hanya berselang dua tahun kemudian sudah terbit sertifikat hak milik.

“Kami temukan tiga SHM yang diterbitkan atas nama Fatimah Ibrahim. Masing-masing: SHM No. 2233, No. 2882, dan No. 2513. Prosedur dan kecepatan penerbitannya sangat janggal, apalagi warga lain yang mengurus sertifikat di kawasan tersebut justru mengalami kesulitan,” ungkap Rusdianto Sudirman selaku Bidang Hukum dan legal.
Lanjut Rusdianto juga mempertanyakan legitimasi surat penguasaan lahan yang dikeluarkan oleh oknum pejabat sementara (PLT) lurah dan camat. Menurut mereka, PLT tidak memiliki kewenangan menerbitkan dokumen penguasaan tanah, sehingga menjadi cacat prosedur.
Kepala BPN Parepare Ridwan Jali Nurcahyo menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan prosedur layanan SK pemberian hak. Ia memaparkan kronologi dan dokumen pendukung atas nama Hj. Fatimah Ibrahim, termasuk proses pemisahan dari SHM induk dan catatan peralihan hak.
“Dari overlay peta dan citra udara, lokasi SHM memang sesuai dengan dokumen, namun memang perlu ada peninjauan ulang jika terdapat potensi pelanggaran administrasi atau hukum,” kata Kepala BPN.
Sementara itu, dari sisi Bidang Aset Daerah, diketahui bahwa pemerintah kota pernah melakukan reklamasi pada 2005 seluas 13,5 hektare untuk membangun akses ke pelabuhan kontainer. Namun, luasan tersebut tidak pernah dicatatkan secara utuh sebagai aset tetap Pemkot.
“Sayangnya, saat reklamasi dilakukan, tidak diikuti pengamanan aset secara fisik, administratif, maupun hukum. Inilah celah yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu,” ungkap perwakilan Aset Daerah.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Inspektorat Kota Parepare telah melakukan review dan merekomendasikan pembentukan tim serta penyusunan laporan kegiatan reklamasi. Hasil laporan itu nantinya akan menjadi dasar bagi BPK untuk menentukan apakah dapat dilakukan koreksi pencatatan aset dari 13,5 hektare menjadi luasan yang sah.
“Kami menunggu laporan akhir dari Dinas PU. Jika sudah rampung, akan kami konsultasikan ke BPK untuk menentukan langkah koreksi aset secara resmi,” jelas pihak Aset Daerah.
Di akhir rapat, Komisi I menegaskan akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi penguasaan ilegal atas aset negara. Komisi juga meminta seluruh pihak terkait untuk terbuka dalam memberikan data dan bersedia dilakukan audit menyeluruh.
“Isu ini bukan hanya soal individu, tapi menyangkut kepentingan publik dan pengelolaan aset negara. Kita harus menjamin prosesnya berjalan transparan dan sesuai aturan hukum,” tutup Kamaluddin Kadir.
Komentar (2289)
Rekomendasi Untuk Anda
RDP FKM Parepare: Kominfo Akui SOP Belum Komprehensif, Tenaga Ahli Hukum DPRD Dorong Perwali Kerja Sama Media
- 17 November 2026 17:28 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Forum Komunikasi Media (FKM) Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Parepare di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Selasa (17/11/2026). RDP tersebut menjadi momentum bagi insan pers untuk membongkar sejumlah persoalan dalam tata kelola kerja sama publikasi Pemerintah Kota Parepare dengan perusahaan media massa. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat […]
Antrean BBM di Parepare Mengular Meski Suplai Ditambah, Ini Permintaan Serius Wali Kota Tasming Hamid
- 15 September 2026 21:11 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare (Pemkot Parepare) serius menyikapi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terkait penyaluran BBM dan LPG di Kota Parepare, Senin (14/9/2026). Rapat Monev penyaluran BBM […]
Aliansi Masyarakat Parepare Turun ke Jalan, Tuntut Penegakan Perda Tanpa Tebang Pilih
- 13 Juli 2026 13:25 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Aliansi Masyarakat Kota Parepare (AMP) menggelar aksi sebagai bentuk desakan kepada Pemerintah Kota Parepare agar menegakkan Peraturan Daerah (Perda) secara adil dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pelaku usaha, khususnya ritel modern yang diduga melanggar ketentuan yang berlaku. Senin, (13/7/26). Koordinator Lapangan (Korlap) Tenri Wara menjelaskan bahwa titik kumpul aksi teesebut di […]
Seragam Sekolah Gratis Pemkot Parepare Bantu Orangtua Tekan Pengeluaran Di Tahun Ajaran Baru
- 8 Juli 2026 15:32 WITA
Notifedia.com, PAREPARE -Pemerintah Kota Parepare menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis pada Tahun Ajaran 2026-2027. Penyerahan bantuan seragam gratis ini diserahkan secara simbolis di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Jalan Pettana Rajeng, Rabu (8/7/2026). Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam sambutannya, program tersebut merupakan salah satu janji politik yang terus diwujudkan bersama Wakil Wali Kota, Hermanto, sebagai […]
Tasming Hamid Hadiri Sertijab Danbrigif 11 Badik Sakti, Pangdam XIV Hasanuddin Tekankan Sinergi TNI-Polri
- 13 November 2026 17:07 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif) 11 Badik Sakti yang berlangsung di Markas Komando (Mako) Brigif 11 Badik Sakti, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026). Pergantian pucuk pimpinan Brigif 11 Badik Sakti tersebut ditandai dengan acara lepas sambut dari pejabat lama Kolonel Inf […]
Babinsa Galung Dampingi Vaksinasi Sapi Warga, Dukung Pencegahan Penyakit Ternak
- 4 September 2026 16:42 WITA
Notifedia.com, Barru – Upaya menjaga kesehatan hewan ternak terus dilakukan melalui sinergi antara aparat kewilayahan dan instansi terkait. Babinsa Desa Galung, Koptu Muh. Iqbal, turut mendampingi petugas Dinas Peternakan dalam pelaksanaan vaksinasi sapi milik warga di wilayah binaannya, Kamis (3/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan terhadap penyebaran penyakit pada hewan ternak sekaligus memastikan […]
LSM Ajatappareng Corruption Watch Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan Beton TA 2025 ke Kejari Parepare
- 9 Juli 2026 15:21 WITA
Notifedia.com, PAREPARE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ajatappareng Corruption Watch (ACW) resmi mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare untuk memasukkan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah proyek pembangunan jalan beton Tahun Anggaran 2025 yang dikerjakan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Parepare. Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 01/Lap.Sus/ACW/VII/2026 dengan perihal Laporan Dugaan […]
Polisi Tetap Humanis Kawal Aksi Aliansi Ormas Lintas Generasi di DPRD Parepare
- 20 Agustus 2026 19:25 WITA
Notifedia.com, PAREPARE — Sekitar 100 personel gabungan dari Polres Parepare dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Parepare dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Ormas Lintas Generasi Kota Parepare di Kantor DPRD Kota Parepare, Kamis (20/8/2026). Pengamanan dilakukan untuk memastikan jalannya penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personel kepolisian terlihat […]

Saat ini belum ada komentar