Notifedia.com, Parepare – Front Perjuangan Rakyat Parepare (FPRP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Parepare, Senin, (15/9/25). Aksi ini melibatkan dua lembaga yang tergabung dalam FPRP, yakni LSM PAKAR, Jaringan Oposisi Loyal (JOL) Kota Parepare, serta masyarakat dari berbagai elemen.
Massa aksi menyuarakan kekecewaan terhadap Pemerintah Kota Parepare yang dinilai telah mengkhianati amanat rakyat. Mereka menuding kebijakan pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, melainkan lebih condong melayani kepentingan pemodal besar.
“Pemerintah Kota Parepare bukan lagi pelayan rakyat, tetapi sudah menjadi centeng para pemodal besar. Kebijakan mereka diskriminatif, tebang pilih, dan menyengsarakan rakyat kecil,” tegas Tenri Wara, selaku Jendral Lapangan.
Dalam aksi tersebut, FPRP membacakan sejumlah tuntutan yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah dan DPRD Parepare, antara lain:
- Tegakkan Hukum dan Perda
Mendesak Pemkot Parepare segera menegakkan Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Pergudangan tanpa tebang pilih. FPRP menolak perda hanya digunakan untuk menekan rakyat kecil sementara pemilik modal dibiarkan. - Segera Lakukan Penyegelan
Menuntut penyegelan seluruh gudang besar yang berada di tengah kota dan diduga melanggar Perda. - Cabut SK Parsial yang Cacat Hukum
FPRP menilai SK Parsial terkait pergeseran anggaran bermasalah karena sarat indikasi KKN dan merugikan keuangan daerah. - DPRD Harus Bersikap Tegas
Meminta DPRD Parepare menolak SK Parsial tersebut dan tidak menjadi stempel bagi kebijakan yang dinilai koruptif.
Tolak Kenaikan PBB - Menolak tegas rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit.
Orator lain, Iqbal dari Jaringan Oposisi Loyal (JOL), menegaskan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus berpihak pada masyarakat, bukan melanggengkan kebijakan yang merugikan.
FPRP menegaskan akan terus memperjuangkan tuntutan ini secara demokratis dan konstitusional. Mereka berjanji menyebarkan informasi terkait ketidakadilan ini kepada seluruh masyarakat Parepare.
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan melakukan eskalasi perjuangan dengan aksi yang lebih besar dan lebih masif,” seru massa aksi dalam pernyataan sikapnya.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian ini ditutup dengan seruan perjuangan: “Tegakkan Perda! Segel Gudang Haram! Cabut SK Koruptif! Tolak PBB yang Membebani! Hidup Rakyat Parepare!”
